Konten dari Pengguna

Habitat Kedua Badak Jawa Penting, tapi Harus Berbasis Kajian Terbuka

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Satwa ini diperkirakan tinggal kurang dari 100 ekor dan seluruhnya hidup di satu kawasan. Dok. Balai Taman Nasional Ujung Kulon / Kementerian Kehutanan
zoom-in-whitePerbesar
Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Satwa ini diperkirakan tinggal kurang dari 100 ekor dan seluruhnya hidup di satu kawasan. Dok. Balai Taman Nasional Ujung Kulon / Kementerian Kehutanan

Pada Kamis (12/11/2026), Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, tentang gagasan memindahkan sebagian badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Alasannya, kata Hashim, jika terjadi tsunami badak jawa bisa punah. Beberapa hari kemudian, Kementerian Kehutanan menegaskan rencana itu masih sebatas wacana dan belum ada keputusan resmi.

Perdebatan pun muncul. Menurut saya, ada dua hal yang perlu dipisahkan: gagasan habitat kedua itu sendiri, dan cara kita memutuskannya.

Gagasan Habitat Kedua Masuk Akal

Badak jawa (Rhinoceros sondaicus) tinggal kurang dari 100 ekor, menurut pemberitaan Tirto.id, dan seluruhnya hidup di satu kawasan, Ujung Kulon. Satu populasi di satu tempat berarti satu bencana besar, penyakit, atau gangguan habitat bisa mengancam seluruhnya. Prinsip dasar konservasi menyarankan agar risiko itu tidak ditanggung satu kelompok saja.

Gagasan ini juga bukan hal baru. Menurut Kemenhut, ide mengembangkan habitat kedua sudah muncul sejak dekade 1980-an. Karena itu saya tidak menganggap wacana ini aneh. Mencari habitat alternatif adalah pertanyaan yang wajar diajukan.

Tetapi Kelayakannya Belum Terbukti

Masalahnya, menurut Kemenhut sendiri, kelayakan Alas Purwo harus dinilai berdasarkan kebutuhan biologis badak: ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, dan ruang jelajah. Guru Besar Pelestarian Satwa Liar IPB University Harini Muntasib, seperti dikutip Kompas.id, mengingatkan bahwa belum ada kajian yang memastikan Alas Purwo layak menjadi habitat badak jawa. Sejumlah pengamat juga menyoroti perbedaan karakter lanskap kedua kawasan: Ujung Kulon didominasi batuan vulkanik, sedangkan Alas Purwo adalah kawasan karst.

Untuk satwa yang jumlahnya kurang dari 100 ekor, setiap individu sangat berarti. Pemindahan membawa risiko tersendiri, seperti stres dan gangguan adaptasi. Karena itu saya setuju dengan sikap pemerintah bahwa pemindahan tidak boleh dilakukan sebelum kajian ilmiah lengkap.

Komunikasi yang Membuka Ruang Spekulasi

Hal lain yang menarik perhatian saya adalah cara wacana ini muncul. Gagasan itu disampaikan di forum internasional, sementara menurut Bewara.co, Balai Taman Nasional Alas Purwo pada 17 November menyatakan belum menerima informasi dan arahan resmi terkait rencana tersebut. Pemberitaan Kompas.com juga melaporkan penolakan dari Wakil Bupati Pandeglang.

Dalam ruang informasi yang masih kosong seperti ini, spekulasi mudah tumbuh. Sejumlah media mengangkat dugaan bahwa wacana ini berkaitan dengan kepentingan tambang. Dari informasi yang saya temukan, dugaan itu belum disertai bukti, dan saya tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi cara terbaik menjawab spekulasi bukan dengan bantahan, melainkan dengan keterbukaan.

Yang Sebaiknya Dilakukan

Ada lima hal yang menurut saya perlu dilakukan.

Pertama, kajian ilmiah yang independen dan hasilnya dipublikasikan sebelum keputusan apa pun diambil.

Kedua, tahapan yang jelas: apa saja syarat kelayakan, siapa yang menilai, dan apa yang terjadi jika syarat tidak terpenuhi, termasuk kemungkinan memutuskan tidak memindahkan.

Ketiga, melibatkan pemerintah daerah di kedua wilayah, masyarakat sekitar, ilmuwan, dan organisasi konservasi sejak awal, bukan setelah keputusan dibuat.

Keempat, memastikan perlindungan badak di Ujung Kulon tetap diperkuat. Pemerintah sendiri menyatakan Ujung Kulon tetap menjadi rumah utama dan perlindungan di sana harus berjalan beriringan.

Kelima, menyampaikan secara terbuka status kawasan dan izin pemanfaatan di sekitar kedua lokasi, supaya publik bisa menilai sendiri apakah ada kepentingan lain atau tidak.

Menyelamatkan Spesies, Bukan Sekadar Memindahkan

Tujuan akhir dari semua ini adalah satu: badak jawa tetap hidup. Habitat kedua bisa menjadi bagian dari jawabannya, tetapi hanya jika dirancang dengan ilmu dan dijalankan dengan jujur. Kalau prosesnya terburu-buru atau tertutup, kita bisa kehilangan kepercayaan publik sekaligus membahayakan satwa yang ingin kita selamatkan.

Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang