Perdamaian Semu Thailand Selatan di Bawah Bayang-Bayang ISO
A student of International Relations Study Program at UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Muthmainnah Mardhiah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarSalah satu perlawanan etno-nasionalis paling membara di Asia Tenggara adalah konflik bersenjata yang berkecamuk di Thailand Selatan, yang meliputi Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan beberapa distrik Songkhla. Sejak kembali muncul pada awal tahun 2004, konflik antara militer Thailand dan kelompok separatis Melayu Muslim telah menewaskan lebih dari 6.400 hingga 7.000 orang serta melukai puluhan ribu orang sipil. Sejak dimulai Kuala Lumpur Process pada Februari 2013 yang di bawah fasilitasi Malaysia, berbagai upaya telah dimulai secara resmi untuk mencapai titik temu melalui forum dialog damai. Namun, alih-alih menghasilkan pencerahan politik yang substantif, proses perundingan tersebut terus-menerus terjerat dalam kebuntuan struktural yang berulang.
Kebuntuan dialog damai di Thailand sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ideologis atau ketidaksepakatan teknis yang ada di meja perundingan yang menyebabkan kegagalan dialog damai di Thailand Selatan. Selain pengucuran anggaran keamanan yang signifikan ke wilayah selatan, dominasi birokrasi militer Bangkok merupakan kendala utama dalam proses perdamaian ini. Dengan banyaknya dana keamanan dan kekuasaan tanpa kontrol sipil yang memadai, elit militer Thailand memiliki jaringan kepentingan ekonomi-politik (sinecure). Akibatnya, keadaan yang terus menerus membuat militer mempertahankan kekuasaan dan mengumpulkan uang. Pada akhirnya, tujuan politik Bangkok untuk melakukan desentralisasi dan reformasi politik benar-benar gagal.
Pada 28 Februari 2013, pemerintahan sipil Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menandatangani General Consensus on Peace Dialogue Process dengan perwakilan Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN). penandatanganan ini menandai perubahan signifikan dalam cara menangani konflik. Dokumen bersejarah yang ditandatangani oleh Letjen Paradorn Pattanathabutr, Sekretaris Jenderal Majlis Keselamatan Negara (MSC), dan Ustaz Hassan Taib, perwakilan BRN, merupakann pengakuan resmi pertama dari Bangkok tentang aspek politik pemberontakan Melayu-Muslim. Selama proses ini, BRN mengemukakan lima aspirasi utamanya; salah satunya adalah pembentukan wilayah administratif khusus di bawah pemerintahan Thailand yang memiliki struktur yang mirip dengan yang ada di Bangkok dan Pattaya. Pernyataan terbuka Kolonel Polisi Thawee
Sodsong (Direktur SBPAC) dan pimpinan NSC mengenai pentingnya desentralisasi politik dan penyesuaian administrasi lokal untuk mengatasi akar konflik menunjukkan bahwa pendekatan politik semacam itu kompatibel dengan konstitusi Thailand, terutama bila dipimpin oleh sipil yang berkomitmen pada perdamaian.
Meskipun demikian, momentum demokratisasi tersebut tidak bertahan lama karena terpotong oleh intervensi militer berupa kudeta pada 22 Mei 2014. Kudeta itu dipimpin oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha dengan mengatasnamakan National Council for Peace and Order (NCPO). Segera setelah merebut kekuasaan, junta melakukan restrukturisasi birokrasi penanganan kawasan Selatan melalui Pengumuman NCPO Nomor 34/2557 dan Nomor 98/2557. Kedua instrumen tersebut pada praktiknya menghapus keberlakukan Undang-Undang tahun 2010, yang sebelumnya mendudukan SBPAC sebagai lembaga sipil independen dengan posisi setara terhadap militer. Sebagai konsekuensinya, SBPAC kembali disubordinasikan di bawah komando Internal Security Operations Command (ISOC) Wilayah 4, sebuah struktur yang didominasi oleh perwira Angkatan Darat. Melalui sentralisasi kewenangan ini, junta memusatkan seluruh proses pengambilan keputusan, perumusan strategi kontra-pemberontakan, serta pengalokasian anggaran di bawah kendali langsung pimpinan militer, dengan justifikasi untuk mewujudkan integrasi dan kesatuan kebijakan.
