Di Balik Ekonomi yang Tumbuh: Mengapa Masih Banyak yang Sulit Hidup Layak?

Gambar merupakan ilustrasi AI.

Pertumbuhan ekonomi sering disebut sebagai tanda kemajuan. Namun, ketika angka kemiskinan dan ketimpangan masih menunjukkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, muncul pertanyaan penting: sejauh mana pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat?

Bayangkan dua orang yang tinggal di negara yang sama. Orang pertama memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap, tinggal di kawasan dengan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, serta memiliki tabungan dan aset. Sementara orang kedua bekerja dengan pendapatan tidak tetap, harus berhati-hati mengatur pengeluaran setiap bulan, dan tinggal jauh dari pusat pelayanan publik.

Keduanya sama-sama hidup dalam perekonomian yang sedang tumbuh. Namun, pengalaman terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut tentu tidak sama.

Gambaran sederhana ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan merupakan dua persoalan yang berkaitan, tetapi tidak identik.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Sementara itu, pemerataan berbicara tentang bagaimana kesempatan dan manfaat dari aktivitas ekonomi tersebut tersebar di masyarakat.

Di Indonesia, persoalan tersebut dapat dilihat melalui data kemiskinan dan ketimpangan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Kemiskinan Menurun, tetapi 23 Juta Orang Masih Berada di Bawah Garis Kemiskinan

BPS mencatat persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2025 sebesar 8,25 persen turun dari 8,47 persen pada Maret 2025.

Secara jumlah, penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang. Jumlah tersebut turun sekitar 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan turun sekitar 700 ribu orang dibandingkan September 2024.

Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan.

Namun, penurunan persentase kemiskinan tidak berarti persoalannya selesai. Masih ada puluhan juta orang yang menurut ukuran statistik BPS berada di bawah garis kemiskinan.

BPS menentukan penduduk miskin berdasarkan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis tersebut mencakup kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Dengan kata lain, angka kemiskinan bukan sekadar cerita tentang seseorang yang tidak memiliki uang. Di dalamnya terdapat persoalan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Yang menarik, kondisi kemiskinan juga berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Pada September 2025, persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 6,60 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 10,72 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga mencapai sekitar 12,18 juta orang, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sekitar 11,18 juta orang.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa lokasi tempat seseorang tinggal dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan akses terhadap kesempatan.

Ketimpangan Tidak Selalu Terlihat dari Angka Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan sering disebut bersamaan. Padahal, keduanya mengukur hal yang berbeda.

Kemiskinan melihat kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Sementara ketimpangan melihat seberapa jauh distribusi pengeluaran berbeda antarkelompok masyarakat.

Salah satu indikator yang digunakan BPS untuk mengukur ketimpangan adalah Gini Ratio.

Pada Maret 2026, Gini Ratio Indonesia tercatat sebesar 0,368. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363, tetapi masih lebih rendah 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,375.

Perbedaan wilayah juga terlihat jelas. Pada Maret 2026, Gini Ratio perkotaan mencapai 0,387, sedangkan perdesaan sebesar 0,296. BPS juga mencatat bahwa porsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah secara nasional sebesar 19,22 persen, dengan 18,31 persen di perkotaan dan 22,24 persen di perdesaan.

Data tersebut penting karena menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kesejahteraan tidak cukup berhenti pada pertanyaan “berapa banyak penduduk miskin?”

Pertanyaan berikutnya adalah: seberapa merata sumber daya ekonomi dinikmati oleh masyarakat?

Wajah Ketimpangan Terlihat Berbeda di Setiap Daerah

Indonesia memiliki kondisi geografis dan struktur ekonomi yang sangat beragam. Karena itu, angka nasional terkadang tidak cukup untuk menggambarkan kondisi di setiap wilayah.

Data BPS September 2025 menunjukkan perbedaan yang cukup lebar dalam persentase penduduk miskin antardaerah.

Di Bali, misalnya, persentase penduduk miskin tercatat 3,42 persen. Sementara di Papua Pegunungan, persentasenya mencapai 27,21 persen. Artinya, proporsi penduduk miskin di kedua provinsi tersebut memiliki perbedaan yang sangat besar.

Papua Pegunungan juga memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 308,19 ribu orang pada September 2025. Sementara Bali memiliki sekitar 160,09 ribu orang.

Perbandingan ini bukan berarti satu daerah dapat secara sederhana disebut “maju” dan daerah lainnya “tertinggal”. Kondisi setiap wilayah dipengaruhi banyak faktor, termasuk karakter geografis, struktur ekonomi, akses transportasi, lapangan pekerjaan, fasilitas publik, dan karakteristik penduduk.

