Paradiplomasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Nasional

Photo by: Quintin Gellar https://www.pexels.com/photo/high-angle-view-of-cityscape-against-cloudy-sky-313782/

Pembangunan nasional menjadi sebuah agenda penting yang terus diupayakan oleh negara. Meskipun dalam pelaksanaannya sering kali menghadapi tantangan yang datang dari berbagai sisi, negara-negara dunia akan tetap memperjuangkan serta mementingkan tujuan dalam rangka mengedepankan perkembangan bangsanya melalui pembangunan nasional. Hal ini tidak terlepas dari adanya efek globalisasi yang membawa dampak bagi seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada level global, era baru yang masih terus berlangsung ini hingga saat ini juga sangat berpengaruh terhadap tata kelola sebuah negara. Jika dalam tatanan internasional terjadinya globalisasi membuat adanya pergeseran aktor serta isu yang terjadi dalam konteks hubungan internasional antarnegara, dalam level nasional dan politik domestik, era ini menuntut negara-negara dunia untuk dapat mengikuti alur perubahan yang terjadi di tingkat global dengan cepat demi memperkuat daya saing negara serta mencari pendekatan-pendekatan lain atas permasalahan baru maupun lama dengan cara yang lebih relevan lagi agar perkembangan bangsa dan pembangunan nasional tetap berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

Pernyataan dan tujuan mengenai pembangunan nasional juga disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian.

Segala usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional dilakukan secara berkelanjutan, selaras, serta seimbang antara aspek materiil dan spiritual dalam kehidupan. Artinya, pembangunan yang dilaksanakan mengarah kepada pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia baik dalam bentuk fisik seperti bahan sandang, pangan, pabrik, sarana dan prasarana transportasi, maupun dalam bentuk yang menyangkut aspek kejiwaan seperti pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, hiburan, kesehatan dan sebagainya. Lebih lanjut, karena prinsipnya yang mengupayakan pembangunan manusia seutuhnya, hal ini juga diartikan bahwa upaya dalam pemenuhan elemen unsur kehidupan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh tanpa memandang perbedaan wilayah, penduduk, dan perbedaan lain yang ada. Contohnya dalam hal akses terhadap sarana transportasi umum seperti pesawat terbang. Seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk mendapat akses yang sama di seluruh wilayah tanpa mempermasalahkan jarak, maupun wilayah. Oleh karenanya pemerintah memfasilitasi bandar udara yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas penerbangan. Begitu pun dalam hal pendidikan. Seluruh masyarakat berhak untuk mengakses pendidikan, baik dalam bentuk formal maupun nonformal tanpa terkecuali.

Namun pada kenyataannya, berbagai keterbatasan dalam merealisasikan pembangunan nasional seringkali menghambat tercapainya pembangunan nasional yang optimal. Di Indonesia sendiri, beberapa wilayah dinilai masih memiliki keterbatasan dalam mengakses kebutuhan hidupnya. Seperti akses terhadap energi listrik, sarana prasarana transportasi umum, kesehatan, hingga pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan indeks pembangunan manusia Indonesia yang hanya memiliki rata-rata peningkatan sebesar 0,77 persen per tahun (Badan Pusat Statistik , 2022). Jumlah tersebut masih terbilang rendah daripada negara-negara tetangga Indonesia yaitu Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam (Nasruddin, 2022).

Salah satu cara dalam mengupayakan pembangunan nasional untuk tetap terlaksana dan membuahkan hasil yang optimal di tengah adanya keterbatasan serta tuntutan global saat ini ialah melalui pengembangan praktik diplomasi. Mengubah pernyataan lama bahwa hubungan internasional hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, kini pemerintah daerah dapat mengambil langsung peranan untuk ikut memajukan kepentingan nasional negaranya terutama dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan entitas luar negeri. Aktivitas diplomasi jenis ini dinamakan sebagai paradiplomasi.

Menurut Kuznetsov, paradiplomasi merupakan sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah daerah suatu negara dengan pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah di negara lain dengan tujuan untuk mencapai kepentingan yang dimiliki. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, pendidikan, budaya dan kepentingan di bidang lainnya (Kuznetsov, 2015). Dalam pelaksanaannya, paradiplomasi yang dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah memiliki berbagai macam bentuk. Macam-macam bentuk paradiplomasi ini dapat diketahui melalui temuan seorang profesor bernama Andre Lecourse yang membuat kategorisasi terhadap segala bentuk kerja sama dan hubungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Diantaranya:

Hubungan kerja sama dengan orientasi ekonomi

- Kerja sama dalam berbagai bidang (multipurpose) sekaligus yang biasanya terjalin di bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesehatan, serta berbagai bidang lainnya,

- Kerja sama dengan orientasi politik dan biasanya menyangkut identitas nasionalis yang lebih spesifik dari suatu wilayah (Lecourse, 2008).

