Petani Tua Menua, Petani Muda Enggan Bertani: Ancaman Regenerasi bagi Ketahanan Pangan

Petani menanam padi di Aceh, Senin (19/5/2025). Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP

Regenerasi petani di Indonesia ibarat bom waktu yang terus berdetak tanpa ada peredamnya. Jika kita menilik realitas di lapangan saat ini, sekitar 70% petani di Indonesia telah berusia di atas 45 tahun. Kondisi ini menunjukkan semakin dominannya petani tua di sektor pertanian, sementara keterlibatan petani muda masih relatif rendah. Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan perbedaan usia, melainkan sinyal darurat bagi keberlanjutan sektor pertanian dan masa depan ketahanan pangan nasional.

Sayangnya, di tengah ancaman penuaan tenaga kerja bidang pertanian ini, respons yang sering kali dimunculkan oleh pemangku kebijakan terjebak pada permukaan saja dengan menganggap generasi muda enggan bertani karena gengsi. Padahal, asumsi tersebut keliru besar dan justru menjauhkan kita dari akar masalah yang sebenarnya.

Argumen utama yang harus dipahami adalah bahwa generasi muda masa kini bersikap sangat rasional dan objektif dalam membaca realitas ekonomi. Alasan utama anak muda enggan turun ke sawah bukanlah karena mereka anti terhadap lumpur atau pekerjaan fisik, melainkan karena kalkulasi untung-rugi yang tidak masuk akal.

Menjadi petani kecil di Indonesia identik dengan risiko kegagalan panen yang tinggi, modal besar yang harus ditanggung sendiri, dan kerja keras sepanjang hari yang bermuara hanya pada kesejahteraan yang jauh dari kata layak akibat himpitan tengkulak dan rantai pasok yang tidak berpihak. Ketika pemerintah mengandalkan kampanye visual bahwa "petani itu keren" atau sekadar mendengungkan jargon digitalisasi tanpa memperbaiki ekosistem dasarnya, langkah itu ibarat mempercantik rumah di atas fondasi yang keropos.

Teknologi secanggih apa pun, seperti drone atau traktor modern, tidak akan pernah menarik minat anak muda jika pada akhirnya hasil panen tetap dihargai murah dan mereka tetap terjerat kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini menuntut langkah korektif dan kritik tajam terhadap cara pandang birokrasi yang kerap menyederhanakan masalah regenerasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait harus segera mengubah arah kebijakan dari sekadar seremonial bantuan alat menjadi intervensi struktural yang nyata.

Langkah pertama yang paling mendesak untuk dilakukan adalah menjamin kepastian harga dan pasar melalui kehadiran pembeli siaga (offtaker) yang melindungi margin keuntungan petani muda dari fluktuasi harga yang merugikan. Kedua, hambatan kepemilikan lahan harus diatasi secara berani, di mana negara wajib memfasilitasi program bank lahan atau skema sewa murah jangka panjang agar lulusan sekolah pertanian dan pemuda desa mempunyai aset garapan sendiri.

Ketiga, skema perbankan harus direformasi total dengan menyediakan akses permodalan tanpa agunan yang memberatkan pemula di sektor agribisnis. Tanpa perombakan ekosistem ekonomi yang adil ini, berbagai rencana besar pemerintah hanya akan menjadi macan kertas yang gagal menyelamatkan masa depan pangan bangsa.