Di Luar Senjata: Menagih Keadilan Ekonomi di Thailand Selatan
Tulisan dari Nabilla Azzaroh tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKonflik bersenjata yang berlangsung selama berdekade-dekade di Thailand Selatan- Khususnya di wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla-sering kali dipahami publik secara sempit: narasi pertikaian etno-religius antara kelompok separatis Melayu-Muslim dan pemerintah pusat Bangkok. Pendekatan yang mendominasi meja perundingan pun bertahun-tahun tidak jauh dari operasi militer, pengawasan intilejen, hingga negoisasi genjacatan senjata formal. Namun, satu pertanyaan mendasar tetap membayangi: Mengapa gelombang kekerasan terus berulang dan perdamaian seolah abadi menjadi angan-angan?
Jawabannya terletak pada keterbatasan cara pandang kita terhadap konsep “keamanan” itu sendiri. Selama ini, formulasi perdamaian di patani terlalu terkunci pada keamanan tradisional berbasis negara (state-centric security). Padahal, dibalik letupan senjata dan retorika politik, akar rumput konflik menyimpan persoalan struktural yang jauh lebih mendukung: ketimpangan ekonomi dan marjinalisasi kesejahteraan.
Menggeser Paradigma: Dari Keamanan Negara ke Keamanan Manusia
Dalam studi Keamanan Internasional, pemikiran mengenai keamanan mengalami tranformasi besar sejak laporan United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1994. Konsep Human Security (Keamanan Manusia) lahir untuk mengoreksi bias state-centric, dengan menegaskan bahwa fokus keamanan seharusnya berpusat pada individu, bukan sekedar entitas negara. Keamanan hakiki tidak cukup hanya dengan menjamin kebebasan dari rasa takut (freedom from fear) melalui moncong senjata dan kontrol wilayah. Lebih dari itu, masyarakat memerlukan kebebasan dari kemiskinan dan keputusasaan (freedom from want). Ketika pemerintah Thailand merespons dinamika Selatan dengan menambah personal militer, memperketat hukum darurat, dan memburu kelompok perlawanan, mereka sebenarnya hanya meredam gejala permukaannya. Tanpa membedah faktor ekonomi yang memicu ketidakpuasan, tindakan represif justru memperkuat rasa terasing (alienation) di tengah masyarakat lokal.
Bukti Konkret: Ketimpangan yang Memelihara Konflik
Jika kita mengevaluasi realitas sosial di wilayah Pattani dan sekitarnya, ketimpangan pembangunan terlihat nyata dibanding provinsi-provinsi lain di Thailand. Wilayah yang kaya akan potensi pertanian dan sumber daya maritim ini justru mencatatkan angka pengangguran usia muda yang relatif tinggi.
Ada beberapa persoalan struktural yang kerap terabaikan:
Akses Sektor Formal yang Terbatas: Bahasa dan asimilasi budaya yang dipaksakan secara top-down dari pusat membuat pemuda Melayu-Muslim kesulitan menembus pasar kerja formal atau birokrasi pemerintah.
Keterasingan Ekonomi Lokal: Sektor ekonomi rakyat seperti perikanan skala kecil dan pertanian tidak mendapatkan proteksi atau bantuan modernisasi yang memadai. Surplus nilai ekonomi justru diserap oleh elit luar wilayah.
Ketika generasi muda kehilangan prospek masa depan yang layak, narasi perlawanan bersenjata menemukan lahan subur. Kemiskinan dan ketiadaan keadilan ekonomi menjadi bahan bakar efektif bagi kelompok perlawanan untuk merekrut anggota baru.
Solusi: Membangun Humanitarian-Development-Peace Nexus
Untuk keluar dari lingkaran setan ini, proses perundingan damai antara pemerintah Thailand dan kelompok perlawanan (seperti Barisan Revolusi Nasional/BRN) harus beralih strategi. Instrumen ekonomi perlu dijadikan sebagai pilar utama pembangunan kepercayaan (trust-building). Dalam diskursus internasional, pendekatan ini selaras dengan prinsip Humanitarian-Development-Peace (HDP) Nexus- sebuah kerangka yang menghubungkan bantuan darurat, pembangunan berkelanjutan, dan pemulihan perdamaian secara terpadu.
Beberapa langkah konkret yang perlu diintegrasikan dalam agenda dialog meliputi:
Inklusi Ekonomi dan Otonomi Sumber Daya: Memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri dengan memperhatikan prinsip kearifan lokal.
Pendidikan Vokasi dan Alokasi Anggaran Keamanan: Mengalihkan sebagian anggaran operasi militer yang jumbo untuk program penciptaan lapangan kerja, wirausaha muda, dan pelatihan keterampilan bagi pemuda lokal.
Pelibatan Aktor Sipil dalam Dialog: Meja negosiasi tidak boleh ekslusif milik delegasi militer dan elit politik. Pelaku UMKM lokal. Organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi harus dilibatkan untuk mengawal isu-isu kesejahteraan.
Keamanan Sejati adalah Kesejahteraan
Memulai arah baru dalam menyelesaikan konflik Thailand Selatan membutuhkan keberanian untuk mengoreksi sikap konvensional. Mengandalkan kekuatan fisik militer tanpa menyentuh ketimpangan ekonomi hanyalah menunda ledakan konflik berikutnya. Keamanan nasional Thailand yang berkelanjutan di wilayah Selatan tidak akan pernah terwujud selama masyarakat lokal merasa dimarjinalkan di tanah lahirnya sendiri. Sudah saatnya panggung dialog beralih dari sekadar negoisasi pemicu senjata menuju perancangan keadilan sosial-ekonomi. Sebab, pada akhirnya tanpa kesejahteraan, perdamian hanyalah jeda singkat di antara dua pertempuran.