Negara Islam dan Tujuannya dalam Perekonomian

Source Photo : Nabil Jundu

Negara merupakan salah satu sarana masyarakat untuk lebih dekat kepada-Nya. Menurut Imam Al-Mawardi, tujuan negara islam adalah untuk melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan juga mengelola urusan duniawi. Dalam definisi fungsi negara islam, dua elemen dapat digunakan sebagai sesuatu yang berbeda.

Pertama, sistem rasionalisasi digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjurannya dalam proses politik. Namun, sistem politik berbeda-beda dan memiliki alasannya sendiri.

Kedua, domain dan ruang lingkup negara meliputi urusan dunia dan akhirat. Tanggung jawab negara islam terhadap anggota masyarakat adalah membantu dalam mengelola kehidupan duniawi agar mendapat kebahagiaan di akhirat. Negara islam sebagai lembaga, yaitu mewakili Allah SWT dalam memajukan agama dan mengatur dunia sesuai dengan perintah-Nya, dan pemerintah ditunjuk oleh orang-orang dan bertindak berdasarkan mewakili siapa mereka.

Dr. Monzer Kahf, pada tulisannya yang berjudul “The Economic Role of State in Islam” menyampaikan bahwa terdapat enam tujuan perekonomian negara islam dengan rincian sebagai berikut:

1. Tercapainya kebutuhan untuk memperkuat negara islam sedemikian rupa sehingga dapat menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan nilai-nilainya, dan kendaraan penyebaran dakwah Islam di dunia. Ini termasuk tingkat kinerja yang memadai khususnya di bidang pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kekuatan militer.

2. Bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kesejahteraan materi umum hingga menjamin kebutuhan dasar individu.

3. Memaksimalkan manfaat properti publik, melakukan perluasan penggunaan untuk kepentingan semua orang.

4. Memperoleh sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintah dan membelanjakannya sesuai dengan syariah.

5. Melindungi kerangka moral dan hukum dan mempromosikan lingkungan kerja yang kondusif menuju keberhasilan. Ini termasuk melakukan sesuatu yang baik dan mencegah sesuatu yang salah.

6. Memelihara keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan kerja yang memadai bagi semua anggota masyarakat, dan melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat.

Beberapa tujuan di atas tentunya memerlukan elaborasi lebih lanjut. Misalnya, mencapai tingkat manfaat tidak hanya berarti produksi yang maksimal, manfaat juga dapat diraih dengan memaksimalisasi spiritual dan moral, dengan berbagi dan menyejahterakan sesama, manfaat maksimal akan lebih meluas cakupannya.

Selanjutnya, mencapai produksi kuantitatif setinggi mungkin merupakan elemen penting dalam mencapai kepentingan negara. Ini menyiratkan bahwa maksimalisasi kepentingan orang mencakup kepentingan moral, sosial, material dan agama dari generasi ke generasi. Di sisi lain, tujuan ini secara umum mencakup stabilitas ekonomi dan stabilitas uang, dan secara khusus untuk keseimbangan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang cukup bagi semua angkatan kerja.

Berkenaan dengan tujuan kedua, ada perbedaan antara menjamin standar hidup minimum dan bekerja menuju kecukupan ekonomi. Negara islam diharuskan untuk menjamin tingkat kehidupan minimum bagi mereka yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokok dengan cara memperhatikan sarana solidaritas intra-pribadi individu.

Terdapat perbedaan antara tingkat hidup minimum dan tingkat hidup memadai. Ada banyak diskusi di kalangan pemikir muslim dan ekonom muslim tentang konsep ini, salah satunya adalah dengan menuntut segala cara, dari negara, dari masyarakat, dan dari lingkungan sehingga dapat menjamin tingkat kehidupan minimum yang harus dilayani untuk setiap orang.

Melampaui level minimum itu sendiri, bergantung pada sumber daya. Jika ada sumber daya yang tersedia, pasti sumber daya tersebut milik pemiliknya, yaitu masyarakat dan pemerintah. Sebagai penjaga sumber daya, masyarakat dan pemerintah harus memanfaatkannya untuk melampaui jaminan tingkat kehidupan minimum.

Tujuan penting ketiga negara islam adalah mengelola properti publik untuk memaksimalkan kepentingan umat Islam yang berasal darinya. Jika kita membahas properti umum di pembelajaran yang lain, mungkin di sana kita akan melihat Islam menyebar untuk negara besar atau kecil.

Tampaknya mengambil posisi kita untuk negara besar atau negara kecil sebelum kita melihat jenis properti yang diatur dalam syariah akan seperti melompat ke kesimpulan sebelum tersedia. Akan tetapi, sejumlah besar properti publik dan mengelolanya untuk kepentingan rakyat adalah fungsi penting dari negara islam. Jadi, salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh orang dari properti publik.

Terkait tujuan kelima, dapat kita ambil contoh dalam sistem pemerintahan suatu negara. Misalnya, minum membutuhkan air yang bersih atau sehat. Ini adalah tanggung jawab seluruh rakyat bersama-sama. Negara memiliki tanggung jawab untuk menetapkan peraturan semacam ini dan mencegah kesalahan publik seperti melanggar jalan umum, mencemari lingkungan, merusak hutan atau sungai, menempatkan toko atau barang dagangan sendiri di bagian jalan dan menggunakannya sebagai milik pribadi.

Poin terakhir sehubungan dengan tujuan negara islam adalah menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan yaitu ekuitas atau kecenderungan menuju ekuitas. Melihat teks-teks relevan dalam Al-Qur'an, sunnah dan perjuangan, sistem ekonomi Islam memiliki kecenderungan yang jelas menuju distribusi sumber daya berupa kekayaan dan pendapatan yang lebih adil.