Konten dari Pengguna

Mengapa Globalisasi Membuat Negara Miskin Sulit Menyusul Negara Maju?

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Nafsiiwa Eka Arifa tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Foto dokumenter konferensi akademis / simposium internasional (International Symposium on Political Economy) (Source: AI Generated (Gemini))
zoom-in-whitePerbesar
Foto dokumenter konferensi akademis / simposium internasional (International Symposium on Political Economy) (Source: AI Generated (Gemini))

Pernah tidak kamu berpikir, kenapa ya celana jeans merek ternama yang kita beli di mal harganya bisa jutaan rupiah, padahal kain dan penjahitnya ada di pabrik di daerah Jawa Tengah atau Bangladesh? Atau kenapa negara-negara kaya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman bisa terus makin kaya dengan pasar teknologi dan finansial, sementara negara-negara berkembang yang jualan minyak bumi, kopi, nikel, atau karet justru terus-terusan kewalahan dan bergantung pada utang luar negeri?

Kalau kamu pernah memikirkan hal itu, selamat! Kamu sebenarnya sedang memikirkan salah satu teka-teki terbesar dalam bidang Ekonomi Politik Internasional (EPI). Dalam studi EPI, ada tiga pandangan atau mazhab utama yang sering dipakai untuk membedah dinamika dunia: Liberalisme, Merkantilisme (Nasionalisme Ekonomi), dan Teori Dependensi (Strukturalisme/Marxisme).

Untuk kasus ketimpangan global yang semakin tajam ini, pendekatan yang paling pas dan tajam buat membedahnya adalah Teori Dependensi (Dependensi/Strukturalisme). Mari kita bedah bareng-bareng dengan santai!

Kenapa Harus Pakai Teori Marxisme?

Mungkin kamu bertanya, kenapa tidak pakai Liberalisme saja? Bukankah kata orang Liberal, perdagangan bebas (free trade) itu bikin semua orang sama-sama untung? Menurut pandangan Liberalisme, kalau semua negara membuka pasarnya, investasi akan masuk dan perekonomian otomatis bakal tumbuh pesat. Tapi kenyataannya kan tidak sesederhana itu.

Nah, di sinilah Teori Dependensi masuk memberi tamparan realitas. Teori yang lahir dari para pemikir Amerika Latin ini berargumen bahwa perdagangan internasional itu pada dasarnya tidak pernah netral atau adil. Sistem ekonomi global sengaja didesain secara hirarkis dan terstruktur sehingga ada pihak yang selalu diuntungkan dan ada pihak yang terus-menerus dirugikan.

Dalam pandangan ini, dunia kita terbagi menjadi dua kelompok besar:

Negara Pusat (Core Countries): Negara-negara industri maju yang menguasai modal besar, teknologi tinggi, dan lembaga keuangan internasional.

Negara Pinggiran (Periphery Countries): Negara-negara berkembang atau miskin yang kaya akan sumber daya alam dan tenaga kerja murah, tapi miskin modal dan teknologi.

Cara Kerja "Jebakan" Ketergantungan

Bagaimana sih ketergantungan ini bekerja di kehidupan nyata? Coba bayangkan pola perdagangan antara negara berkembang dan negara maju. Negara-negara berkembang biasanya mengekspor bahan mentah,seperti bijih besi, minyak sawit, atau mentah mentah,dengan harga yang sangat murah dan fluktuatif di pasar global.

Bahan mentah itu lalu dibawa ke negara maju untuk diolah menggunakan teknologi tinggi menjadi barang jadi bernilai jual sangat mahal, seperti mobil, smartphone, atau barang elektronik canggih. Lucunya, negara berkembang lalu membeli kembali barang-barang jadi tersebut dengan harga berlipat ganda dari negara maju!

Istilah kerennya dalam ekonomi adalah penurunan Terms of Trade. Lama-kelamaan, kekayaan dari negara pinggiran akan terus menyedot dan mengalir ke negara pusat. Jadi, bukannya makin sejahtera lewat perdagangan bebas, negara berkembang justru terjebak dalam lingkaran setan ketergantungan.

Bantuan Luar Negeri dan Utang: Menolong atau Mengikat?

Mungkin kamu berpikir, "Kan ada bantuan asing, utang dari IMF, Bank Dunia, atau investasi dari perusahaan multinasional (MNC)?"

Dari kacamata Strukturalis-Dependensi, utang dan investasi asing sering kali tidak berfungsi sebagai "pahlawan penolong", melainkan sebagai instrumen pengikat. Ketika negara berkembang berutang, biasanya ada syarat-syarat ketat yang harus dipatuhi, seperti harus membuka pasar seluas-luasnya untuk barang impor, memotong subsidi rakyat, atau melonggarkan aturan lingkungan. Akibatnya, kebijakan ekonomi dalam negeri tidak lagi ditentukan oleh suara rakyat, melainkan oleh kemauan donor atau investor asing.

Investasi dari perusahaan raksasa dunia pun kerap melakukan apa yang disebut "profit repatriation" yaitu mengambil keuntungan besar dari pengerukan sumber daya di negara berkembang, lalu mengirimkan sebagian besar keuntungan tersebut kembali ke markas besar mereka di negara maju. Yang tersisa di negara berkembang sering kali hanya dampak kerusakan lingkungan dan upah buruh yang minim.

Lalu, Apakah Ada Jalan Keluar?

Apakah negara berkembang harus pasrah selamanya jadi "pinggiran"? Tentu saja tidak. Penganut Teori Dependensi dan Strukturalisme menekankan bahwa kalau mau keluar dari jebakan ini, negara tidak bisa cuma pasrah mengikuti arus arus perdagangan bebas begitu saja.

Negara harus berani mengambil peran aktif. Salah satu strategi historis yang pernah populer adalah Import Substitution Industrialization (ISI) alias Industrialisasi Subtitusi Impor, di mana negara membangun industri dalam negerinya sendiri agar tidak bergantung lagi pada barang impor. Contoh nyata yang lebih modern di Indonesia adalah kebijakan hilirisasi,seperti melarang ekspor nikel mentah dan mewajibkan pemrosesan di dalam negeri terlebih dahulu agar nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri.

Kesimpulan

Jadi, kalau kita melihat fenomena ketimpangan ekonomi dunia hari ini, Teori Dependensi atau Marxisme memberi kita kacamata yang sangat jernih. Teori ini mengingatkan kita bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang bukanlah karena masyarakatnya yang malas atau kurang pintar, melainkan karena posisi mereka yang terjebak dalam struktur ekonomi global yang tidak adil.

Selama aturan main ekonomi internasional masih ditentukan oleh para raksasa pemilik modal, memperjuangkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan atas sumber daya sendiri akan selalu jadi PR besar bagi negara-negara seperti Indonesia.