Dinamika Konflik Separatisme Kurdi di Turki Tahun 1978-2004

image source: https://unsplash.com/photos/-hfds5tjXMk

Secara geografis, kawasan Timur Tengah merupakan wilayah yang cukup strategis dan memiliki kehadiran yang penting di dunia global, baik secara politik maupun ekonomi. Timur Tengah juga menjadi pusat dari agama global yang berbasis agama samawi atau agama yang dikirimkan dari wahyu Tuhan, agama-agama tersebut adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani (Surwandono, 2009: 174).

Namun dalam dunia internasional, Timur Tengah selalu menjadi pusat perhatian karena tiada hentinya konflik yang muncul di kawasan tersebut, baik dari konflik antar agama, geografis, dan etnis. Seperti salah satunya yaitu konflik suku kurdi di Turki, yang merupakan salah satu konflik etnis di kawasan Timur Tengah.

Siapa itu Suku Kurdi?

Suku kurdi adalah nama dari kesatuan etnik. Suku kurdi merupakan salah satu penduduk asli daratan Mesopotamia (BBC, 2019). Mereka membentuk komunitas sendiri yang disatukan melalui ras, budaya, dan bahasa. Meskipun berada di kawasan Timur Tengah, suku tersebut tidak termasuk dalam etnik Arab dengan bahasa Arab.

Berbeda bahasa dengan etnik Arab, suku kurdi memiliki bahasa juga yaitu bahasa kurdi yang merupakan cabang dari bahasa Iran. Orang-orang kurdi sendiri adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa (European tribes) yang mayoritas dalam suku ini menganut agama Islam Sunni, dan tinggal di wilayah yang disebut dengan Kurdistan (Tanah orang-orang Kurdi) (Sahide, 2013).

Suku kurdi merupakan suku minoritas yang mendiami beberapa negara di Timur Tengah, Irak, Iran, Turki, dan sebagian wilayah dari Suriah. Suku kurdi juga merupakan etnis keempat terbesar di Asia Barat, setelah Arab, Persia, dan Turki.

Saat ini diperkirakan terdapat sekitar tiga puluh hingga empat puluh juta suku kurdi, yang kebanyakan tinggal di wilayah Timur Tengah bagian utara yaitu, sebuah wilayah yang mencakup Turki Tenggara, Iran Barat, Irak Utara, dan sebagian dari Suriah Utara.

Di Turki antara sepuluh hingga dua puluh juta orang, yang 15 dan 25 persen dari total populasi nasionalnya berasal dari suku kurdi. Di Irak sekitar tujuh orang suku kurdi, yang merupakan 25 persen dari total populasi negara itu.

Di Iran sekitar delapan juta orang suku kurdi yang tinggal, dan lebih dari dua juta orang suku kurdi di Suriah yang mana terhitung sekitar 10 persen dari populasi negara-negara tersebut (Jongerden & Akkaya, 2016).

Pada sejarah suku kurdi, tidak ada satupun bangsa atau kekuatan yang mampu untuk menguasai suku kurdi secara penuh yang mencakup bangsa dan wilayah Kurdistan.

Yunani, Romawi, Persia, dan Dinasti yang berbasis Islam selalu gagal dalam menundukkan bangsa kurdi secara penuh. Pada era modern, sistem yang memunculkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah juga gagal dalam menguasai wilayah kurdi secara penuh.

Namun secara geopolitik, karakter geografis dari wilayah kurdi membawa malapetaka bagi bangsa kurdi karena harus menerima wilayahnya terbagi di antara lima negara pasca Perang Dunia I. Melihat dari sejarahnya yang cukup tua dan panjang, suku kurdi termasuk bangsa yang kurang beruntung.

Karena wilayahnya yang terbagi di antara negara-negara, dan selalu menjadi korban dari rezim penguasa di negara-negara yang mereka tempati. Tragedi yang dialami oleh suku itu dikenal dengan nama “Problem Timur” (Sahide, 2013).

Pemberontakan Suku Kurdi terhadap Turki

Di setiap belahan dunia, selalu terdapat konflik pemberontakan yang dilakukan oleh suatu kelompok etnis. Menurut teori neorealis, kelompok etnis melakukan pemberontakan terhadap negaranya karena mereka menghadapi security dilemma yang kemudian menimbulkan terjadinya preemptive strike atau melakukan penyerangan tanpa adanya pernyataan (Cederman et al, 2010).

Namun, hal tersebut terjadi tidak lepas dari peran pemerintah (negara). Di mana kelompok etnis mengalami diskriminasi ekonomi, politik, dan budaya serta tanggapan pemerintah yang mengabaikan klaim otonomi oleh suatu kelompok etnis.

Beberapa poin inilah yang menyebabkan terjadinya pemberontakan suatu kelompok etnis, seperti salah satunya yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Suku Kurdi terhadap Turki.

Pada abad kedua puluh dari tahun 1920-an hingga saat ini, hubungan antara negara Turki dengan warga negaranya yang berasal dari Suku Kurdi memiliki hubungan yang agak bermasalah. Pada tahun 1920 dan 1938, Turki telah menghadapi 17 pemberontakan yang dilakukan oleh suku kurdi di Turki, yang mana tiga pemberontakan besar-besaran terjadi pada tahun 1925, 1930, dan 1937 (Heper, 2007).

Semua pemberontakan yang dilakukan oleh etnik kurdi ini berakhir dengan kegagalan total, sehingga terdapat banyak orang etnik kurdi yang dibantai ataupun di deportasi oleh rezim Ankara.

