Keikutsertaan Perempuan Menjaga Perdamaian Dunia

Mewujudkan Kesetaraan Gender: Tantangan Besar Indonesia di HUT ke-78

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (Sumber: KEMLU)

Fakta bahwa Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain dalam konteks kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tantangan besar yang negeri ini perlu atasi dengan lebih serius di usia kemerdekaannya yang ke-78 tahun.

Karena Indonesia masih tertinggal dalam konteks kesetaraan gender, maka seharusnya pemerintah lebih menggencarkan peluang-peluang atau upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Kita mendorong pemerintah untuk memberikan peluang yang lebih setara bagi perempuan untuk berkarya, agar jumlah pekerja perempuan dengan laki-laki seimbang. Tujuannya agar adanya penaikan ranking Indonesia dalam konteks kesetaraan gender.

Pada bulan Agustus ini, Indonesia menyambut kemerdekaan ke-78 tahun. Akan tetapi, di usia kemerdekaan ke-78 tahun ini, kesetaraan gender bagi warga negaranya masih belum sepenuhnya terwujud.

Menurut laporan Kesenjangan Gender Global yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara. Sementara di lingkup ASEAN, Indonesia pun jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

Singapura berada di peringkat 54, sedangkan Laos di peringkat 43. Bahkan, Indonesia juga jauh tertinggal dari Filipina yang berada di peringkat 16 dalam konteks kesetaraan gender.

Partisipasi perempuan memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional. Menurut McKinsey Global Institute, produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan dapat naik 135 miliar dolar AS pada 2025 apabila tiga kondisi terpenuhi.

Adapun tiga kondisi itu adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, penambahan jumlah perempuan yang bekerja penuh waktu, dan peningkatan jumlah pekerja perempuan di sektor dengan produktivitas tinggi.

Seluruh elemen masyarakat perlu menghimpun kekuatan yang lebih besar dalam mewujudkan dunia yang lebih setara bagi laki-laki dan perempuan. Kesetaraan bagi perempuan harus bisa diterima dan dirasakan secara merata oleh semua perempuan Indonesia.

Perempuan Ikut Menjaga Perdamaian Dunia

Perempuan dalam Pasukan Perdamaian PBB (Sumber: Pexels)

Perempuan tidak hanya berkutat pada aktivitas di sumur, dapur, dan kasur. Perempuan juga mampu ikut menjaga perdamaian dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perempuan Indonesia yang saat ini bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2538, peran wanita yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi pemeliharaan perdamaian secara keseluruhan.

Resolusi Nomor 2538 menekankan bahwa keseimbangan yang lebih baik antara jumlah pria dan wanita dapat membantu meningkatkan kredibilitas operasi PBB. Peningkatan jumlah dan peran perempuan juga akan meningkatkan efektivitas pasukan penjaga perdamaian PBB di masyarakat tempat mereka ditempatkan.

Para pasukan perdamaian perempuan Indonesia telah diakui perannya dalam menjangkau masyarakat lokal di zona konflik, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak-anak.

Saat ini terdapat 5.327 pasukan penjaga perdamaian PBB, atau 6,4 persen dari total 82.245 personel. Indonesia adalah salah satu negara dengan proporsi staf perempuan tertinggi, dengan 158 staf bertugas di tujuh misi PBB.

Adapun ketujuh misi PPB tersebut yaitu Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sejak tahun 1999, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 570 personel wanita ke berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Keberhasilan diplomasi Indonesia

Permpuan sebagai penjaga perdamaian di negara berkonfilik (Sumber: Pexels)

Indonesia menorehkan sejarah sebagai anggota Dewan Keamanan Sementara PBB yang berhasil melobi negara-negara anggota PBB untuk meratifikasi Resolusi 2538 dengan suara bulat di Markas Besar PBB di New York, AS. Resolusi No. 2538 merupakan keberhasilan Indonesia dalam diplomasi untuk melibatkan perempuan dalam misi perdamaian dunia melalui PBB.

Resolusi Nomor 2538 menekankan perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam operasi PBB, kerja sama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembangunan jaringan dan database personel perempuan, peningkatan keamanan, pengerahan fasilitas khusus dan fasilitas personel perempuan; dan kerja sama dengan organisasi daerah.

Bendera Negara-negara PBB (Sumber: Pexels)

Dukungan luar biasa dari negara-negara anggota PBB terhadap Resolusi No. 2538 tak lepas dari tekad Indonesia untuk memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan perempuan dalam perdamaian sejak bergabung dengan Dewan Keamanan PBB pada 2019.

Para pasukan perdamaian perempuan Indonesia telah diakui perannya dalam menjangkau masyarakat lokal di zona konflik, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak-anak. Indonesia lebih maju dari negara lain dalam mempersiapkan tentara wanita untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB.

Saat ini, ASEAN telah mengerahkan 4.500 pasukan penjaga perdamaian selama 12 operasi penjaga perdamaian global. Sayangnya, hanya 3 persen penjaga perdamaian PBB adalah perempuan.

Indonesia berhasil menggalang dukungan internasional untuk isu-isu terkait perempuan, perdamaian dan keamanan, khususnya pemberdayaan perempuan dalam operasi perdamaian PBB.

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu terpenting yang selalu diusung oleh politik luar negeri Indonesia. Indonesia memprakarsai upaya pembentukan forum mediator perempuan di Asia Tenggara.

Jika perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses dan negosiasi perdamaian, maka perdamaian yang tercipta pun akan lebih berkelanjutan.