Konten dari Pengguna

Jempol Makin Cepat, Literasi Digital Justru Turun: Paradoks Indonesia

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Mut Mainah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Akses internet kian luas dan skor masyarakat digital meningkat. Namun kecakapan memilah informasi menurun, di tengah ribuan hoaks yang terus beredar.

Ilustrasi: Skor Digital Naik, Literasi Digital Justru Turun (Foto: Gemini AI)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi: Skor Digital Naik, Literasi Digital Justru Turun (Foto: Gemini AI)

Di era ketika sebuah informasi dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan menit, kecepatan kerap mengalahkan kebenaran. Satu pesan berantai, satu tangkapan layar yang dipotong, atau satu video dengan narasi menyesatkan sudah cukup untuk memicu kepanikan, memecah belah, bahkan menguras tabungan korban. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat hanya menjadi penonton, atau lebih buruk lagi, penyebar tanpa sadar? Data terbaru menunjukkan literasi digital masyarakat belum mengejar luasnya akses internet.

Jempol memang kian cepat menggulir, mengetik, dan membagikan. Namun kecepatan itu belum tentu sejalan dengan ketajaman menilai isi. Untuk melihat seberapa lebar jaraknya, titik awal yang paling masuk akal adalah indeks resmi pemerintah yang memotret kesiapan masyarakat digital kita.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 mencapai 44,53 poin. Angka itu naik 1,19 poin dari 43,34 pada 2024 dan melampaui 43,18 pada 2023. Sejak pertama kali diukur pada 2022 dengan skor 37,80, indeks ini konsisten menunjukkan tren positif. Pengukurannya mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan melibatkan sekitar 18 ribu responden individu dan 11 ribu unit usaha.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut capaian tersebut bukan sekadar statistik, melainkan bukti bahwa Indonesia bergerak menuju visi pemerintah digital 2045. Komdigi pun memproyeksikan IMDI 2026 naik ke 45,33 poin.

Namun, di balik kenaikan itu terdapat catatan yang patut dicermati. Skor pilar literasi digital justru turun menjadi 49,28 pada 2025, dari 58,25 pada tahun sebelumnya. Pilar pemberdayaan masih menjadi yang terlemah dengan skor 34,32. Penurunan literasi ini diduga berkaitan dengan lanskap digital yang kian kompleks, mulai dari maraknya penipuan daring, pencurian data pribadi, hingga tantangan teknologi kecerdasan buatan.

Kenaikan skor itu patut dicatat, tetapi belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: apakah masyarakat yang makin terhubung juga makin cakap? Jawabannya baru tampak jelas ketika skor tersebut disandingkan dengan data akses, yakni seberapa banyak warga yang kini benar-benar terhubung ke internet.

Dari sisi akses, Indonesia terus bergerak maju. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat 229,43 juta pengguna internet pada 2025, atau penetrasi 80,66 persen dari populasi. Angka itu naik dari 79,50 persen pada 2024. Survei terbaru APJII pada 2026 bahkan mencatat 235,26 juta pengguna dengan penetrasi 81,7 persen.

Meski demikian, kesenjangan masih nyata. APJII mencatat sekitar 55 juta penduduk belum terkoneksi internet, dengan alasan terbesar, yakni 43,62 persen, karena tidak memiliki perangkat yang dapat terhubung. Pulau Jawa pun masih menyumbang 58 persen pengguna internet nasional.

Di sinilah paradoksnya. Semakin banyak orang yang terhubung, tetapi belum tentu semakin siap menghadapi banjir informasi. Kita pandai mengakses, namun belum tentu terampil menyaring.

Akses yang luas ibarat jalan raya yang kian lebar. Lalu lintas informasi melaju makin kencang, tetapi tidak semua pengendaranya memahami rambu. Di jalan seperti inilah hoaks menemukan ruang geraknya, dan catatan Komdigi memperlihatkan seberapa besar skalanya.

Dampak dari jurang antara akses dan kecakapan itu terlihat pada angka hoaks. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi menemukan 1.674 hoaks dalam setahun, sejak 22 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Kategori terbanyak adalah penipuan sebanyak 589 temuan, disusul pemerintahan 341, politik 166, dan kesehatan 87.

