Retreat Prabowo dan Sikap PDIP: Antara Loyalitas Partai dan Kepentingan Bangsa

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Foto: Pixabay/Andy

Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda ikut kegiatan pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, sampai ada instruksi lanjutan menuai reaksi beragam. Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Laporan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan total kepala daerah yang tidak hadir berjumlah 53 orang dari 503 kepala daerah yang diundang. Enam kepala daerah di antaranya mengajukan izin karena sakit atau ada acara keluarga. Sedangkan 47 kepala daerah lainnya sama sekali tidak hadir dan tidak memberikan keterangan atau alasan apapun. Mereka diduga berasal dari PDIP yang menjalankan perintah Megawati.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, berpendapat bahwa arahan dari Megawati menempatkan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dalam situasi dilematis.

“Kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah itu seharusnya lebih mengedepankan tugasnya sebagai kepala daerah terpilih. Cuma karena AD/ART yang juga mengikat bagi kader yang menjadi pejabat publik sehingga menjadikan posisi dualisme yang berakhir pada dilema, di antaranya kesetiaan pada partai, kesetiaan pada pemerintahan jadi campur aduk sebenarnya,” ungkapnya.

Wasisto menyayangkan langkah Ketum PDIP yang menunda atau melarang kadernya mengikuti retret karena imbas dari penahanan Hasto oleh komisi antirasuah. Idealnya ungkap Wasisto partai pengusung ketika kadernya sudah terpilih sebagai kepala daerah, harusnya lebih memprioritaskan kerja di pemerintahan.

Keputusan PDIP untuk menginstruksikan kepala daerahnya menunda partisipasi dalam retreat dengan Prabowo dapat memengaruhi dinamika politik nasional. Sikap ini menimbulkan spekulasi apakah PDIP akan mengambil posisi sebagai oposisi atau sekadar menjaga jarak sementara sebelum menentukan arah politiknya dalam pemerintahan yang baru. Jika PDIP memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan, kemungkinan akan terjadi polarisasi yang lebih tajam antara partai penguasa dan oposisi. Sebaliknya, jika instruksi ini hanya strategi sementara, bisa jadi ini adalah bentuk negosiasi politik agar PDIP tetap memiliki pengaruh dalam pemerintahan mendatang.

Keputusan ini juga dapat mempengaruhi hubungan kepala daerah PDIP dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal koordinasi kebijakan dan distribusi anggaran. Kepala daerah yang ingin menjaga hubungan baik dengan pemerintahan Prabowo bisa menghadapi tekanan dari partainya sendiri, sementara mereka yang mengikuti instruksi partai mungkin akan mengalami tantangan dalam mengakses dukungan dari pemerintah pusat. Situasi ini dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah dalam menjalankan program pembangunan, terutama jika komunikasi antara pusat dan daerah terganggu. Oleh karena itu, langkah PDIP ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik nasional, tetapi juga pada stabilitas pemerintahan di tingkat daerah.