Dominasi militer yang bersifat kaku tersebut diiringi oleh resistensi keras terhadap setiap bentuk desentralisasi politik maupun otonomi khusus bagi tiga provinsi paling selatan. Jenderal Prayuth Chan-ocha dan elite militer konservatif secara konsisten mengidentikkan gagasan otonomi daerah dengan separatisme, dengan merujuk pada Pasal 1 dan Pasal 35 konstitusi yang menegaskan Thailand sebagai negara kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kekhawatiran mendasar di kalangan korps perwira militer di Bangkok adalah bahwa dibukanya ruang dialog mengenai tata kelola khusus akan menjadi pintu masuk bagi internasionalisasi konflik (internationalisation). Internasionalisasi tersebut dikhawatirkan memicu keterlibatan PBB, penyelenggaraan referendum kemerdekaan sebagaimana kasus Timor Leste dan pada akhirnya berujung pada terpecahnya wilayah kerajaan. Sebagai akibat dari paranoia geopolitik ini, militer Bangkok menutup sepenuhnya jalur perundingan yang menyangkut konsesi politik, sehingga proses dialog hanya diarahkan pada pengelolaan konflik yang bersifat prosedural tanpa menyentuh substansi masyarakat Melayu-Muslim.
Di balik dalih penegakan kedaulatan negara, terdapat ekonomi politik keamanan yang kuat yang mendorong militer untuk mempertahankan status quo di Thailand Selatan. Sejak merebut kekuasaan, junta militer menambah pengerahan personel keamanan hingga lebih dari 70.000 prajurit, serta menyetujui anggaran tahunan operasi keamanan dan pembangunan di kawasan Selatan yang terus membengkak hingga mencapai 25,6 milyar baht (sekitar 750 juta dolar AS). alokasi dana sebesar itu, yang berlangsung selama lebih dari dua dekade, melahirkan jabatan-jabatan yang menguntungkan (sinecure) dan dimonopoli oleh jaringan perwira tinggi militer Thailand selain itu, konflik bersenjata yang tidak kunjung padam memberi legitimasi bagi militer untuk mempertahankan pemberlakuan Dekret Darurat (Emergency Decree) dan Internal Security ACT (ISA), yang memberikan kekebalan hukum (impunity) nyaris mutlak bagi aparat dari tuntutan pidana atas pelanggaran hak asasi manusia. Kombinasi antara anggaran yang melimpah dan kekuasaan tanpa akuntabilitas ini menciptakan disinsentif finansial maupun politik bagi elite militer Bangkok untuk menyelesaikan konflik secara permanen.
Kritik atas pembengkakan anggaran dan penyalahgunaan wewenang militer tersebut akhirnya mencuat dalam pembahasan anggaran negara di Parlemen Bangkok. Anggota komite anggaran DPR secara terbuka mempersoalkan keberadaan dan efektivitas lembaga keamanan militer yang dinilai saling tumpang tindih dan boros. Wan Muhammad Noor Matha, mantan pemimpin Partai Prachachat sekaligus penasihat perdana menteri, secara tegas menuntut pembubaran ISOC. ia menekankan bahwa tugas ISOC pada hakikatnya menduplikasi sekaligus mengambil alih fungsi Dewan Keamanan Nasional (NSC), kepolisian, dan otoritas sipil. Ia pun mendesak agar anggaran dan personal ISOC dikembalikan ke instansi induknya sehingga dapat dialihkan untuk kesejahteraan rakyat. Tuntutan pembubaran ini semakin menguat setelah serangan bersenjata pada 20 Maret terhadap Kamonsak Leewamoh, anggota DPR dari Partai Prachachat, di Narathiwat. Dalam kasus itu, kendaraan yang digunakan pelaku terbukti milik kantor ISOC Narathiwat, sedangkan senjata yang dipakai berasal dari Korps Marinir.
