Bintang Mahaputera untuk Menhan Sjafrie: Penghargaan Negara atau Pesan Politik?

Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin HUT TNI ke-81, Dok. Kementerian Pertahanan RI / @kemhanri

Di tengah hiruk pikuk peresmian 204 satuan baru TNI pada peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, Senin (5/10/2026), ada satu momen yang menurut saya tak kalah menarik untuk dicermati: Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipurna langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan atas jasa yang disebut "luar biasa dalam pengembangan kekuatan pertahanan Indonesia."

Penghargaan Tertinggi yang Jarang Diberikan Sembarangan

Bintang Mahaputera Adipurna bukan penghargaan kaleng-kaleng. Ini adalah salah satu tanda kehormatan sipil tertinggi yang bisa diberikan negara Indonesia, biasanya diberikan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memberikan jasa luar biasa bagi bangsa dan negara dalam skala yang sangat signifikan. Diberikannya penghargaan ini kepada seorang menteri pertahanan yang masih aktif menjabat tentu bukan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang.

Secara normatif, saya bisa memahami alasan di balik pemberian penghargaan ini. Sjafrie menjabat sebagai Menhan di tengah periode yang diwarnai ekspansi besar-besaran kekuatan TNI termasuk peresmian 204 satuan baru yang terjadi bersamaan dengan momen penghargaan ini. Jika kita menilai dari output kebijakan semata, memang ada argumen bahwa kinerjanya layak diapresiasi.

Pertanyaan yang Tak Bisa Saya Hindari

Namun sebagai pengamat yang mencoba berpikir kritis, saya tidak bisa mengabaikan satu pertanyaan mendasar: apakah penghargaan setinggi ini diberikan murni berdasarkan evaluasi independen atas kinerja, atau justru menjadi bagian dari ritual politik yang lumrah terjadi ketika seorang menteri dekat dengan lingkaran kekuasaan presiden yang sedang menjabat?

Pertanyaan semacam ini bukan dimaksudkan untuk meremehkan kinerja Sjafrie secara personal. Tapi pola pemberian penghargaan kenegaraan tertinggi kepada pejabat yang masih aktif menjabat, apalagi di momentum yang bersamaan dengan pencapaian besar kementeriannya sendiri, selalu berisiko menciptakan kesan tumpang tindih antara penghargaan atas prestasi murni dengan validasi politik atas loyalitas dan kedekatan dengan presiden yang berkuasa.

Standar Objektivitas yang Perlu Terus Dijaga

Saya kira ini momentum yang baik untuk mengingatkan kembali pentingnya transparansi dalam proses penganugerahan tanda kehormatan negara. Publik berhak mengetahui lebih detail parameter dan proses evaluasi yang digunakan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebelum merekomendasikan seseorang menerima Bintang Mahaputera bukan sekadar menerima narasi seremonial yang disampaikan dalam momentum perayaan institusional seperti HUT TNI.

Tanpa transparansi semacam itu, penghargaan setinggi apa pun meski mungkin benar-benar layak diterima akan selalu rentan menghadapi kecurigaan publik bahwa ini tak lebih dari formalitas politik ketimbang pengakuan murni atas prestasi dan dedikasi.

Prestasi yang Perlu Dibuktikan, Bukan Sekadar Diklaim

Pada akhirnya, saya kira ukuran paling adil untuk menilai kelayakan Sjafrie menyandang gelar kehormatan ini bukan dari seremoni penganugerahannya hari itu, melainkan dari bagaimana ratusan satuan baru TNI yang diresmikan bersamaan dengan penghargaan ini benar-benar berfungsi efektif dalam beberapa tahun ke depan. Jika penguatan postur pertahanan ini benar-benar terbukti meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme TNI secara nyata, barulah penghargaan ini bisa dikatakan sepenuhnya pantas disandang bukan sekadar simbol kehormatan yang diberikan di tengah euforia perayaan institusional semata.

Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang