Pajak Kurang Rp514 Triliun: Ajakan Patuh Perlu Dibarengi Keterbukaan

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
ยทwaktu baca 3 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Jumat (13/11/2026), dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 baru mencapai Rp1.796,8 triliun, atau 76,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan sisa waktu dua bulan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun. Menkeu pun memohon dukungan masyarakat untuk mengumpulkan penerimaan pajak, karena uang itu dipakai untuk belanja negara.
Saya setuju bahwa pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara. Tetapi menurut saya, ajakan seperti ini akan lebih efektif jika disertai dua hal: pemahaman angka yang tepat, dan keterbukaan yang membuat masyarakat percaya bahwa kepatuhan mereka dihargai.
Meluruskan Makna Angka Rp514 Triliun
Judul-judul pemberitaan sering menyebut Rp514 triliun sebagai "kekurangan untuk memenuhi target". Padahal menurut pemberitaan Detik, angka itu adalah selisih antara realisasi hingga Oktober dengan outlook penerimaan pajak akhir tahun yang diproyeksikan pemerintah sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN. Jika dibandingkan dengan target APBN penuh, Investor.id menghitung kekurangannya Rp560,9 triliun.
Dengan kata lain, pemerintah sendiri memperkirakan penerimaan pajak berakhir sedikit di bawah target. Ini bukan kesimpulan yang mengkhawatirkan, dan saya tidak ingin menyebutnya sebagai kegagalan. Tetapi publik layak mendapat gambaran yang jernih tentang angka mana yang menjadi acuan.
Kabar Baiknya Juga Ada
Agar adil, ada beberapa catatan positif. Penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Penerimaan negara bukan pajak sudah mencapai 120,2 persen dari targetnya, dan menurut Investor.id, tujuh Kantor Pelayanan Pajak sudah memenuhi target masing-masing. Pendapatan negara secara keseluruhan tercatat Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target.
Kepatuhan Tumbuh dari Kepercayaan
Meski begitu, saya kira kepatuhan pajak tidak hanya tumbuh dari imbauan. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa uang yang disetor dikelola dengan baik dan bahwa beban pajak dibagi secara adil. Ketika masyarakat bertanya, "uang pajak saya dipakai untuk apa?", jawaban yang konkret lebih meyakinkan daripada ajakan umum.
Menkeu sendiri sudah menyinggung bahwa penerimaan itu untuk belanja negara. Menurut saya, penjelasan seperti ini baik, tetapi masih bisa diperjelas dengan contoh yang bisa dirasakan warga.
Yang Sebaiknya Dilakukan
Ada tiga hal yang menurut saya perlu diperhatikan dalam dua bulan terakhir ini.
Pertama, keterbukaan angka dan penggunaan. Kemenkeu perlu rutin memaparkan realisasi, termasuk hasil akhir November yang belum diumumkan, serta menjelaskan ke program apa penerimaan itu mengalir, dengan bahasa yang mudah dipahami.
Kedua, pengejaran yang adil dan berbasis data. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan DJP akan melakukan upaya ekstra, terutama di sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta sektor digital. Saya berharap pengejaran itu difokuskan pada data transaksi yang jelas dan tidak menekan wajib pajak yang sudah patuh, dengan kepastian hukum dan hak keberatan yang tetap terjaga. Tekanan menutup target di ujung tahun adalah situasi yang rawan menimbulkan praktik yang terburu-buru.
Ketiga, kemudahan bagi wajib pajak. Imbauan membayar tepat waktu akan lebih berhasil jika layanan administrasi mudah diakses, terutama bagi pelaku usaha kecil dan pekerja mandiri.
Dari Target Menjadi Kepercayaan
Target penerimaan pajak penting, tetapi ia bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah membiayai layanan publik, dan itu hanya berkelanjutan jika masyarakat merasa dilibatkan, bukan sekadar ditagih. Jika dua bulan terakhir ini diisi dengan penjelasan yang terbuka dan pengejaran yang adil, saya kira dukungan yang diminta Menkeu akan datang dengan lebih sukarela.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang.
