Mengapa Perempuan Dituntut Menjaga Diri, tetapi Ambisinya Justru Dibatasi?
Mahasiswa Universita Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Sosiologi
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nabila Egy Siagian tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPernahkah kita memperhatikan bahwa perempuan sering kali memiliki lebih banyak hal yang harus dijaga agar dapat diterima oleh lingkungan sosialnya? Perempuan dituntut untuk menjaga penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, adab, bahkan bagaimana mereka menempatkan pandangan ketika berinteraksi dengan orang lain. Tidak berhenti sampai di sana, perempuan juga kerap dihadapkan pada penilaian ketika memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan yang mapan, atau ambisi untuk mencapai keberhasilan secara mandiri. Seolah-olah, semakin tinggi pencapaian seorang perempuan, semakin besar pula kemungkinan dirinya mendapatkan kritik dari lingkungan sosial.
Persoalan ini menarik karena standar tersebut tidak selalu diberlakukan secara seimbang kepada laki-laki. Perempuan yang dianggap terlalu berani menyampaikan pendapat dapat dicap tidak sopan. Perempuan yang memiliki karier lebih baik daripada pasangannya terkadang dianggap terlalu dominan. Bahkan, perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi dan memiliki penghasilan mandiri masih dapat dipertanyakan mengenai bagaimana mereka akan menjalankan peran dalam rumah tangga. Dalam beberapa pandangan masyarakat, pencapaian perempuan bahkan dipersepsikan dapat mengurangi martabat laki-laki, terutama ketika perempuan dianggap memiliki kedudukan sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Lantas, mengapa keberhasilan perempuan masih sering dipandang sebagai sesuatu yang perlu dibatasi?
Jika dilihat melalui perspektif sosiologi pendidikan, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Ada proses pendidikan sosial yang berlangsung dalam masyarakat dan membentuk pemahaman mengenai bagaimana perempuan serta laki-laki seharusnya bertindak. Sejak kecil, seseorang telah diperkenalkan pada berbagai nilai dan norma berdasarkan jenis kelaminnya. Anak perempuan sering diarahkan untuk menjadi pribadi yang lembut, menjaga sikap, tidak banyak membantah, dan mengutamakan kepantasan dalam berperilaku. Sementara itu, anak laki-laki lebih sering didorong untuk menjadi sosok yang berani, mandiri, tegas, dan memiliki kemampuan untuk memimpin. Perbedaan pengajaran tersebut kemudian berkembang menjadi konstruksi sosial yang memengaruhi cara masyarakat menilai kedua kelompok.
Dalam konsep sosialisasi gender, nilai-nilai mengenai maskulinitas dan femininitas tidak terbentuk begitu saja, melainkan dipelajari melalui keluarga, sekolah, lingkungan pertemanan, serta media sosial. Sosialisasi tersebut berlangsung secara terus-menerus sehingga masyarakat dapat menganggap perilaku tertentu sebagai sesuatu yang sewajarnya dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. UNESCO dalam kajiannya mengenai proses sosialisasi gender di sekolah menjelaskan bahwa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mempertahankan ataupun mengubah persepsi masyarakat mengenai relasi gender. Artinya, pendidikan tidak hanya berfungsi menyampaikan pengetahuan akademis, tetapi juga dapat menjadi ruang reproduksi nilai dan norma sosial.
Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi merupakan proses penanaman nilai, kebiasaan, dan pandangan sosial yang berlangsung di luar materi pembelajaran formal. Misalnya, ketika seorang anak perempuan terus-menerus diingatkan agar tidak berbicara terlalu keras karena dianggap tidak pantas, sementara anak laki-laki yang melakukan hal serupa justru dianggap sedang menunjukkan keberanian. Atau ketika perempuan yang memiliki cita-cita besar diminta untuk tidak terlalu ambisius karena nantinya akan tetap menjadi istri dan ibu. Pesan-pesan semacam ini mungkin tidak tertulis dalam buku pelajaran, tetapi terus disampaikan melalui interaksi sehari-hari. Tanpa disadari, pendidikan sosial semacam ini membentuk batas mengenai sejauh mana perempuan boleh berkembang.
