Sehari Menjabat, Kapolri Baru Langsung Rotasi 19 Kapolda: Gercep atau Buru-buru?
aku anak bungsu dari 3 bersaudara dan kegiatanku saat ini hanya jadi kupu kupu alias kuliah pulang - kuliah pulang. btw aku mahasiswi manajemen dari universitas pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari nabilah tri arisanti tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBelum genap 24 jam dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sudah mengeluarkan kebijakan besar: merotasi 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di seluruh Indonesia, termasuk posisi strategis Kapolda Metro Jaya yang kini dipegang Irjen Pol. Dadang Hartanto. Sebagai pengamat kebiasaan pergantian pucuk pimpinan institusi besar di Indonesia, saya melihat ada dua sisi yang menarik untuk dicermati dari langkah ini.
Kecepatan yang Jarang Terlihat
Rotasi besar-besaran yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 ini jelas bukan kebijakan yang bisa disusun dalam semalam. Mutasi sekelas ini menyentuh posisi strategis di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Maluku, hingga Nusa Tenggara pasti sudah melalui proses pemetaan dan pertimbangan yang matang, bahkan mungkin sejak sebelum serah terima jabatan resmi berlangsung.
Dari sudut pandang manajemen organisasi, kecepatan semacam ini sebenarnya bisa dibaca sebagai sinyal positif. Pemimpin baru yang langsung "tancap gas" menunjukkan kesiapan dan kepercayaan diri, alih-alih berlama-lama di masa transisi yang biasanya rawan kevakuman kepemimpinan di level daerah. Penjelasan resmi dari Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, yang menyebut rotasi ini sebagai bagian dari "kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran", juga terdengar sebagai narasi standar yang wajar untuk kebijakan semacam ini.
Tapi, Apakah Secepat Ini Selalu Ideal?
Namun di sisi lain, saya juga tidak bisa menutup mata pada pertanyaan yang lebih kritis: apakah kecepatan ini benar-benar mencerminkan kematangan evaluasi kinerja per daerah, atau justru berisiko menjadi rotasi yang lebih didorong oleh faktor kedekatan dan loyalitas ketimbang rekam jejak di lapangan?
Pergantian pucuk pimpinan di institusi sebesar Polri, terlebih untuk posisi sekrusial Kapolda Metro Jaya yang menangani ibu kota dan pusat ekonomi negara, idealnya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat lama di wilayahnya masing-masing. Pertanyaannya, dalam rentang waktu kurang dari sehari sejak dilantik, apakah Kapolri baru benar-benar memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evaluasi semacam itu secara independen, atau keputusan ini sebagian besar sudah "disiapkan" sejak sebelum pelantikan oleh tim transisi?
Momentum untuk Diawasi, Bukan Sekadar Diapresiasi
Saya kira publik dan media punya peran penting di sini: bukan untuk buru-buru menghakimi langkah cepat Kapolri baru sebagai baik atau buruk, melainkan untuk terus mengawal bagaimana kinerja para Kapolda baru ini berjalan di lapangan dalam beberapa bulan ke depan. Toh, ukuran keberhasilan sebuah rotasi jabatan bukan terletak pada seberapa cepat ia diumumkan, melainkan pada seberapa tepat penempatan orang-orangnya untuk menjawab tantangan riil di wilayah masing-masing mulai dari isu kriminalitas, konflik sosial, hingga tantangan keamanan digital yang kian kompleks.
Gebrakan cepat Suyudi Ario Seto di hari-hari awal kepemimpinannya memang layak dicatat sebagai langkah yang menyegarkan. Tapi seperti kebanyakan kebijakan besar yang diambil secara kilat, waktulah yang akan menjadi penguji sesungguhnya: apakah ini benar-benar penyegaran organisasi, atau sekadar pergantian wajah tanpa perubahan substansi di lapangan.
Penulis: Nabilah Tri Arisanti, Mahasiswa Universitas Pamulang