Di Indonesia, pelaksanaan paradiplomasi telah mendapat dukungan penuh oleh pemerintah pusat dengan dibuat dan diberlakukannya peraturan tentang kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah. Peraturan tersebut tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2004 pasal 42 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama luar negeri. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan kesempatan dan berbagi kewenangannya agar pemerintah daerah juga dapat ikut andil dalam menciptakan hubungan dengan entitas luar negeri untuk segala kepentingan yang tentunya kepentingan tersebut dapat membawa dampak baik bagi masyarakat setempat secara khusus dan Indonesia secara umum.

Aktor utama dalam pelaksanaan paradiplomasi yang dipegang oleh pemerintah daerah, mendukung adanya upaya inklusivitas terhadap pembangunan nasional. Karena melalui paradiplomasi, akan terbentuk sebuah proses stimulasi terhadap pembangunan di berbagai bidang yang meliputi ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan bidang lainnya. Sehingga kualitas hidup masyarakat atau indeks pembangunan manusia berpotensi untuk mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil dan capaian dari praktik paradiplomasi yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia sejak diberlakukannya peraturan mengenai kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. Misalnya pada tahun 2012-2018, ketika pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat menjalin kerja sama dengan Humanistisch Institituut Voor Ontwikkelings Samenwerking (HIVOS) yang merupakan organisasi non pemerintah internasional nirlaba di bidang energi terbarukan. Kerja sama yang berlangsung selama kurang lebih 6 tahun tersebut menghasilkan pengaruh yang cukup besar terhadap pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pengembangan biogas yang dijadikan sebagai energi alternatif (Putri,2019). Selain itu, contoh lain juga dapat dilihat dari keberhasilan kerja sama sister city yang terjalin antara pemerintah kota Medan dengan pemerintah kota Gwangju, Korea Selatan di bidang pendidikan. Adanya pertukaran pemuda dan kerja sama antaruniversitas (Novan Prasetya, Piriluan Simarmata, & Darung, 2021), membuka gerbang akses terhadap pendidikan dan sharing of knowledge yang bisa didapatkan pemuda-pemudi Indonesia di daerah Sumatera Utara semakin luas. Dengan begitu, masyarakat di daerah tersebut juga dapat ikut berkembang sekaligus mendorong adanya proses peningkatan pembangunan nasional melalui pengembangan manusia yang dilakukan.

Dari beberapa contoh kerja sama yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak praktik paradiplomasi lain yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dalam membangun kerangka kerja sama paradiplomasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah saat ini dapat mengambil inisiatif langsung dan berjalan bersama dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan global demi kemajuan masyarakat di wilayahnya secara khusus dan mempercepat upaya pembangunan nasional.

Referensi :

Badan Pusat Statistik . (2022, November 15). Badan Pusat Statistik : Berita Resmi Statistik . Retrieved from Website Badan Pusat Statistik : https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/15/1931/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2022-mencapai-72-91--meningkat-0-62-poin--0-86-persen--dibandingkan-tahun-sebelumnya--72-29-.html

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia . (n.d.). JDIH . Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/664

Kuznetsov, A. S. (2015). Theory and practice of diplomacy: subnational governments in international affairs. New York : Routledge.

Lecourse, A. (2008). Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World . The Hague Journal of Diplomacy , 1-14.

Nasruddin, N. A. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN. Jurnal Geografika, Vol.3, No.1, 50.

Novan Prasetya, M., Piriluan Simarmata, L., & Darung, S. (2021). Analisis Peran dan Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Persetujuan Kerja Sama Luar Negeri (Paradiplomasi) di Sumatera Utara . Frequency of International Relations, Vol.3 (1), 59.

Putri, B. D. (2019). Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Humanistisch Institituut Voor Ontwikkelings Samenwerking (HIVOS) Dalam Kebijakan Energi Terbarukan Biogas. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

Traves, R. (2016). Paradiplomacy: cities and states as global players . New York : Oxford Uinversity Press.