Dunia Berubah, Mahasiswa HI Harus Peka

sumber: Unsplash

Dunia bergerak terlalu cepat untuk dipahami hanya melalui potongan berita singkat di media sosial. Perang, krisis iklim, pengungsi, perlombaan senjata, dan perang informasi tidak lagi berada jauh dari kehidupan anak muda Indonesia. Isu yang muncul di kawasan lain dapat berpengaruh pada harga pangan, keamanan energi, arus investasi, cara masyarakat memandang konflik, bahkan pilihan politik sehari-hari.

Situasi globa hari ini tidak cukup dipelajari sebagai teori tentang negara, diplomasi, perang, dan organisasi internasional. Ilmu Hubungan Internasional harus dipakai untuk membaca perubahan zaman, menguji informasi, serta menjelaskan persoalan dunia kepada publik dengan bahasa yang jernih.

Banyak orang mengira isu internasional hanya urusan diplomat dan pejabat negara. Pandangan semacam itu semakin sulit dipertahankan. Krisis di satu wilayah dapat berubah menjadi kenaikan harga gandum, gangguan rantai pasok, peningkatan jumlah pengungsi, sentimen kebencian, sampai debat panas di ruang digital. Batas negara tetap penting, tetapi persoalan manusia semakin jarang berhenti di garis perbatasan.

Data UNHCR menunjukkan bahwa 123,2 juta orang berada dalam kondisi terpaksa mengungsi pada akhir 2024 akibat persekusi, konflik, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan gangguan ketertiban publik. Angka ini tidak boleh dibaca sebagai statistik dingin. Setiap angka mewakili manusia yang kehilangan rumah, sekolah, pekerjaan, keluarga, serta rasa aman. Krisis pengungsi memperlihatkan kegagalan politik yang berubah menjadi luka kemanusiaan lintas batas.

Konflik bersenjata juga memperlihatkan wajah dunia yang semakin tegang. SIPRI mencatat belanja militer global mencapai 2,718 triliun dolar AS pada 2024. Kenaikan 9,4 persen dari tahun sebelumnya menjadi lonjakan tahunan paling tajam sejak setidaknya 1988. Fakta ini menunjukkan paradoks besar dalam politik dunia. Banyak negara berbicara tentang perdamaian, tetapi anggaran pertahanan terus membesar.

Realisme dalam Hubungan Internasional membantu menjelaskan gejala tersebut. Negara berupaya menjaga keamanan melalui kekuatan militer karena sistem internasional tidak memiliki pemerintah dunia yang benar-benar dapat memaksa semua pihak patuh. Meski begitu, pembacaan realis tidak boleh membuat kita kehilangan kepekaan etis. Keamanan negara yang dibangun tanpa keamanan manusia akan melahirkan dunia yang kuat secara senjata, tetapi rapuh secara kemanusiaan.

Krisis iklim menambah tekanan yang jauh lebih kompleks. WMO menyatakan 2024 sebagai tahun terpanas dalam catatan, dengan suhu rata-rata global sekitar 1,55 derajat Celsius di atas rata-rata praindustri 1850-1900. Krisis iklim bukan isu lingkungan semata. Perubahan iklim sudah menjadi isu keamanan manusia, karena dapat memicu gagal panen, kelangkaan air, bencana hidrometeorologi, migrasi paksa, dan perebutan sumber daya.

Indonesia tidak dapat memandang krisis iklim sebagai isu yang jauh. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat ancaman kenaikan muka laut, cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem pesisir menjadi persoalan nyata. Diplomasi iklim seharusnya tidak berhenti pada pidato forum internasional. Kebijakan energi, perlindungan hutan, adaptasi pesisir, dan keadilan bagi masyarakat rentan perlu menjadi ukuran keseriusan negara.

Ekonomi global juga memperlihatkan keterhubungan yang tajam. Perdagangan internasional, teknologi digital, energi, dan rantai pasok membuat keputusan satu negara dapat mengguncang negara lain. Konflik di jalur pelayaran dapat meningkatkan biaya logistik. Ketegangan negara besar dapat memecah standar teknologi. Kebijakan proteksionis dapat memengaruhi ekspor, impor, dan harga barang. Hubungan Internasional akhirnya hadir di pasar, pelabuhan, ruang kelas, dan dompet masyarakat.

