Menilik Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi

sumber: Shutterstock

Pesatnya kebutuhan sosial masyarakat memiliki dampak besar terhadap tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik oleh pemerintah.

Upaya dalam mewujudkan kesejahteraan dalam pelayanan publik mendorong terobosan inovasi guna menstimulasi kinerja birokrat yang lebih profesional serta sadar akan kewajibannya dalam bekerja secara kreatif dan inovatif (Wulandari et al., 2019).

Selain cerminan kinerja yang bersinergi dengan aspek akuntabilitas, inovasi kebaruan dalam layanan publik juga didukung dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa pentingnya untuk melakukan suatu inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi meningkatkan performa instansi publik.

Lantas, bagaimana kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyediaan layanan publik inovatif dan adaptif sejauh ini?

Salah satu perwujudan Pemerintahan Daerah yang dinilai telah berangsur-angsur membaik dalam hal penyediaan layanan publik yang semakin inovatif dan adaptif adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Mengacu pada hasil survei yang dijalankan pada tahun 2020, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyediaan layanan publik Pemkot Bekasi dilansir menyentuh angka 81,96% dari keseluruhan warga Bekasi. Angka tersebut juga telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di tahun 2019 yakni sebesar 80,98% (bekasikota.go.id, 2021).

Tingginya komitmen Pemkot Bekasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Bekasi melalui optimalisasi kualitas layanan publik yang diberikan juga dicerminkan melalui keberhasilannya dalam memperoleh berbagai penghargaan, yakni diantaranya Penghargaan Kota Terinovatif dalam Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 dan Penghargaan Unit Pelayanan Publik Tahun 2020 Kategori Sangat Baik dari Kementerian PAN-RB (bekasikota.go.id, 2021).

Pelayanan publik yang senantiasa memaksimalkan pelibatan aktor non-pemerintah atau yang biasa disebut pelayanan publik kolaboratif juga diketahui menjadi fokus utama dalam pemerintahan Kota Bekasi.

Bila mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, visi yang dimiliki dalam pembangunan jangka menengah di Provinsi Jawa Barat adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang inovatif dan kolaboratif, Pemkot Batam diketahui memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik terutama di bidang perizinan dan investasi.

Salah satu program unggulan milik DPMPTSP Kota Bekasi adalah layanan perizinan online secara gratis melalui SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu). Pelayanan SILAT dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 060/Kep.450-Org/VII/2020.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemkot Bekasi telah mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat melalui berbagai inovasi yang telah dijalankan. Hal tersebut juga didukung dengan keberhasilan Pemkot Bekasi dalam mendapatkan berbagai penghargaan di bidang penyediaan layanan publik beberapa tahun belakangan.

Kendati demikian, pemerintah daerah sebagai penyelenggara publik perlu untuk memperhatikan pelaksanaan implementasi kebijakan layanannya agar dapat berjalan dengan optimal berbasis dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi.

Hal tersebut juga dapat diselaraskan dengan optimalisasi interaksi jejaring kerja terkait dengan kerjasama antar aktor kepentingan sehingga dapat membentuk sinergitas dan koordinasi melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi yang mumpuni.

DAFTAR REFERENSI

bekasikota.go.id. (2019). DPMPTSP Kota Bekasi Kembali Meraih Penghargaan dari KemenPANRB. https://dpmptsp.bekasikota.go.id/index.php/tentang-kami/program-dan-kegiatan/489-dpmptsp-kota-bekasi-kembali-meraih-penghargaan-dari-kemenpan-rb. (Diakses Tanggal 09/12/2021)

bekasikota.go.id. (2021). Survey Kepuasan Masyarakat Dorong Sektor Pelayanan Publik Hingga Deretan Prestasi Pemkot Bekasi. https://www.bekasikota.go.id/detail/survey-kepuasan-masyarakat-dorong-sektor-pelayanan-publik-hingga-deretan-prestasi-pemkot-bekasi. (Diakses Tanggal 09/12/2021)

Kekez, A., Howlett, M., & Ramesh, M. (2019). Collaboration in public service delivery: what, when and how. Collaboration in Public Service Delivery, October, 2–19. https://doi.org/10.4337/9781788978583.00009

Wulandari, W., Suranto, & Priyo Purnomo, E. (2019). Collaborative Government dalam Mewujudkan Inovasi Pelayanan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 4(1), 13–28. https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.13-28