Satuan Baru di Pelosok Papua Perlu Fasilitas Dasar yang Memadai bagi Prajurit

hi, aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
ยทwaktu baca 4 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada peringatan HUT ke-81 TNI, 5 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Angka sebesar itu menunjukkan ambisi besar memperkuat kehadiran TNI di berbagai wilayah. Saya mendukung tujuan memperkuat pertahanan dan ketahanan pangan. Tetapi menurut saya, ada satu hal yang tidak boleh tertinggal dari laju pembangunan satuan baru: kelayakan tempat tinggal dan fasilitas dasar bagi prajuritnya.
Contoh dari Wanam, Merauke
Salah satu Yonif TP yang bisa dijadikan gambaran adalah Yonif TP 861/Maleo Kamur di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Markasnya dibangun di atas lahan sekitar 100 hektare di kawasan yang direncanakan menjadi bagian proyek strategis nasional cetak sawah satu juta hektare. Menurut catatan Indonesia Defense Magazine, lokasinya berdekatan dengan wilayah pesisir dan banyak rawa.
Saat Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung pada Januari 2026, pemberitaan mencatat sebanyak 645 prajurit sudah bertugas dari target 1.190 personel. Pembangunan fasilitas masih berlangsung sehingga sebagian prajurit masih menempati tenda dan mess sementara. Saya tidak mengetahui kondisi terkini di sana secara menyeluruh, dan saya tidak ingin menyimpulkan lebih jauh dari informasi yang tersedia. Tetapi gambaran itu cukup untuk mengajukan pertanyaan umum.
Badai dan Tenda Sementara
Angin kencang bukan hal asing di kawasan itu. RRI Merauke pernah melaporkan seorang warga Kampung Wanam yang takut rumahnya roboh ketika badai menerjang. Informasi yang saya terima juga menyebut tiga set tenda prajurit di satuan tersebut rubuh diterjang badai dan kini dibongkar. Saya belum menemukan keterangan resmi tentang kronologi maupun dampaknya, sehingga saya tidak menarik kesimpulan dari kejadian itu. Tetapi kejadian semacam ini memperkuat pertanyaan yang sama: sampai kapan tenda menjadi tempat berlindung, dan apa rencana ketika cuaca memburuk?
Kenapa Fasilitas Dasar Bukan Urusan Kecil
Menhan sendiri menekankan bahwa prajurit di satuan seperti ini tetap harus siap sepenuhnya sebagai prajurit yang bertugas di wilayah operasi. Saya kira kesiapan itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi tempat mereka tinggal dan bekerja. Prajurit yang beristirahat dengan layak, memiliki sanitasi yang baik, dan mendapat layanan kesehatan yang memadai umumnya lebih mampu menjalankan tugas.
Hal ini terutama berlaku di wilayah dengan tantangan alam. Kawasan pesisir berawa, jauh dari pusat kota, dan bergantung pada transportasi udara atau laut membuat pasokan material bangunan serta logistik tidak mudah. Karena itu perencanaan fasilitas dasar perlu lebih cermat, bukan lebih longgar.
Pembangunan Cepat, Penempatan Cepat
Pola yang menurut saya perlu dihindari adalah penempatan personel yang lebih cepat dari kesiapan fasilitas. Dalam pembangunan satuan baru, wajar kalau tahap awal memakai fasilitas sementara. Pertanyaannya adalah seberapa lama sementara itu berlangsung, dan apa standar minimumnya. Tenda dan mess sementara yang digunakan dalam hitungan bulan berbeda artinya dengan yang berlangsung bertahun-tahun, terutama ketika cuaca menjadi tantangan.
Yang Sebaiknya Dilakukan
Menurut saya, ada empat hal yang bisa dilakukan.
Pertama, menyelaraskan jadwal pembangunan fasilitas dengan jadwal penempatan personel, sehingga jumlah prajurit yang tiba tidak melampaui daya tampung hunian yang layak.
Kedua, menetapkan standar minimum untuk hunian sementara, sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan di satuan baru, dan memeriksanya secara berkala.
Ketiga, menyiapkan rencana menghadapi cuaca ekstrem dan banjir di lokasi yang rawan, termasuk kondisi darurat bagi hunian sementara.
Keempat, menyampaikan perkembangan pembangunan fasilitas satuan baru kepada publik secara berkala, karena pembangunannya menggunakan anggaran negara.
Kesiapan Dimulai dari yang Dasar
Menhan mengingatkan bahwa perlengkapan dan fasilitas prajurit berasal dari rakyat, sehingga prajurit harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Saya menambahkan sebaliknya: karena berasal dari rakyat, pembangunannya pun layak dipantau rakyat. Satuan yang kuat tidak hanya diukur dari jumlah batalyon yang diresmikan, tetapi dari kesehatan, semangat, dan kenyamanan prajurit yang menjaganya.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswi Universitas Pamulang
