Budaya Hedonisme dari Para Koruptor sebagai Konsekuensi Kemiskinan Masyarakat

Ilustrasi berbelanja. credit : pixabay.com

Berkembangnya dunia modern, membawa banyak pengaruh besar bagi masyarakat. Begitu juga dengan globalisasi yang tak dapat dihindarkan bagi setiap seluk beluk masyarakat. Berbagai sisi kehidupan manusia pun mulai berubah menjadi lebih modern karena bawaan pengaruh globalisasi, tak luput juga kondisi politik yang membawa datangnya westernisasi, dimana menimbulkan perubahan pada gaya hidup masyarakat, bisa jadi menjadi lebih berfoya-foya atau hedonisme.

Hedonisme sendiri menurut Collins GEM ialah sebuah doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang paling penting dalam hidup. Dengan kata lain, hedonisme adalah paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata. Kesenangan yang dijunjung tinggi itu tidak akan tercapai jika tanpa adanya usaha atau setidaknya materi yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tinggi tersebut. Hal itu dikarenakan, orang dengan prinsip hedonisme akan mementingkan kesenangan dirinya sendiri daripada kebutuhan yang seharusnya diprioritaskan nomor satu.

Hedonisme yang turut hadir dalam kelompok masyarakat membuat berbagai keseimbangan yang ada menjadi tumpang tindih. Apalagi jika konteksnya dalam kehidupan politik, dimana banyaknya uang rakyat yang turut hadir dalam sendi-sendi partai perpolitikan di Indonesia. Kondisi yang ada dalam atmosfer politik Indonesia sedari awal sudah berkesan negatif karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Banyaknya perilaku yang dilakukan oleh beberapa oknum politik, bahkan sampai pencucian uang (Pencucian uang merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah), dimana pendistribusian uang yang ada tidak merata dalam masyarakat.

Perilaku yang konsumtif juga bisa menjadi benih dari kehidupan hedonisme yang saat ini marak ditemukan, bukan hanya dari pejabat, melainkan dari beberapa tokoh masyarakat sampai sumber daya yang saat ini sedang tren, seperti selebgram ataupun youtuber. Banyak dari mereka yang berprinsip hedonisme dengan ego yang besar untuk memenuhi keinginan pribadi. Jika memang orang-orang hedonisme ini melakukan hal tersebut dengan jerih payahnya sendiri sesuai dengan usahanya, memanglah tak begitu berpengaruh pada rakyat. Pasalnya, jika pejabat negara yang mengampu kepercayaan rakyat memiliki sikap hedonisme ini, itulah yang bahaya.

Perilaku pejabat yang hedonisme ini pun terkadang secara sengaja mereka pamerkan di media sosial, sebagaimana jika dipikir, mereka yang hidup dalam kemewahan yang tak terhingga mulai dari aset rumah, mobil, serta harta lainnya yang bisa ditaksir bisa menvcapai ratusan hingga miliaran rupiah, yang mana hal itu jika dipikir secara logika, kemewahan mereka tak sesuai dengan standar gaji yang seharusnya mereka dapatkan.

Buruknya, terkadang bukan hanya satu individu pejabat saja yang hedonis, tetapi mereka sekeluarga menerapkan prinsip yang sama untuk merendahkan nilai uang. Padahal, tak jauh dari sana, sering terlihat kemiskinan yang ada bisa jadi buah dari hedonisme para pejabat, hal ini membuat dunia yang kontras antara dua sudut pandang rakyat Indonesia. Karena, kita ketahui bahwa perilaku yang dilakukan oleh seorang atau sekeluarga pejabat benar-benar bisa membawa kerugian bagi masyarakat hingga Indonesia. Dana yang seharusnya terdistribusikan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, ataupun kemajuan pendidikan malah tersalurkan demi kepentingan pribadi.

Westernisasi yang dibawa oleh globalisasi memang memberikan banyak dampak positif terkhusus bagi keefektifan pekerjaan manusia agar lebih mudah, tetapi hal ini juga membawa dampak buruk akan mudahnya manipulasi data-data keuangan kenegaraan. Yang menjadi fokus di sini, ialah ketidakadilan yang begitu terlihat antara pejabat dan masyarakat. Tidak hanya karena mereka memiliki kekuasaan dan memegang beberapa hak rakyat yang diserahkan pada lembaga (demi mendapatkan fasilitas dan keamanan), mereka bisa mengeksploitasi rakyat dengan korupsi. Sudah banyak sekali kasus korupsi dimana dari hasil pemeriksaan yang dilaporkan oleh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejumlah Direktur Jendral Pajak (DJP) memiliki angka total kekayaan yang jauh dari kata normal bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tidak semua rakyat Indonesia bisa merasakan berbagai kekayaan sumber daya alam negara Indonesia secara langsung, tidak semua rakyat Indonesia memiliki akses untuk mendapatkan pendapatan yang sesuai, tidak semua rakyat Indonesia bisa hidup aman tanpa memikirkan "Makan apa besok?". Situasi ini memberikan pandangan bahwa gaya hidup pejabat negara dengan masyarakat kelas bawah tidaklah sejalan. Apakah tidak tertanam kepedulian pada pejabat untuk sedikit memperhatikan rakyatnya tanpa mementingkan diri sendiri? Kehedonisme-an pejabat seringkali mencederai kepercayaan rakyat karena mereka merenggut hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat lebih daripada yang seharusnya mereka serahkan pada lembaga.

Ilustrasi kemiskinan di Indonesia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. credit : pixabay.com

Banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dari atmosfer hedonisme dan praktik korupsi yang tak henti-hentinya dilakukan pejabat. Ancaman bahaya juga dihasilkan dari fenomena hedonisme pejabat ini, karena bisa membahayakan stabilitas, ekonomi, ataupun budaya politik Indonesia yang hampir ditandai bahwa korupsi adalah budaya praktik politik Indonesia.

Tingginya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat pun seringkali tak mendapat balasan baik dari pemerintah. Entah harusnya diksi apa yang sesuai untuk menggambarkan kekenyangan pejabat yang melahap uang rakyat. Masyarakat membayar pajak untuk membiayai kepentingan negara demi mencapai kepentingan nasional, bukan sebatas kepentingan pribadi individu yang tak membawa dampak positif bagi masyarakat.

Nabilah Zahra Tiftazani

Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Referensi :

Apaut, Yosep Copertino, and Randy Vallentino Neonbeni. 2023. “Budaya Korupsi Sebagai Kristalisasi Hedonisme Modern Serta Rekonstruksi Hukuman Ideal Bagi Koruptor.” Journal of Education Sciences: Fondation & Application 2(1):113–30.

Hedonisme, Skala, Skala Sikap, and Terhadap Korupsi. n.d. “Hedonisme Dan Sikap Terhadap Korupsi.” 49–60.

Alfadhil, Dzakiy Muhammad, Agung Anugrah, and Muhammad Hafiz Alfidhin Hasbar. 2021. “Budaya Westernisasi Terhadap Masyarakat.” Jurnal Sosial-Politika 2(2):99–108. doi: 10.54144/jsp.v2i2.37.