Ruang digital menjadi arena baru dalam politik global. APJII mencatat pengguna internet Indonesia pada 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi 79,5 persen. Akses luas ini membuka peluang pendidikan politik global, tetapi juga menghadirkan risiko disinformasi. Narasi perang, propaganda, potongan video tanpa konteks, dan ujaran kebencian dapat menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Mahasiswa Hubungan Internasional perlu hadir sebagai penjernih, bukan sekadar penonton.

Peran mahasiswa HI menjadi penting karena publik membutuhkan penjelasan yang tidak menyederhanakan masalah. Konflik Palestina-Israel tidak cukup dibaca sebagai pertikaian dua pihak tanpa memahami sejarah pendudukan, hukum humaniter internasional, kepentingan negara besar, dan dimensi kemanusiaan. Perang Rusia-Ukraina tidak cukup dipahami sebagai perang teritorial, karena berkaitan dengan keamanan Eropa, energi, NATO, dan tatanan internasional pasca-Perang Dingin. Ketegangan Laut Cina Selatan juga tidak sekadar perebutan laut, melainkan menyangkut kedaulatan, hukum laut internasional, jalur perdagangan, dan keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik.

Analisis Hubungan Internasional yang tajam harus mampu melihat hubungan antarisu. Konflik dapat memperburuk krisis pangan. Krisis iklim dapat memperbesar migrasi. Ketimpangan ekonomi dapat menguatkan populisme. Disinformasi dapat melemahkan demokrasi. Persaingan negara besar dapat menghambat kerja sama global. Dunia hari ini bukan kumpulan peristiwa terpisah, melainkan rangkaian krisis yang saling mengikat.

Mahasiswa tidak harus menunggu menjadi diplomat untuk berkontribusi. Tulisan populer di media online dapat menjadi bentuk diplomasi pengetahuan. Artikel yang baik mampu membawa isu global keluar dari ruang seminar dan masuk ke percakapan publik.

Solusi pertama adalah penguatan literasi geopolitik publik. Mahasiswa membuat ruang belajar terbuka melalui artikel, diskusi komunitas, video pendek, podcast, dan forum kampus. Tujuannya bukan membuat semua orang menjadi ahli politik internasional. Tujuannya adalah membantu publik memahami bahwa isu dunia tidak hitam putih dan tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan emosi sesaat.

Solusi kedua adalah disiplin membaca sumber resmi. Opini tentang isu internasional sebaiknya ditopang data dari lembaga kredibel seperti PBB, UNHCR, WMO, SIPRI, ASEAN, Bank Dunia, atau Kementerian Luar Negeri. Kebiasaan ini penting agar tidak menjadi penyebar opini kosong. Kredibilitas anak muda dibangun dari keberanian berbicara dan kerendahan hati untuk memeriksa fakta.

Solusi ketiga adalah mendorong diplomasi kemanusiaan dari bawah. Diplomasi bukan hanya meja perundingan antarpemerintah. Komunitas mahasiswa, organisasi kepemudaan, jurnalis warga, dan masyarakat sipil dapat membangun solidaritas lintas batas melalui edukasi perdamaian, kampanye bantuan kemanusiaan, advokasi iklim, dialog antarbudaya, dan penolakan terhadap ujaran kebencian.

Solusi keempat adalah memperkuat posisi Indonesia sebagai suara moral di kawasan. Politik luar negeri bebas aktif memiliki nilai strategis ketika dijalankan secara konsisten. Indonesia dapat memperjuangkan perdamaian, hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta kerja sama Selatan-Selatan tanpa harus larut dalam polarisasi negara besar. Generasi muda perlu mengawal agar prinsip tersebut tidak berhenti sebagai slogan diplomatik.

Dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Mahasiswa harus memilih menjadi penonton pasif atau pembaca zaman yang aktif. Pilihan kedua menuntut ketekunan membaca, keberanian menulis, kemampuan berdialog, dan kesediaan berpihak pada kemanusiaan. Dari ruang kelas, tulisan, komunitas, dan media digital, suara mahasiswa dapat ikut menjaga akal sehat publik di tengah dunia yang rapuh.