Pramono Anung Siap Dikonfrontasi dengan Setya Novanto soal e-KTP
PerbesarMantan Ketua DPR Setya Novanto membeberkan beberapa nama anggota PDIP yang disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP. Salah satu nama yang disebut oleh Setnov adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menanggapi hal ini, Pramono siap untuk dikonfrontasi dengan Setnov terkait korupsi e-KTP. Dalam persidangan hari ini, Setnov menyebut Pramono bersama-sama dengan Puan Maharani menerima uang masing-masing USD 500 ribu.
"Maka karena menyangkut integritas saya sebagai orang yang panjang dalam karier politik, sebagai pribadi saya siap dikonfrontasi dengan siapa saja, kapan saja, monggo. Yang saya tahu, yang saya rasakan, dan yang saya lihat," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).
Pramono juga sempat menyinggung keterangan Setnov soal dirinya mengenai aliran uang korupsi e-KTP, padahal Setnov tidak melihat secara langsung kejadian itu.
"Saya tadi berkali-kali (lihat) Pak Nov (hanya bicara) katanya, katanya, katanya. (Sementara) dia sendiri tidak pernah lihat. Dia sendiri tidak pernah (lihat) tapi kok katanya," ujarnya heran.
"Tapi kalau ditanya tentang dirinya lupa," ujarnya lagi sembari berdecak.
Lebih lanjut, Pramono enggan menjelaskan apakah telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hal ini. Ia juga belum berkomunikasi dengan DPP PDIP.
"DPP belum," ujarnya singkat.
Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, ada empat nama anggota PDIP yang kembali Setnov sebut. Yakni Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), Puan Maharani (Koordinatoro Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Pramono Anung (Sekretaris Kabinet).
Setnov menyebutkan Olly Dondokambey, Puan dan Pramono masing-masing menerima USD 500 ribu. Sedangkan Setnov tidak menyebutkan secara rinci jumlah uang yang diiterima Ganjar.
Selain empat nama di atas, sebelumnya ada dua nama anggota PDIP yang lebih dulu disebutkan oleh Setnov, seperti nama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Arif Wibowo (Anggota Wibowo Komisi II DPR RI). Namun Setya Novanto tidak menyebutkan keterlibatan Yasonna dan Arif Wibowo.