Namun, data tersebut menunjukkan satu hal penting: pengalaman masyarakat terhadap kemiskinan di Indonesia tidak seragam.

Di satu wilayah, sebagian besar masyarakat mungkin memiliki akses terhadap sektor pariwisata, perdagangan, jasa, atau kegiatan ekonomi lainnya. Di wilayah lain, tantangan geografis dan terbatasnya akses terhadap pusat kegiatan ekonomi dapat membuat kesempatan ekonomi lebih sulit diperoleh.

Karena itu, kebijakan untuk mengurangi kemiskinan tidak selalu dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh daerah.

Pendidikan dan Pekerjaan Menjadi Bagian Penting

Salah satu pintu utama untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan.

Pendidikan tidak otomatis menjamin seseorang menjadi sejahtera. Namun, akses pendidikan yang baik dapat memperbesar kesempatan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pilihan pekerjaan yang lebih luas.

Masalahnya, kualitas dan akses pendidikan belum tentu sama di setiap wilayah.

Masyarakat yang tinggal di daerah dengan fasilitas pendidikan terbatas dapat menghadapi hambatan yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di kota besar. Begitu pula dengan akses terhadap pelatihan kerja dan teknologi.

Hal serupa terjadi pada kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi akan lebih terasa manfaatnya apabila mampu menciptakan pekerjaan yang produktif dan memberikan pendapatan yang memadai. Sebaliknya, jika kesempatan kerja yang tersedia didominasi pekerjaan berpendapatan rendah atau tidak stabil, pertumbuhan ekonomi belum tentu langsung meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Di sinilah pembahasan ketimpangan menjadi lebih kompleks.

Persoalannya bukan hanya tentang berapa banyak uang yang dimiliki seseorang, tetapi juga tentang seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Kemiskinan Tidak Hanya Tentang Tidak Punya Uang

Ada kecenderungan untuk melihat kemiskinan hanya sebagai persoalan pendapatan atau pengeluaran.

Padahal, seseorang yang memiliki penghasilan rendah juga dapat menghadapi persoalan lain yang saling berkaitan: keterbatasan pendidikan, akses kesehatan, kualitas tempat tinggal, transportasi, hingga akses terhadap informasi dan teknologi.

Keterbatasan tersebut kemudian dapat menciptakan lingkaran yang sulit diputus.

Seseorang dengan pendidikan terbatas mungkin hanya memiliki akses pada pekerjaan tertentu. Pendapatan yang terbatas membuat kemampuan menabung dan berinvestasi menjadi kecil. Ketika terjadi masalah seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan kesehatan yang mendesak, kondisi ekonomi rumah tangga dapat kembali memburuk.

Karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek.

Bantuan sosial dapat berperan sebagai perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, pada saat yang sama, perlu ada upaya memperluas kesempatan ekonomi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, akses pembiayaan, serta pembangunan infrastruktur.

Pertumbuhan Ekonomi Perlu Diterjemahkan Menjadi Kesempatan

Pada akhirnya, pertanyaan tentang ketimpangan ekonomi bukan berarti mempertentangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.

Keduanya justru perlu berjalan bersama.

Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menciptakan aktivitas produksi, investasi, pekerjaan, dan pendapatan. Namun, manfaat pertumbuhan tersebut perlu dapat diakses oleh kelompok masyarakat yang lebih luas.

Data BPS memberikan gambaran bahwa kemiskinan Indonesia memang menurun. Pada saat yang sama, ketimpangan pengeluaran tetap menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah juga menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan memiliki karakter yang berbeda-beda di setiap daerah.

Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari satu angka.

Penurunan angka kemiskinan penting. Pertumbuhan ekonomi penting. Namun, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, modal, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup juga tidak kalah penting.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan ekonomi yang tumbuh. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk ikut tumbuh bersama ekonomi tersebut.

Ketimpangan ekonomi pada akhirnya bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Ia dapat terlihat dari perbedaan kualitas hidup, kesempatan, dan pilihan yang dimiliki masyarakat.

Selama kesempatan tersebut belum tersebar secara merata, pembahasan mengenai kemiskinan dan ketimpangan akan tetap relevan.

Dan mungkin, pertanyaan yang perlu terus diajukan bukan hanya “Seberapa besar ekonomi Indonesia tumbuh?”, tetapi juga “Seberapa banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk merasakan pertumbuhan itu?”