Masa Demokrasi Liberal: Menengok Kondisinya dalam Berbagai Bidang

Ilustrasi Kabinet Masa Demokrasi Liberal. Sumber Foto : Rudzhan Nagiev/istockphoto.com

Demokrasi liberal adalah sistem politik di mana hak-hak individu dilindungi dengan cara konstitusional dari kekuasaan pemerintah. Masa demokrasi liberal mulai berjalan bagi Indonesia setelah mendapat pengakuan kedaulatan. Periode demokrasi liberal dari tahun 1950-1959, ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan pembentukan kabinet parlementer. Pada masa ini terjadi pencapaian politik, seperti berlakunya sistem multipartai dan terselenggaranya pemilu secara demokratis. Selain itu, juga terjadi gejolak politik berupa pergantian kabinet dan debat panjang di konstituante.

Kondisi Indonesia pada tahun 1950 sangat kacau dari berbagai bidang baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Sejak saat itulah setelah merdeka dan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, politik Indonesia mencoba sistem parlementer. Kemudian Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 digunakan sebagai dasar dari masa demokrasi liberal atau parlementer ini yang bertujuan sebagai penopang sistem parlementer sebab UUD 45 dirasa tidak cukup untuk menopang republik parlementer.

Dalam demokrasi liberal perdana menteri menjadi pemimpin kepala pemerintahan. Parlemen mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri juga para menteri. Sementara presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara. Masa demokrasi liberal menjadi masa yang penuh semangat bagi para antusiasme untuk melakukan percobaan demokrasi bagi Indonesia. Sistem parlementer dengan multipartai ini memicu adanya persaingan untuk menjatuhkan satu sama lain antar fraksi politik.

Kemudian pada pelaksanaannya mengalami banyak kesulitan. Belum banyak program kerja yang dapat diselesaikan tetapi kabinet sudah harus diganti dengan cepat oleh kabinet baru. Dalam posisi seperti itu, kabinet dibuat tidak berdaya dengan serangan dari parlemen yang membuat presiden dan wakilnya harus ikut pasang badan sekaligus turun tangan membantu kabinet.

Kabinet sering naik turun dan tidak ada kabinet yang dapat digunakan selama dua tahun. Namun, pemilu 1955 adalah salah satu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia sehingga menjadi pencapaian yang membanggakan. Setelah pemilu, banyak terjadi ketidaksesuaian, kontradiksi dalam pembentukan, dan hasil parlemen yang sebenarnya. Partai politik dan kelompok tidak lagi menjadi instrumen untuk pelaksanaan kondisi berbangsa sampai tujuan nasional tercapai. Sementara itu, UUD Sementara 1950 (UUDS 1950), yang seharusnya hanya bersifat “sementara”, bisa bertahan hampir satu dekade disebabkan oleh misi konstituante yang belum selesai.

DPR dan konstituante yang dipilih dari pemilihan umum ternyata tidak membuat keadaan semakin membaik, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan rakyat. Banyak permasalahan yang dapat menghambat masa depan Indonesia. Datangnya masalah-masalah yang menghambat kabinet berasal dari panglima-panglima daerah yang mengatakan bahwa pemerintah pusat mengabaikan kesejahteraan para prajurit daerah. Mereka juga mendapat dukungan dari Masyumi dan PSI. Pada akhir tahun 1956, kekuasaan dari pimpinan sipil diambil alih oleh beberapa panglima militer daerah sehingga semakin memperburuk keadaan.

Percobaan demokrasi parlementer tahun 1957 bisa disebut gagal sebab tidak adanya dasar yang tepat untuk membangun demokrasi perwakilan. Penyebab-penyebab lainnya seperti masih banyaknya kemiskinan, angka buta huruf yang tinggi, paternalistik, terbiasa dengan otoriter, dan luasnya kepulauan membuat posisi mereka yang jauh sulit untuk menyampaikan aspirasi juga akibat perbuatan para politisi yang di Jakarta. Kondisi sosial ekonomi masih penuh dengan permasalahan yang belum terselesaikan diperburuk dengan menyebarnya korupsi dan terancamnya persatuan.

Di bidang ekonomi, seperti adanya arti penting dari kepentingan non Indonesia, terjadi inflasi karena pemulihan ekonomi berjalan lambat, rakyat yang menderita, dan meningkatnya ekspor. Sementara itu, dalam bidang militer, di tubuh tentara terjadi perpecahan. Hanya bidang pendidikan yang jauh lebih baik karena menjadi prioritas dan semakin meningkatnya jumlah lembaga pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkaan belum tercapainya revolusi yang sudah diharapkan.