Daya Beli Masyarakat Indonesia di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 2026
Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang kelas karyawan yang aktif di dunia content creation dan media sosial. Tertarik pada dunia bisnis, digital, dan lifestyle.
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Nabila Nur Azizah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDaya beli masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara semesteran, ekonomi Indonesia pada Semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, angka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak boleh dilihat hanya dari sisi besarnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: seberapa kuat daya beli masyarakat dalam menopang pertumbuhan tersebut? Pertanyaan ini penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen utama dalam perekonomian Indonesia. Ketika masyarakat memiliki pendapatan dan daya beli yang memadai, konsumsi meningkat. Peningkatan konsumsi kemudian mendorong produksi barang dan jasa, meningkatkan aktivitas perdagangan, memperluas kesempatan kerja, dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsumsi Rumah Tangga Masih Tumbuh Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga Indonesia sebenarnya masih berada pada kondisi positif. Bank Indonesia mencatat bahwa pada Triwulan II 2026 konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen yoy. Pertumbuhan tersebut antara lain didukung oleh momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional. Meski demikian, terdapat hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data BPS mengenai sumber pertumbuhan ekonomi, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan PDB tercatat 2,67 poin persentase pada Triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan 2,95 poin persentase pada Triwulan I 2026. Artinya, konsumsi rumah tangga masih tumbuh dan tetap menjadi penopang ekonomi, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan nasional perlu terus diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan daya beli masyarakat tidak selalu berarti masyarakat berhenti berbelanja. Masyarakat tetap melakukan konsumsi, tetapi kemampuan untuk meningkatkan konsumsi secara lebih luas dapat dipengaruhi oleh pendapatan, harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, serta kewajiban cicilan rumah tangga. Daya Beli Tidak Hanya Ditentukan oleh Pendapatan Daya beli masyarakat juga dipengaruhi oleh perubahan harga barang dan jasa serta kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara sederhana, daya beli dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimilikinya. Dalam praktiknya, daya beli dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pendapatan masyarakat dan tingkat harga barang dan jasa. Apabila pendapatan meningkat lebih cepat daripada harga, daya beli cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila harga meningkat lebih cepat daripada pendapatan, kemampuan riil masyarakat untuk membeli barang dan jasa dapat tertekan. Karena itu, pertumbuhan upah nominal belum tentu secara otomatis menunjukkan peningkatan daya beli. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan pendapatan dibandingkan dengan perubahan harga kebutuhan masyarakat. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh pada Mei 2026 sebesar Rp3,39 juta per bulan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,65 persen. Jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja, tetapi tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja juga diikuti dengan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kualitas pekerjaan. Inflasi Masih Menjadi Faktor Penting Daya beli juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga. BPS mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 3,28 persen yoy. Inflasi bulan September tercatat 0,30 persen secara bulanan, sedangkan inflasi tahun kalender mencapai 2,17 persen. Inflasi inti berada pada level 2,84 persen yoy. Secara agregat, inflasi tersebut masih relatif terkendali. Namun, masyarakat tidak merasakan inflasi hanya berdasarkan angka inflasi nasional. Yang dirasakan masyarakat adalah perubahan harga barang dan jasa yang mereka konsumsi sehari-hari. Misalnya, apabila harga makanan, transportasi, perumahan, pendidikan, atau kebutuhan kesehatan meningkat, rumah tangga dapat mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain. Dengan demikian, inflasi yang terkendali tetap perlu diikuti dengan perhatian terhadap harga barang-barang yang memiliki bobot besar dalam pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Mengapa Konsumsi Rumah Tangga Penting bagi Ekonomi? Dalam pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Bruto dapat dirumuskan: Y = C + I + G + (X − M) Keterangan: - Y = Pendapatan nasional/PDB - C = Konsumsi rumah tangga - I = Investasi - G = Pengeluaran pemerintah - X = Ekspor - M = Impor Dalam persamaan tersebut, konsumsi rumah tangga (C) memiliki peran penting dalam membentuk permintaan agregat. Ketika daya beli meningkat: Pendapatan masyarakat ↑ → Konsumsi ↑ → Permintaan agregat ↑ → Produksi ↑ → Kesempatan kerja ↑ → Pendapatan masyarakat ↑ Terjadi efek berantai yang dapat memperkuat aktivitas ekonomi. Sebaliknya, apabila masyarakat menahan konsumsi karena pendapatan tidak meningkat