Persoalan tersebut semakin menarik ketika dianalisis menggunakan pemikiran Pierre Bourdieu mengenai kekerasan simbolik (symbolic violence). Kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang bekerja secara halus melalui nilai, simbol, bahasa, dan praktik sosial sehingga ketimpangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Dalam konteks perempuan, kritik terhadap penampilan, pembatasan ambisi, dan tuntutan untuk selalu menyesuaikan diri dengan standar feminin tertentu dapat menjadi bagian dari proses tersebut. Bahkan, perempuan terkadang mulai menerima penilaian itu sebagai kebenaran. Mereka merasa harus mengecilkan pencapaian, menyembunyikan kecerdasan, atau membatasi keinginan untuk berkembang agar tidak dianggap mengancam kedudukan laki-laki. Di sinilah ketimpangan sosial bekerja bukan hanya melalui larangan secara langsung, tetapi juga melalui pembentukan cara berpikir individu.
Hal yang perlu dipertanyakan adalah mengapa martabat laki-laki seolah-olah harus dipertahankan dengan cara membatasi pencapaian perempuan? Pendidikan tinggi seharusnya menjadi sarana bagi setiap individu untuk meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, dan memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik. Namun, ketika perempuan yang berpendidikan justru dianggap terlalu tinggi, terlalu mandiri, atau terlalu sulit diarahkan, maka persoalannya bukan lagi terletak pada pendidikan perempuan, melainkan pada cara masyarakat memaknai kedudukan perempuan dalam struktur sosial. Kemampuan perempuan tidak semestinya dipahami sebagai ancaman bagi laki-laki. Keberhasilan seseorang tidak harus menjadi bentuk persaingan untuk menentukan siapa yang lebih berkuasa dalam sebuah hubungan.
Tentu, bukan berarti laki-laki tidak memiliki tekanan sosial. Laki-laki juga sering dibebani ekspektasi sebagai pencari nafkah utama, sosok yang tidak boleh terlihat lemah, dan individu yang harus selalu mampu memimpin. Namun, bentuk pengawasan sosial terhadap perempuan memiliki persoalan tersendiri karena sering kali menjangkau aspek tubuh, penampilan, moralitas, perilaku, hingga batas pencapaian hidupnya. Dengan demikian, pembahasan mengenai ketimpangan gender tidak seharusnya diarahkan untuk mempertentangkan perempuan dan laki-laki, tetapi untuk memahami bagaimana norma sosial dapat membatasi kebebasan keduanya dengan cara yang berbeda.
Oleh karena itu, pendidikan perlu mengambil peran yang lebih kritis dan transformatif. Pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan kesetaraan sebagai sebuah konsep, tetapi juga harus mendorong individu untuk mempertanyakan nilai-nilai sosial yang selama ini dianggap tidak perlu diperdebatkan. Keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu membangun lingkungan yang tidak mengukur kepantasan seseorang berdasarkan stereotip gender. Perempuan berhak menjaga penampilannya tanpa harus terus-menerus diawasi, berhak memiliki adab tanpa dituntut untuk selalu diam, serta berhak memperoleh pendidikan dan pekerjaan setinggi yang mampu dicapainya tanpa dianggap merendahkan laki-laki.
Pada akhirnya, persoalan yang perlu kita renungkan bukanlah apakah perempuan sudah cukup baik dalam memenuhi standar masyarakat, melainkan mengapa standar tersebut begitu banyak dibebankan kepada perempuan. Jika pendidikan seharusnya membentuk manusia yang merdeka dalam berpikir dan berkembang, mengapa masyarakat masih mengajarkan perempuan untuk membatasi dirinya sendiri? Jangan sampai pendidikan hanya menghasilkan individu yang mampu mengikuti norma, tetapi tidak mampu mempertanyakan ketidakadilan di balik norma tersebut. Sebab, martabat laki-laki tidak seharusnya bergantung pada seberapa tinggi atau rendah pencapaian perempuan. Begitu pula harga diri perempuan tidak seharusnya ditentukan oleh seberapa jauh dirinya mampu menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain.
Perempuan tidak seharusnya diminta mengecilkan dirinya agar orang lain merasa lebih besar. Pendidikan semestinya membuka ruang bagi setiap individu untuk berkembang, bukan menciptakan batas berdasarkan gender.