Negara Agraris, Tapi Gagal Makan: Kita Krisis Bukan karena Sawah, Tapi Kebijakan
mahasiswa, Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Nabilah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBeras mahal. Cabai langka. Sayur naik. Rakyat mengeluh. Tapi ini bukan pertama kali. Dan celakanya, kita mulai menganggap ini hal biasa.
Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Lahan pertanian luas, tenaga kerja petani melimpah, dan iklim mendukung pertanian sepanjang tahun. Tapi pertanyaannya: kok kita terus-terusan gagal menyediakan pangan yang stabil untuk rakyat sendiri?
Krisis yang Bukan Lagi Musiman
Fenomena kelangkaan dan lonjakan harga pangan saat ini bukan sekadar soal cuaca buruk atau musim panen yang meleset. Ini soal tata kelola pangan nasional yang belum matang. Sering kali kebijakan pangan hanya jadi respons reaktif, bukan langkah strategis jangka panjang.
Menurut Badan Pangan Nasional, hingga Maret 2025, harga beras medium masih bertahan di angka Rp13.500–Rp14.000/kg, jauh di atas target Harga Eceran Tertinggi (HET). Cabe rawit naik hingga 32% dibanding tahun lalu. Sayur mayur di banyak daerah naik dua kali lipat. Bahkan Kementerian Sosial mencatat hampir 20 juta rumah tangga berisiko rawan pangan jika lonjakan ini berlanjut.
Di sisi lain, para petani justru merugi saat panen raya. Harga jatuh, pasokan membanjir, tapi negara malah impor. Di mana logikanya? Rakyat beli mahal, petani jual murah. Siapa yang sebenarnya diuntungkan?
Petani Panen, Rakyat Lapar
“Saya panen, tapi nggak bisa balik modal. Tapi harga di pasar tetap mahal. Ini gimana?” — Pak Darto, petani padi di Karawang.
Suara-suara seperti ini jamak terdengar. Di lapangan, distribusi pangan masih dikuasai tengkulak dan sistem logistik yang tidak efisien. Akhirnya, rantai dari sawah ke meja makan jadi panjang, mahal, dan menyakitkan.
Sementara itu, pemerintah kadang memilih jalan pintas: impor. Alih-alih membenahi produksi dan rantai distribusi dalam negeri, kita justru memperkuat ketergantungan pangan luar.
Siapa yang Diuntungkan?
Krisis ini bukan hanya soal perut. Ini tentang ketahanan ekonomi makro. Jika pangan tidak stabil, inflasi melonjak, daya beli menurun, dan industri terseret pelan-pelan. Subsidi membengkak, APBN terbebani. Ini lingkaran yang melemahkan bangsa.
Yang perlu ditegaskan: ini bukan krisis sumber daya. Ini krisis prioritas.
Indonesia tidak kekurangan sawah, petani, atau cuaca. Yang kita kurang adalah keberpihakan. Tanpa keberanian untuk menata ulang kebijakan pangan, kita akan terus jadi negara agraris yang lapar.
Saatnya Berpihak
Kita butuh keberanian. Hentikan mentalitas impor sebagai solusi cepat. Bangun harga dasar yang melindungi petani. Percepat digitalisasi dan logistik pertanian. Dorong regenerasi petani lewat akses teknologi dan pendidikan.
Karena kalau kita terus-terusan membiarkan isi piring rakyat tergantung pada kebijakan yang tidak berpihak, maka ketahanan ekonomi hanya akan jadi slogan, bukan kenyataan.
Perut yang lapar bisa mengguncang stabilitas. Tapi perut yang diabaikan—itu yang perlahan bisa meruntuhkan masa depan bangsa.