atau harga kebutuhan meningkat: Daya beli ↓ → Konsumsi tertahan → Permintaan ↓ → Produksi berpotensi melambat → Dunia usaha menahan ekspansi → Penciptaan lapangan kerja melambat Karena itu, menjaga daya beli bukan sekadar persoalan kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga merupakan bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Data Kemiskinan Menunjukkan Tantangan yang Masih Ada BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, turun dari 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang, turun sekitar 0,92 juta orang dibandingkan Maret 2025. Data tersebut merupakan perkembangan positif. Namun, masih terdapat jutaan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. BPS mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, dengan komponen makanan mencapai 74,70 persen. Besarnya proporsi komponen makanan tersebut menunjukkan bahwa harga pangan memiliki arti yang sangat penting bagi kemampuan ekonomi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketika harga pangan meningkat, kelompok masyarakat tersebut memiliki ruang yang lebih kecil untuk mengurangi konsumsi makanan. Akibatnya, mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, atau kebutuhan lainnya. Pemerintah Perlu Menjaga Keseimbangan Penguatan daya beli tidak berarti pemerintah harus terus-menerus memberikan stimulus dalam jumlah besar. Pemerintah menghadapi dilema kebijakan. Di satu sisi, stimulus diperlukan untuk menjaga konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, stimulus yang terlalu besar dapat meningkatkan permintaan secara berlebihan dan berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi serta APBN. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan secara terarah dan selektif, misalnya melalui: - bantuan sosial yang tepat sasaran; - bantuan pangan bagi kelompok rentan; - penciptaan lapangan kerja; - peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; - pembangunan infrastruktur produktif; - dukungan bagi UMKM; dan - program peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bank Indonesia mencatat bahwa konsumsi rumah tangga pada Triwulan II 2026 turut didukung berbagai stimulus pemerintah, antara lain bantuan pangan, potongan tarif transportasi, serta program magang dan pelatihan vokasi nasional. Artinya, kebijakan pemerintah tidak hanya perlu diarahkan untuk menambah uang yang beredar di masyarakat, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat memperoleh pendapatan secara berkelanjutan. Jangan Hanya Mendorong Konsumsi, tetapi Juga Pendapatan Salah satu persoalan penting dalam meningkatkan daya beli adalah membedakan antara stimulus konsumsi jangka pendek dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Bantuan sosial dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, daya beli yang kuat harus dibangun melalui: Produktivitas → pekerjaan berkualitas → pendapatan meningkat → konsumsi meningkat → produksi meningkat → investasi meningkat. Karena itu, kebijakan peningkatan daya beli sebaiknya tidak hanya berorientasi pada sisi konsumsi, tetapi juga pada sisi produksi dan kesempatan kerja. Dunia usaha juga memiliki peran penting. Investasi yang menciptakan lapangan kerja produktif dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat basis konsumsi domestik. Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Pada Triwulan II 2026, pertumbuhan mencapai 5,29 persen yoy. Namun, pertumbuhan ekonomi yang baik perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih luas. Di sinilah kualitas pertumbuhan menjadi penting. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya ditandai oleh kenaikan PDB, tetapi juga oleh meningkatnya pendapatan riil masyarakat, bertambahnya lapangan kerja berkualitas, meningkatnya produktivitas, terjaganya stabilitas harga, menurunnya kemiskinan, meningkatnya konsumsi masyarakat secara sehat, dan meningkatnya investasi produktif. Dengan demikian, persoalan daya beli masyarakat Indonesia saat ini bukan semata-mata apakah masyarakat masih melakukan konsumsi, tetapi apakah pertumbuhan konsumsi tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan apakah manfaat pertumbuhan ekonomi semakin luas dirasakan masyarakat. Memperkuat Daya Beli Tanpa Mengorbankan Stabilitas Kondisi ekonomi Indonesia pada 2026 menunjukkan sebuah paradoks yang menarik. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,06 persen, kemiskinan menurun menjadi 8,07 persen, dan inflasi September berada pada 3,28 persen. Namun, tantangan daya beli belum dapat dianggap selesai. Pemerintah perlu menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan peningkatan angka PDB, tetapi juga peningkatan pendapatan riil dan kesempatan kerja masyarakat. Kebijakan fiskal yang tepat bukan sekadar memberikan stimulus sebanyak-banyaknya, melainkan memberikan stimulus secara tepat sasaran, produktif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, daya beli, stabilitas harga, kesempatan kerja, dan kesehatan fiskal. Karena itu, memperkuat daya beli masyarakat bukan hanya tugas pemerintah. Dunia usaha perlu menciptakan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas, sementara masyarakat perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih bermakna ketika angka pertumbuhan tersebut benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.