Modernisasi dan Diskriminasi Jepang Terhadap Kelompok Burakumin
Undergraduated Student at Airlangga University
Tulisan dari nadhiaayun tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dunia dengan miliaran penduduk dan modernisasi yang terus berkembang, menjadi faktor dari banyak hal yang terjadi. Diskriminasi masih menjadi masalah sosial yang sering ditemukan.
Pengertian Diskriminasi
Diskriminasi secara umum adalah sikap membedakan secara sadar terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Contoh dari diskriminasi antara lain didasarkan pada agama, etnis, suku, ras dan lain sebagainya. Pengertian ini diperkuat oleh pendapat Theodorson & Theodorson dalam Danandjaja (2003 :2), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi terjadi di negara maju maupun berkembang, salah satunya adalah Jepang.
Pengertian Burakumin
Pengertian burakumin menurut Menton (2003:251), Burakumin adalah minoritas sosial di Jepang. Secara fisik, mereka tidak berbeda dengan masyarakat Jepang lainnya, dan mereka menggunakan bahasa yang sama.
Menurut Gottlieb (2006:50), Burakumin adalah kelompok minoritas terbesar di Jepang yang jumlahnya diperkirakan sekitar tiga juta jiwa. Secara fisik mereka tidak berbeda dengan masyarakat Jepang umumnya, namun yang menjadikan mereka sebagai kaum minoritas adalah pada cara hidup dan kebiasaan mereka.
Penyebab Utama Diskriminasi Burakumin
Jepang identik dengan masyarakatnya yang homogen berdasarkan kebiasaan dan segi budaya yang sama. Namun, berdasarkan pernyataan tersebut membuat masyarakat Jepang sulit untuk menerima perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas. Sehingga kaum minoritas sering mengalami diskriminasi. Diskriminasi masyarakat Jepang terhadap kelompok Burakumin masih terjadi hingga saat ini. Sensus terakhir jumlah kelompok Burakumin di Jepang dilakukan pada tahun 1993. Hasil sensus menunjukkan bahwa 3 juta kelompok Burakumin tinggal di 6.000 distrik di Jepang. Burakumin adalah salah satu dari kelompok-kelompok minoritas utama di Jepang, selain suku Ainu dari Hokkaido, suku Ryukyu dari Okinawa dan lain-lain. Meskipun secara etnis dan ras tidak berbeda dengan penduduk Jepang lainnya, diskriminasi kasta kelompok Burakumin masih ada. Semenjak modernisasi Jepang, kelompok Burakumin mendapat banyak ancaman dan diskriminasi melalui banyak hal. Diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok Burakumin berawal dari mitos yang diciptakan dengan menggabungkan ajaran Shinto dan Buddha. Dalam Buddhisme, makan daging adalah salah satu larangan karena hal-hal yang berhubungan dengan kematian hewan adalah hal yang tidak suci. Sedangkan kelompok Burakumin identik dengan pekerjaan menyembelih hewan, menguliti dan membersihkan kotoran hewan. Akibatnya, siapapun yang terlibat dalam kegiatan ini termasuk dalam definisi tidak murni atau harus dihindari. Bahkan, seseorang yang bekerja dalam bidang tersebut dan bukan termasuk kelompok Burakumin akan dianggap rendah. Hal tersebut memperkuat penekanan pada hubungan antara kemurnian dan kenajisan yang memiliki sejarah panjang dalam kepercayaan Shinto. Jenis pekerjaan lainnya yang identik dengan Burakumin adalah algojo, pengurus jenazah dan lain-lain. Kelompok Burakumin saat ini sebagian besar tinggal di daerah perkotaan Osaka dan Kyoto. Keberadaan Burakumin saat ini dapat ditelusuri kembali setelah perkembangan ekonomi dan politik pada akhir periode Tokugawa. Terlepas dari kondisi sosial politik di Jepang yang mengarah ke liberalisme sosial, para aktivis hak asasi manusia percaya bahwa beberapa kelompok minoritas, seperti Burakumin masih menghadapi praktik diskriminatif. Di Osaka misalnya, keluarga keturunan Burakumin kerap menerima surat ujaran kebencian. Surat kebencian ini juga sering diterima oleh penduduk setempat yang bekerja sebagai tukang daging dan pekerja di pabrik kulit, karena pekerjaan ini sering dikaitkan dengan aktivitas Burakumin. Bahkan dalam Registrasi keluarga (Koseki) Jepang mengacu pada alamat nenek moyang hingga sekarang. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan melacak keberadaan dan asal dari kelompok Burakumin yang hidup di Jepang. Secara sadar, mereka telah menjadikan kelompok Burakumin menjadi salah satu dari beberapa kelompok yang didiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat di Jepang. Diskriminasi kaum Burakumin yang timbul karena sistem registrasi keluarga (Koseki) ini, menyebabkan Burakumin sulit untuk mencari pekerjaan maupun bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Diskriminasi Burakumin menyebabkan Burakumin hidup dalam kemiskinan dan memiliki akses terbatas dari masyarakat Jepang. Kelompok Burakumin kesulitan untuk hidup berpindah dari desa ke kota karena sistem registrasi keluarga yang berjalan.
