Desakan Keluar dari Board of Peace: Dilema Pascakolonial Indonesia di Meja Gaza

Indonesia di meja Board of Peace, di tengah desakan dari dalam negeri agar keluar dari forum Gaza tersebut. (Ilustrasi: dibuat dengan AI)

Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Komitmen yang diberikan Indonesia sangat signifikan, termasuk kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel TNI ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Pemerintah melihatnya sebagai langkah diplomatik nyata untuk membantu dua negara langsung mencapai solusi dua negara langsung di meja perundingan.

Namun, tak lama kemudian, gelombang protes, petisi, dan pernyataan sikap bermunculan. Politisi, tokoh agama, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera meninggalkan forum tersebut. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa masyarakat Indonesia menentang keras sebuah kebijakan yang bertujuan mendukung Palestina?

Anatomi Papan Catur Gaza

Untuk memahaminya, kita harus melihat kembali struktur BoP. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 disetujui pada November 2025, dan BoP diluncurkan secara resmi pada Januari 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Resolusi dan rencana perdamaian yang melatarinya memberikan mandat kepada BoP untuk mengatur dana rekonstruksi, membentuk komite teknokratis Palestina yang memulihkan tata kelola sipil, dan membentuk ISF yang terdiri dari sekitar 20.000 orang dari berbagai negara untuk menjaga gencatan senjata dan mendukung demiliterisasi Gaza.

Kondisi di lapangan sangat berat, dengan sekitar 80% bangunan hancur dan menyisakan puluhan juta ton puing. Meskipun gencatan senjata telah dicapai, pelanggaran militer terus terjadi, dan ratusan warga sipil masih menjadi korban. Di atas tanah yang remuk redam itulah BoP hadir sebagai otoritas penata perdamaian. Pendukungnya melihatnya sebagai alternatif konkret setelah bertahun-tahun diplomasi buntu, dan Menlu Sugiono meyakini bahwa forum ini bekerja di luar struktur PBB yang lazim dan dipimpin satu negara.

Badai Desakan dari Dalam Negeri

Pada akhir Februari 2026, AS dan Israel melancarkan agresi militer terhadap Iran, membunuh Pemimpin Tertinggi Iran, yang menimbulkan Kritik terhadap keanggotaan Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan tausiyah resmi yang menuntut pemerintah untuk meninggalkan BoP karena forum tersebut dianggap telah berubah menjadi alat hegemoni yang mengubur kemerdekaan sejati Palestina.

Kecaman akademik mengalir deras dari Universitas Gadjah Mada dan Padjadjaran, yang mendesak evaluasi menyeluruh; Institut Studi Internasional (IIS) UGM bahkan mendesak Indonesia keluar. Petisi “Melawan Imperialisme Baru”, yang ditandatangani oleh 65 tokoh dan 79 organisasi masyarakat sipil. Prajurit TNI mengingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi target kekerasan bila tetap bergabung. Anies Baswedan menyebut serangan ke Iran sebagai momentum untuk keluar, semetara TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Partai PDIP meminta pemerintah mempertimbangkan opsi tersebut.

Dua kekhawatiran utama muncul: keselamatan prajurit TNI jika dikirim ke Gaza, dan risiko Indonesia terseret kepentingan sepihak AS dan Israel. Kementerian Luar Negeri menanggapi tekanan ini dengan mengatakan bahwa keanggotaan Indonesia hanya bersyarat. Prabowo menyatakan Indonesia siap untuk keluar dari forum kapan saja jika hal itu tidak menguntungkan rakyat Palestina atau kepentingan nasional. Sejak awal Maret hingga akhir Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri menyatakan seluruh pembahasan BoP ditangguhkan dan pengiriman pasukan ditunda.

Palestina, Umat dan Batas Ruang Pemerintah

Desakan untuk keluar dari BoP tidak bisa dibaca semata sebagai kritik kebijakan internasional. Banyak Muslim Indonesia melihat Palestina sebagai masalah solidaritas umat dan nasib Gaza dan Al-Aqsa dianggap sebagai masalah lintas batas negara. Sulit untuk menangani masalah semacam ini secara praktis karena keputusan pemerintah dievaluasi dari perspektif moral dan agama.

Karena itu, lembaga keagamaan berfungsi sebagai aktor politik luar negeri. Pidato MUI yang meminta Indonesia keluar menjadi pagar moral yang mempersempit ruang gerak pemerintah. Pemerintah tampaknya menyadari hal ini. Prabowo dilaporkan menjelaskan alasan bergabung secara langsung dengan 160 ulama dan disebut telah berkomunikasi dengan pemimpin sembilan negara mayoritas Muslim. Posisi ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah juga harus dipertimbangkan.

Di sinilah dilema identitas ganda Indonesia muncul. Dengan status sebagai negara Muslim terbesar, Indonesia diharapkan mewakili rakyatnya. Namun, Indonesia bukan negara Islam, dan harus mepertimbangkan kepentingan nasional, hubungan ekonomi dengan AS, dan keselamatan prajuritnya.

Dalam kerangka konstruktivisme, identitas semacam ini bukan sekadar hiasan retorika, melainkan sesuatu yang membentuk apa yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi sebuah negara. Umat di sini bukan lembaga formal, melainkan komunitas internasional yang dipakai oleh publik untuk menagih sikap pemerintah. Dengan begitu, penolakan terhadap BoP bukan hanya soal strategi, tapi juga soal siapa yang dianggap berhak berbicara atas nama solidaritas itu.

Lensa Poskolonial di Meja Gaza

Di balik silang pendapat ini, kritik masyarakat sipil bercermin pada sejarah kolonialisme. Setidaknya ada tiga konsep yang membantu membacanya.