Pemberontakan yang dilakukan oleh etnik kurdi ini merupakan bentuk dari penentangan keras terhadap sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaruk. Pemberontakan tersebut berawal dari Populasi suku kurdi di Turki yang terbesar adalah jumlahnya mencapai sekitar 30 juta jiwa (Sahide, 2013).

Di Turki, Suku kurdi menghadapi asimilasi paksa dan berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Turki untuk menghancurkan identitas budaya mereka selama beberapa dekade. Rezim pemerintah Turki yang menentukan sejauh mana rakyatnya menanggapi cita-cita identitas dari budaya Turki.

Dengan perbedaan budaya antara Turki dan suku kurdi, mengakibatkan budaya etnik kurdi dianggap sebagai ancaman. Nama dan pakaian suku kurdi dilarang digunakan dan beredar, penggunaan bahasa kurdi juga dibatasi serta ekspresi identitas budaya dilarang. Bahkan keberadaan dari suku kurdi ditolak dan dianggap sebagai ancaman, serta mereka dijuluki dengan sebutan “orang Turki pegunungan” (BBC, 2019; Jongerden & Akkaya, 2016).

Dengan adanya represi yang keras dan genosida budaya tersebut, PKK atau Partai Pekerja Kurdistan (Partiye Karkaren Kurdistan) muncul antara dua kudeta militer pada tahun 1971 dan 1980. Pembentukan kelompok Kurdistan (PKK) dimulai tahun 1973. Pada tahun 1978, Abdullah Ocalan membentuk kelompok PKK yang mana telah menyebar ke seluruh Kurdistan (BBC, 2019).

Partai tersebut menyuarakan suara etnik kurdi sebagai tujuan utamanya untuk mendapatkan hak dalam menentukan nasibnya sendiri, yang di mana pada saat itu dipahami sebagai pembentukan Kurdirstan yang merdeka, bersatu dan transformasi masyarakat sosialis.

Dalam melakukan pemberontakan, PKK percaya bahwa hanya dengan cara perang rakyat yang berkepanjangan melawan penjajahan oleh Turki, Iran, Irak, dan Suriah akan dapat membawa pada perubahan sosial yang mereka inginkan, dan mereka dapat pindah ke pedesaan dan di luar perbatasaan Turki untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Turki setelah kudeta militer 1980 (Jongerden & Akkaya, 2016).

Kehadiran PKK dianggap bisa mengancam integritas Turki yang kemudian di tentang oleh otoritas Turki, yang menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindari antara Turki dan Suku Kurdi. Kemudian antara tahun 1984 dan 1999, Turki menjadi tempat di mana konflik bersenjata berlarut-larut terjadi antara separatis Kurdi (PKK) dan pasukan pemerintahan (Heper, 2007).

Di mana pada tahun 1984, PKK melancarkan serangan bersenjata pertamanya dengan mengambil kendali sementara atas dua kota kecil di dekat perbatasan dengan Irak, dan mulai pada saat itu perang gerilya mulai terjadi.

Pada tahun 1990-an, PKK yang berjumlah sepuluh ribu pejuang gerilya aktif, membangun kendali teritorial atas sebagian besar pedesaan di Turki Tenggara.

Melihat pemberontakan tersebut, militer Turki berhasil menimbulkan kerugian besar dan mendorong PKK untuk mundur yang dibantu dengan evakuasi paksa, dengan mengosongkan lebih dari tiga ribu desa dan dusun serta membuat antara satu hingga tiga juta orang mengungsi dari sana (Jongerden, 2007).

Selain itu, pemerintah Turki berusaha untuk membunuh atau menangkap Ocalan yang merupakan pemimpin PKK. Ocalan yang berada di Suriah, kemudian meninggalkan Suriah untuk menuju ke Eropa dan Rusia untuk mencari perlindungan namun ia tertangkap di Kenya. Intelijen Turki dengan bantuan CIA milik AS berhasil menangkap Ocalan.

Pada tahun 1999, ia divonis hukuman mati tetapi hukuman tersebut dicabut berganti dengan hukuman penjara seumur hidup di mana sebagai syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa (Wijaya, 2018). Sejak saat itu, AS, NATO, Uni Eropa dan negara barat lainnya memasukkan PKK dalam daftar kelompok teroris internasional.

Dan pada tahun 2004, PKK berhasil membangun dirinya kembali atas dasar arahan yang diberikan oleh Ocalan melalui penjara, kritik ekstensif terhadap perjuangan pembebasan klasik, dan gagasan negara-bangsa. Yang mana pada awalnya PKK bertujuan untuk membentuk negara sosialis persatuan Kurdistan, yang saat ini berkembang menjadi demokrasi radikal (Jongerden & Akkaya, 2014).

Hingga saat ini, pemberontakan yang dilakukan oleh etnik kurdi yang melawan Turki masih berlangsung. Seperti Turki yang melakukan serangan terhadap kelompok PKK di Suriah dan Irak, karena ekspansi represi oleh rezim Pemerintahan Turki sejak dahulu.

Referensi

BBC. (2019, Oktober 16). Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi?. Diakses pada 12 April 2021, dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50068256

Cederman et al. (2010). Why do ethnic groups rebel: new data and analysis. World Pol., 62, 87.

Heper, M. (2007). The State and Kurds in Turkey: The Question of Assimilation. New York: PALGRAVE MCMILLAN.

Jongerden, J.P. & Akkaya, A. (2016). Kurds and the PKK. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism. 10.1002/9781118663202.wberen026.

Sahide, A. (2013). Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah. Jurnal Hubungan Internasional. 2. 139-145. 10.18196/hi.2013.0035.139-145.