Gerakan Pembebasan Burakumin dan Perbaikan Hukum untuk Menghilangkan Diskriminasi
Pada tahun 1871, Burakumin sudah diperlakukan setara oleh pemerintah dengan menghapus sistem kasta feodal secara resmi. Namun hal ini tidak menghentikan diskriminasi sosial dan kondisi standar hidup mereka yang lebih rendah. Memasuki masa restorasi Meiji, pengaruh paham liberalisme mempengaruhi munculnya gerakan protes dari kelompok Burakumin atas diskriminasi sosial seperti isolasi pemukiman yang dialami oleh mereka. Aksi protes memuncak setelah pembentukan Suiheisha, Asosiasi Levellers, pada tahun 1922 sebagai organisasi Burakumin tingkat nasional pertama. Akan tetapi, berkembangnya organisasi pembela HAM belum juga menyurutkan praktik diskriminasi yang diterima kelompok Burakumin. Keadaan semakin genting karena adanya perang dunia kedua. Pada bulan Agustus 1945, Jepang dikalahkan pada perang dunia dan pada bulan Februari di tahun berikutnya, perwakilan Burakumin berkumpul di Kyoto, untuk membangun kembali gerakan pembebasan Burakumin dengan nama baru Komite Nasional Pembebasan Burakumin. Komite ini memulai kegiatannya untuk memasukkan ketentuan yang dapat berguna dalam menghapus diskriminasi Burakumin dalam Konstitusi Jepang, yang dikumandangkan pada bulan November 1946 dan mulai berlaku pada bulan Mei berikutnya. Kerja keras Burakumin tidak berhenti sampai disini. Laporan Dewan Kebijakan Dowa (pemerintah menggunakan istilah ini sebagai pengganti Burakumin) pada Agustus 1965 adalah awal dari upaya pemerintah pasca perang dunia kedua untuk secara serius menangani masalah Burakumin, dan laporan tersebut menggambarkan masalah Burakumin diikuti kata-kata berikut. "Masalah Dowa adalah masalah sosial yang paling serius dan penting bagi Jepang karena fakta bahwa sebagian masyarakat Jepang, karena diskriminasi berdasarkan sistem kelas yang terbentuk dalam proses perkembangan sejarah masyarakat Jepang, ditempatkan pada posisi yang lebih rendah secara ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga hak-hak asasi mereka yang fundamental dilanggar bahkan dalam masyarakat saat ini, dan khususnya hak-hak sipil dan kebebasan mereka, yang dijamin untuk semua orang sebagai prinsip masyarakat modern, tidak sepenuhnya terjamin dalam kenyataan.".
Kelompok Burakumin tetap bekerja keras melawan diskriminasi sosial dari masyarakat Jepang dengan mendirikan organisasi Burakumin bernama Buraku Liberation League (BLL). Pada tahun 1969, Special Legislature Measure mulai dijalankan oleh Pemerintah Jepang dan membuahkan hasil. Kehidupan kelompok Burakumin kini berangsur membaik.
Dalam kehidupan sosial, permasalahan diskriminasi seperti Burakumin masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan bersama-sama. Permasalahan sosial yang semakin memburuk dalam kehidupan bermasyarakat dapat mempengaruhi kemajuan berpikir, kesehatan mental maupun fisik bagi generasi yang akan datang. Topik diskriminasi terhadap Burakumin yang telah dibahas diharapkan membawa dampak positif bagi pembaca. Diskriminasi bukan hanya persoalan dari beberapa kelompok saja, namun persoalan semua makhluk sosial.