Kritik tajam di parlemen juga dilontarkan oleh MAporn Pinasa, anggota komite anggaran dari Partai Demokrat. Ia mempersoalkan alokasi anggaran ISOC lebih dari 90 juta baht untuk operasi pemberantasan narkotika yang tidak menghasilkan capaian terukur, padahal persoalan narkoba di kawasan Selatan justru kian memperburuk. Para anggota komite DPR juga menyingkap pemborosan biaya sewa kendaraan serta dana yang belum terserap (unspent funds) oleh ISOC, yang jumlahnya melampaui 2,2 miliar baht. Meskipun demikian,
penolakan tegas Perdana Menteri Anutin Charnvirakul terhadap tuntutan pembubaran ISOC memperlihatkan kuatnya cengkraman kelembagaaan militer dalam struktur politik Thailand. anutin , yang sekaligus menjabat direktur ISOC, berargumen bahwa lembaga militer itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Thailand selama puluhan tahun. Respons tersebut mencerminkan keengganan elite politik Bangkok untuk membongkar birokrasi keamanan yang tidak akuntabel.
Di sisi lain, proses perundingan damai turut terhambat oleh dinamika internal faksi pemberontak serta keraguan BRN terhadap ketulusan Bangkok. Pembentukan organisasi payung MARA Patani oleh kelompok-kelompok separatis di pengasingan pada Maret 2015 gaal melahirkan terobosan, sebab organisasi tersebut tidak sepenuhnya melibatkan pimpinan inti BRN yang mengendalikan para pejuang lapangan (juwae). BRN menolak berkomitmen pada dialog yang dipandang hanya sebagai ajang pencitraan bagi junta militer tanpa jaminan perubahan politik yang konkret. Melalui pernyataan pers, BRN secara konsisten menuntut agar dialog melibatkan saksi dan pengamat internasional serta difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral, guna menjamin kesetaraan dan mencegah manipulasi oleh Bangkok. Penolakan Bangkok terhadap kehadiran mediator dan pengamat internasional semakin mengunci perundingan dalam lingkaran kebuntuan yang dilandasi ketidakpercayaan timbal balik.
Untuk mengurai kebuntuan berkepanjangan di Thailand Selatan, pemerintah Bangkok perlu memiliki keberanian politik untuk melakukan reformasi mendasar terhadap kebijakan keamanannya. Langkah awal yang paling mendesak adalah mengalihkan kendali tata kelola kawasan Selatan dari institusi militer (ISOC) kepada otoritas sipil yang akuntabel dan demokratis. Anggaran keamanan yang selama ini dikuasai komando militer perlu direalokasi secara signifikan untuk pembangunan sosial, peningkatan mutu pendidikan lokal, pemulihan ekonomi dan penegakan keadilan hukum atas pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, Bangkok perlu meninggalkan sikap paranoid terhadap keterlibatan internasional dengan menerima pengamat independen dan mediator netral sebagai upaya membangun rasa saling percaya (trust-building) dengan BRN. pemenuhan tuntutan desentralisasi politik melalui pemberian status wilayah administratif khusus bagi Selatan, yang menghormati sejarah dan identitas Melayu-Muslim sebagaimana pernah didukung oleh para pejabat sipil, merupakan kunci utama untuk mengakhiri perlawanan bersenjata secara permanen.
Kebuntuan damai di Thailand Selatan adalah akibat struktur keamanan Bangkok yang dikuasai militer dan menikmati anggaran besar, sehingga janji perdamaian tak lebih dari retorika.
Hanya dengan menggeser pendekatan keamanan ke solusi politik, yaitu membongkar dominasi ISOC, menghapus impunitas, dan memberi otonomi bermartabat, perdamaian sejati dapat tercapai.