Konsep pertama, dari Antony Anghie yang menelusuri evolusi hukum internasional: perwalian baru (neo-trusteeship). Anghie menunjukkan bagaimana sejak era Liga Bangsa-Bangsa, wilayah non-Barat ditempatkan di bawah rezim mandat dengan alasan “misi peradaban” dan anggapan bahwa mereka belum mampu memerintah diri sendiri. Struktur BoP yang dipimpin Trump mencerminkan logika perwalian: masa depan Gaza ditentukan oleh forum luar, sementara nasib Palestina ditangguhkan hingga dinilai memenuhi syarat reformasi.

Konsep kedua datang dari Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? Spivak menekankan bahwa struktur kekuasaan dominan sering menghalangi kelompok tertindas (subaltern) untuk berbicara atas nama kepentingan mereka sendiri. Menurut Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, ketiadaan wakil rakyat Palestina di dewan eksekutif inti dalam BoP menjadikan Gaza sekadar obyek pasif untuk rekonstruksi fisik dan tata kelola.

Konsep ketiga adalah kuasa wacana Orientalism karya Edward Said. Said menunjukkan bagaimana bahasa dan wacana Barat membingkai Timur sehingga penguasaan atasnya tampak wajar. Istilah “stabilisasi” dan “pelucutan senjata” dapat mereduksi persoalan penjajahan struktural menjadi sekadar urusan keamanan dan penertiban administratif.

Pragmatisme Diplomasi dan Ujian Agensi

Namun, kalkulasi pemerintah tidak berasal dari ketidakpedulian moral. Pendukung keterlibatan Indonesia berpendapat bahwa duduk di meja keputusan lebih strategis daripada hanya berteriak di luar. Menlu Sugiono menyebut keikutsertaan Indonesia sebagai langkah strategis dan konkret. Prabowo juga menegaskan bahwa pasukan Indonesia adalah pasukan perdamaian yang tidak akan melucuti Hamas, dan bahwa pengirimannya harus disetujui pihak-pihak Palestina serta negara mayoritas Muslim anggota BOP Dengan posisi itu, Indonesia berupaya menjaga agar misi berfokus pada perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan, serta menjadi poros penyeimbang bersama negara Muslim lain seperti Turki, Mesir, Yordania, dan Qatar.

Indonesia memang tidak melangkah sendirian. Pada Januari 2026, menteri luar negeri Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab mengumumkan keputusan kolektif untuk bergabung. Namun, langkah kolektif ini tidak berarti bahwa kepentingannya sama. Sejak awal, blok yang dipimpin Saudi menuntut kemerdekaan Palestina, sementara Israel berselisih soal penunjukan Turki dan Qatar sebagai anggota koalisi. Identitas Islam membingkai pandangan, tetapi tidak otomatis menyeragamkannya, karena tiap negara mempertimbangkan kepentingannya sendiri. Apakah tekanan publik sekeras di Indonesia juga muncul di negara-negara itu?

Langkah ini sekaligus menjaga hubungan strategis dengan AS dan ekonomi global. Kajian poskolonial sendiri punya kritik penting: memandang bahwa bangsa-bangsa Selatan sekadar korban pasif (passive victims) adalah kekeliruan analitis. Negara berpenduduk Muslim besar seperti Indonesia punya kekuatan dan pilihan. Bisa jadi keikutsertaan Indonesia adalah upaya untuk membantu warga Gaza yang benar-benar menderita di lapangan.

Terjepit di Antara Dua Meja Perundingan

Dilema antara kemurnian moral dan pragmatisme diplomasi ini selaras dengan model Two-Level Games Robert Putnam. Putnam menjelaskan bahwa perundingan internasional harus bergerak di kedua papan catur: Level I, diplomasi antarnegara, dan Level II, politik domestik. Di Level I, Presiden Prabowo berusaha untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dan mendukung inisiatif damai global. Di Level II, ormas keagamaan, koalisi masyarakat sipil dan sebagian anggota DPR menekan dengan keras. Putnam menyebut ruang kesepakatan yang bisa diterima di dalam negeri sebagai win-set. Ketika win-set menyempit, pemerintah terpaksa menahan atau menarik komitmen internasionalnya. Penangguhan dan pernyataan “bisa keluar kapan saja” dapat dibaca dalam kerangka ini.

Tarik-menarik ini menguji kembali adagium klasik Mohammad Hatta: “mendayung di antara dua karang”. Hatta menyampaikannya di hadapan BP KNIP pada 2 September 1948 di Yogyakarta, sebagai penegasan bahwa Indonesia harus menjadi subjek yang menentukan sikapnya sendiri, bukan menjadi objek pertarungan kekuatan asing. Perahu diplomasi menjadi rapuh bila langkah di luar negeri tidak ditopang dukungan dari dalam negeri.

Menguji Nurani Diplomasi

Pada akhirnya, perdebatan tentang keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak hanya soal pengiriman ribuan prajurit. Ini mencerminkan konflik internal bangsa yang belum tuntas setelah kolonialisme, sekaligus pertanyaan tentang siapa yang berhak berbicara atas nama solidaritas umat. Pemerintah percaya bahwa keterlibatan pragmatis adalah cara yang masuk akal untuk menjaga jalan menuju kemerdekaan Palestina dari dalam sistem. Sebaliknya, masyarakat khawatir tentang keterlibatan itu justru melegitimasi tatanan yang mereka tolak.

Di tengah ketidakpastian arah kebijakan pemerintah, kita dihadapkan pada pertanyaan reflektif yang menuntut kejujuran: sanggupkan sebuah diplomasi menghadirkan keadilan sejati bagi bangsa lain, sementara forum yang diikutinya justru kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya sendiri?