APBN 2027 Pecah Rekor Rp4.106 Triliun, Tapi Siapa yang Benar-benar Diuntungkan?
aku anak bungsu dari 3 bersaudara dan kegiatanku saat ini hanya jadi kupu kupu alias kuliah pulang - kuliah pulang. btw aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPada 29 September 2026, DPR RI resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun untuk pertama kalinya menembus angka Rp4.000 triliun dalam sejarah fiskal Indonesia. Di atas kertas, ini adalah angka yang pantas dirayakan. Tapi sebagai pembaca kebijakan publik, saya rasa penting untuk tidak berhenti pada euforia "rekor terbesar" semata.
Angka Besar, tapi Ruang Gerak Tidak Sebesar Itu
Belanja negara memang naik Rp9,07 triliun dari usulan awal, diiringi kenaikan pendapatan dengan besaran serupa sehingga defisit tetap dijaga di level 2,4 persen terhadap PDB, atau setara Rp671,16 triliun. Secara teknokratis, ini mencerminkan kehati-hatian fiskal yang patut diapresiasi — pemerintah tidak asal menggenjot belanja tanpa menjaga keseimbangan.
Namun ada fakta yang menurut saya lebih penting untuk disorot ketimbang angka headline-nya: dari total belanja pemerintah pusat, kewajiban pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai Rp650,31 triliun — hampir seperlima dari seluruh belanja pemerintah pusat. Jika ditambah alokasi subsidi, angkanya bahkan melampaui Rp1.000 triliun. Artinya, dari Rp4.106 triliun yang terdengar begitu besar, porsi yang benar-benar leluasa digunakan pemerintah untuk program pembangunan baru jauh lebih kecil dari yang dibayangkan publik.
Perdebatan di Balik Anggaran Pendidikan
Isu lain yang menarik perhatian saya adalah polemik seputar anggaran pendidikan senilai sekitar Rp824 triliun. Sekilas, angka ini terdengar sebagai komitmen besar terhadap sektor pendidikan. Tapi di baliknya muncul perdebatan serius: sebagian alokasi tersebut ternyata turut mencakup pembiayaan program Makan Bergizi Gratis.
Di sinilah saya melihat ada persoalan mendasar soal transparansi kategorisasi anggaran. Memasukkan program bantuan gizi ke dalam pos "anggaran pendidikan" bisa jadi punya pembenaran teknokratis program itu memang menyasar anak sekolah. Tapi bagi publik awam, pencantuman ini berpotensi menciptakan kesan yang keliru soal seberapa besar sebenarnya investasi negara pada kualitas pengajaran, infrastruktur sekolah, maupun kesejahteraan guru hal-hal yang selama ini jadi akar persoalan mutu pendidikan kita.
Pertumbuhan 6 Persen: Target Ambisius di Tengah Tantangan
APBN 2027 juga mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, angka yang cukup ambisius mengingat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung bertahan di kisaran 5 persen. Target setinggi ini tentu perlu didukung bukan hanya oleh besarnya belanja pemerintah, melainkan juga kemampuan APBN menstimulasi aktivitas ekonomi di luar APBN itu sendiri sesuatu yang menurut sejumlah ekonom jauh lebih menentukan ketimbang besaran nominal belanja semata.
Rekor Itu Bukan Tujuan Akhir
Saya kira yang perlu terus kita ingat adalah: predikat "anggaran terbesar sepanjang sejarah" sejatinya bukan pencapaian itu sendiri, melainkan sekadar konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari tahun ke tahun. Ukuran keberhasilan APBN 2027 yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa besar angkanya dibanding tahun-tahun sebelumnya, melainkan pada seberapa tepat sasaran belanja itu dijalankan apakah benar-benar mendorong lapangan kerja baru, memperbaiki kualitas pendidikan secara substansial, dan menjaga agar beban utang tidak terus menggerus ruang fiskal di masa depan.
Rp4.106 triliun adalah angka yang mengesankan di atas kertas. Tapi publik punya hak untuk terus mengawal, bukan sekadar mengagumi rekornya.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang