Menyelaraskan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Keadilan Sosial

Transisi menuju ekonomi hijau sering kali digadang-gadang sebagai penyelamat bumi dari ancaman krisis iklim global. Namun, di balik ambisi besar mencapai target emisi nol bersih (Net Zero Emission), sebuah pertanyaan mendasar kerap terlupakan: apakah transisi ini benar-benar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat? Di tengah gaung pembangunan berkelanjutan, isu keadilan sosial tidak boleh sekadar menjadi catatan kaki. Pertumbuhan hijau yang sejati harus mampu merangkul kelestarian lingkungan sekaligus menjamin kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Banyak pihak kerap terjebak dalam ilusi bahwa pembangunan infrastruktur ramah lingkungan otomatis membawa kebaikan bagi semua orang. Padahal, tanpa perencanaan yang matang dan berpihak pada rakyat, transisi energi dan industri hijau justru berisiko memicu bentuk ketimpangan baru. Sebagai contoh, proyek energi terbarukan skala besar atau alih fungsi lahan untuk biomassa sering kali mengancam ruang hidup masyarakat adat serta petani lokal. Selain itu, kebijakan transisi yang instan tanpa perlindungan ekonomi yang memadai dapat mendongkrak biaya hidup kelompok rentan, sementara para pekerja di sektor industri ekstraktif tradisional terancam kehilangan mata pencaharian tanpa adanya program alih keterampilan (reskilling) yang jelas.

Agar tidak ada kelompok yang tertinggal di belakang, konsep transisi berkeadilan (just transition) harus diletakkan sebagai panglima dalam setiap kebijakan ekologis. Pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa keuntungan dari ekonomi hijau dinikmati secara merata, bukan dimonopoli oleh segelintir pihak. Sebagaimana disuarakan oleh para pengamat sosial, ekonomi hijau yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari seberapa bersih udara yang kita hirup, tetapi juga dari seberapa adil kue kesejahteraan dibagi di tengah masyarakat.

Langkah konkret yang mendesak untuk segera direalisasikan meliputi pelibatan bermakna (meaningful participation) dari masyarakat lokal dalam perumusan kebijakan sejak tahap awal. Di samping itu, penyediaan subsidi dan insentif hijau harus lebih tepat sasaran agar dapat diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani kecil. Kehadiran jaring pengaman sosial juga mutlak diperlukan guna melindungi para pekerja dari sektor fosil yang terdampak langsung oleh kebijakan dekarbonisasi nasional.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi hijau dan keadilan sosial bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi teladan global dalam transisi ekologis yang humanis dan berkeadilan. Sudah saatnya kita membuktikan bahwa langkah menyelamatkan bumi tidak harus mengorbankan harkat, martabat, dan masa depan manusia di dalamnya.

ilustrasi harmoni ekonomi hijau dan keadilan sosial dari Gemini/AI

Pertumbuhan ekonomi hijau dan keadilan sosial bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan yang humanis.

Sudah saatnya kita membuktikan bahwa transisi hijau di bumi nusantara tidak hanya menyelamatkan iklim, tetapi juga memuliakan harkat dan martabat manusia.

Bagaimana menurut Anda? Apakah kebijakan transisi hijau di Indonesia saat ini sudah cukup berpihak pada masyarakat kecil?