Pada Agustus 2025, Komdigi juga menyebut bahwa separuh pengguna internet Indonesia terpapar hoaks, sementara hanya sekitar 20 hingga 30 persen yang mampu membedakannya. Sebagai pembanding, sepanjang tahun kalender 2024 Komdigi mengidentifikasi 1.923 konten hoaks, dengan penipuan juga menjadi yang terbanyak. Kedua angka tersebut mencakup periode yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Deretan angka itu menyisakan satu pertanyaan penting: mengapa informasi palsu begitu mudah diterima dan disebarkan? Penjelasannya tidak berhenti pada soal perangkat atau jaringan, melainkan pada cara kita memaknai literasi digital itu sendiri.

Literasi digital kerap disederhanakan sebagai kemampuan mengoperasikan gawai. Padahal esensinya lebih dalam, yakni kemampuan berpikir kritis. Apakah sumbernya jelas? Apakah informasi itu dimuat media yang kredibel? Apakah judulnya sengaja memprovokasi? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sering terlewat ketika jempol lebih cepat dari nalar.

Dampaknya nyata. Hoaks kesehatan dapat mendorong orang menolak pengobatan yang tepat. Hoaks politik dapat merusak kepercayaan publik pada proses demokrasi. Penipuan berkedok informasi dapat menguras tabungan korban. Di balik setiap pesan “tolong sebarkan”, ada risiko yang jarang dipikirkan pengirimnya.

Jika akar persoalannya adalah kemampuan berpikir kritis, dan dampaknya sudah menjalar ke kesehatan, politik, hingga kantong warga, pertanyaan berikutnya menjadi tak terelakkan: siapa yang semestinya turun tangan?

Menyalahkan satu pihak tidak akan menyelesaikan persoalan. Platform digital perlu lebih serius menekan penyebaran disinformasi dan transparan terhadap cara kerja algoritmanya. Pemerintah perlu memastikan regulasi berjalan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Lembaga pendidikan perlu menjadikan literasi digital bagian dari pembelajaran, bukan sekadar program seremonial. Media massa memikul tanggung jawab menjaga akurasi di tengah tekanan kecepatan.

Namun pada akhirnya, garis pertahanan terakhir ada pada setiap individu. Regulasi bisa tertinggal dan sistem bisa bocor, tetapi warga yang kritis akan selalu menjadi filter paling efektif.

Pembagian peran itu penting, tetapi tidak akan berjalan tanpa partisipasi warga. Kabar baiknya, ketahanan terhadap hoaks tidak menuntut keahlian teknis. Ia bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan siapa pun, mulai hari ini.

Membangun ketahanan terhadap hoaks tidak harus rumit. Biasakan jeda sebelum membagikan. Baca isi berita, bukan hanya judulnya. Periksa tanggal dan sumbernya. Cocokkan dengan pemberitaan media tepercaya atau situs pengecek fakta. Dan tak kalah penting, beranilah mengingatkan keluarga atau rekan di grup percakapan ketika ada informasi yang meragukan, tanpa menggurui.

Kebiasaan kecil yang dilakukan jutaan orang akan jauh lebih berdampak daripada kampanye besar yang hanya dilakukan sesaat.

Ketika kebiasaan-kebiasaan kecil itu dijalankan bersama, dampaknya melampaui perlindungan diri sendiri. Ia ikut menentukan seperti apa wajah ruang digital yang kita tinggali bersama.

Ruang digital adalah ruang publik bersama. Ia hanya akan sehat jika penghuninya bertanggung jawab. Setiap kali kita menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, kita sedang menjaga kepercayaan, keamanan, dan akal sehat bersama.

Hoaks akan terus ada selama ada yang mempercayai dan menyebarkannya. Karena itu, melawannya tidak cukup dengan menunggu pihak lain bertindak. Literasi digital adalah kerja bersama, dan ia dimulai dari keputusan sederhana: berpikir sebelum membagikan.