Knalpot Brong: Di Antara Hobi, Hak Pengendara, dan Kenyamanan Masyarakat

Gambar Ilustrasi AI

Fenomena knalpot brong pada sepeda motor masih menjadi persoalan yang cukup sering ditemui di masyarakat. Bagi sebagian pengendara, memodifikasi motor merupakan bagian dari hobi dan cara untuk mengekspresikan diri. Namun, suara knalpot yang terlalu keras terkadang justru mengganggu orang-orang di sekitarnya. Apalagi bagi warga yang tinggal di kawasan permukiman atau di sekitar jalan raya, suara tersebut bisa mengganggu waktu istirahat, kegiatan belajar, bahkan ibadah. Dari sini terlihat bahwa persoalan knalpot brong bukan hanya soal selera atau hobi pengendara, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan orang lain. Artinya, kebebasan dalam memodifikasi kendaraan tetap perlu memperhatikan kepentingan bersama.

Knalpot Brong dan Hak Masyarakat atas Kenyamanan

Jika dilihat dari sisi hukum, persoalan ini sebenarnya sudah memiliki aturan yang jelas, yaitu pada Pasal 28J ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Selain itu, Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, serta ketentuan sanksinya dalam Pasal 285 ayat (1). Dengan demikian, memodifikasi kendaraan sebenarnya tidak menjadi masalah selama tetap mengikuti aturan yang berlaku. Namun, perlu dipahami juga bahwa penilaian mengenai suara knalpot yang mengganggu tidak bisa hanya berdasarkan pendapat seseorang. Harus ada pemeriksaan untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memang tidak memenuhi standar teknis yang telah ditentukan.

Persoalan ini juga dapat dilihat dari laporan resmi Tribratanews Polda Jawa Timur yang dipublikasikan pada 23 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, Polres Lamongan mengamankan 48 sepeda motor berknalpot brong dalam kegiatan penertiban pada Oktober 2026. Penindakan ini juga dilakukan sebagai respons terhadap keluhan masyarakat. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan knalpot brong masih menjadi perhatian aparat di daerah. Meski begitu, jumlah kendaraan yang diamankan belum cukup untuk menggambarkan seberapa besar gangguan yang dirasakan masyarakat. Kita juga perlu melihat apakah setelah penertiban dilakukan, jumlah pelanggaran berkurang atau justru masih banyak pengendara yang melakukan hal serupa.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah dan kepolisian memiliki peran penting untuk mencari jalan tengah antara kepentingan pengendara dan kenyamanan masyarakat. Penegakan hukum memang perlu dilakukan terhadap kendaraan yang terbukti melanggar aturan. Namun, penertiban sebaiknya tidak hanya dilakukan sesekali ketika keluhan atau persoalan mulai ramai dibicarakan. Edukasi kepada pengendara juga perlu diperkuat agar masyarakat memahami batasan dalam memodifikasi kendaraan. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan saluran pengaduan yang mudah digunakan dan melibatkan komunitas otomotif dalam menyosialisasikan aturan. Dengan begitu, penanganan knalpot brong tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga membangun kesadaran pengendara untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya.

Pada akhirnya,persoalan knalpot brong tidak seharusnya menempatkan pengendara dan masyarakat sebagai dua pihak yang selalu berlawanan. Pengendara tetap bisa menyalurkan hobi otomotifnya selama masih mematuhi ketentuan yang berlaku, sementara masyarakat juga berhak memperoleh lingkungan yang nyaman dan tenang. Keduanya sebenarnya bisa berjalan beriringan selama ada kesadaran untuk saling menghormati dan mematuhi aturan. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan, bukan hanya untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk memastikan aturan diterapkan secara adil dan konsisten. Keberhasilan penanganan knalpot brong seharusnya tidak hanya dilihat dari banyaknya kendaraan yang berhasil ditertibkan, tetapi juga dari berkurangnya gangguan yang dirasakan masyarakat dan meningkatnya kesadaran pengendara.