Opini Atas Kebijakan Efisiensi Belanja Pemerintah: Apa Penyebab dan Dampaknya?

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah berlaku pada tanggal 22 Januari 2025. Instruksi ini ditujukan kepada para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Lembaga, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jumlah efisiensi sebesar Rp306.695.177.420.000,00 atau tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah. Tentunya, dengan pemberlakuan efisiensi ini akan berdampak kepada pola perilaku masyarakat Indonesia. Apa saja penyebab dan dampaknya?

Penyebab pertama adalah program makan bergizi gratis yang tentunya berdampak positif pada anak-anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan makan siang di sekolah. Dampaknya, penghematan anggaran (efisiensi) ini dilakukan agar menutupi anggaran yang bengkak pada makan bergizi gratis tersebut. Penghematan ini akan berdampak baik jika dilakukan secara terukur dan rasional.

Penyebab kedua adalah karena perbedaan prioritas pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Pada masa pemerintahan sebelumnya, program prioritas adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang pada finalnya diadakan upacara 17 Agustus di dua tempat sekaligus, Jakarta dan Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini dinilai cukup berdampak positif untuk perekonomian Kota dan Kabupaten sekitar IKN. Namun, di satu sisi, apabila pembangunan sudah berjalan, diharapkan agar dilanjutkan sampai selesai. Perbedaan prioritas pembangunan IKN dan makan bergizi gratis ini berdampak pada transisi pemerintahan yang perlu penyesuaian anggaran.

Penyebab ketiga adalah karena anggaran pada pemerintahan sebelumnya banyak tidak efektifnya. Anggaran tidak efektif ini diantaranya belanja ATK dan pencetakan, terlalu sering mengadakan kegiatan seremonial, perjalanan dinas studi banding para pejabat eselon III ke atas ke luar negeri, belanja souvenir, banner, spanduk, belanja pemeliharaan, mini garden, dan belanja tidak efektif lainnya.Dampak efisiensi anggaran ini terhadap pola perilaku masyarakat adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat penurunan jumlah transaksi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak kedua. Perilaku pemerintah berhemat, maka masyarakatnya pun juga berhemat. Jika semua berhemat, maka berdampak menurunnya kegiatan perekonomian yang pada akhirnya membuat pendapatan per kapita secara makro menurun. Saran kebijakan untuk pemerintah adalah dengan menurunkan tarif pajak, bahan bakar minyak, dan bahan pokok agar stigma positif kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat.

Foto hanya sebagai ilustrasi. Ditjen Anggaran bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang penganggaran. Gambar: Potret Sendiri.