Konten dari Pengguna

Mengulik 'Kapitalisme Negara' ala Prabowo

Ilustrasi Foto : Kapitalisme ala Prabowo ( Sumber Foto : ChatGPT AI)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Foto : Kapitalisme ala Prabowo ( Sumber Foto : ChatGPT AI)

Oleh: Najamuddin Arfah, S.E., M.Si.

Analis Ekonomi, Ketua Komisi Industri & Ekonomi Kreatif PB Pemuda Muslimin Indonesia

Kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sedang ditata ulang. Berbagai program dan arah kebijakan yang diambil hari ini tentu akan menjadi penentu, apakah perekonomian kita akan berkembang lebih kuat atau justru menghadapi kendala di masa mendatang .

Secara global, dunia ekonomi saat ini diwarnai dengan persaingan dagang dan ketidakpastian. Geoekonomi global yang tidak bisa lepas dari proteksionisme, perang dagang, dan ketidakpastian rantai pasok, jika ditarik dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pendekatan pembangunan berbasis laissez-faire atau pasar bebas murni seperti ini sering kali gagal melindungi negara dari berbagai kerentanan ekonomi.

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, selama beberapa dekade terakhir, terjebak pada model ekonomi dan paradigma eksportir bahan mentah. Dalam konsep ekonomi, fenomena ini sering kali dikenal dengan istilah Dutch Disease atau kutukan sumber daya alam, di mana tingginya ketergantungan pada komoditas primer melemahkan sektor manufaktur domestik yang mengakibatkan nilai tambah pada akhirnya, hanya dinikmati sepenuhnya oleh negara-negara pengolah di belahan dunia lain.

Mencermati tantangan itu, kelihatannya, Presiden RI Prabowo sedang mengambil langkah dengan mengimplementasikan model state-led capitalism atau kapitalisme negara. Model ekonomi yang terlihat akan dikendalikan negara, salah satu fokusnya adalah pada strategi hilirisasi.

Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah yang disusul oleh komoditas strategis lainnya seperti bauksit dan tembaga jika kita cermati lebih jauh merupakan manifestasi dari reorientasi peran negara sebagai market-shaper atau penggerak utama pasar, dan bertindak sebagai development state atau agen pembangunan. Penguatan peran BUMN, penataan investasi strategis, dan percepatan industri, semua langkah ini dilakukan agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dan setara dalam rantai pasok global.

Akar Teoretis Kapitalisme Negara

Secara konsep, pembacaan terhadap 'kapitalisme negara' ala Prabowo ini memiliki akar teoretis yang kuat dalam diskursus ekonomi politik pembangunan. Model ini meminjam kerangka pemikiran Developmental State yang dipelopori oleh Chalmers Johnson (1982) saat mengamati kebangkitan ekonomi Asia Timur, serta dikembangkan lebih lanjut oleh Ha Joon Chang (2002), yang dalam analisisnya mengungkapkan, bagaimana negara-negara maju pada masa awal industrialisasinya secara sengaja menumbuhkan industri domestik melalui proteksi dan intervensi terarah (infant industry argument).

Dalam pandangan ekonomi pasar bebas atau neoklasik, intervensi negara atau saat pemerintah melarang ekspor barang, sering dianggap justru merusak pasar dan memicu protes atau gugatan dari negara lain, seperti lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, jika melihat fakta bahwa teknologi dan kepemilikan modal dunia tidak merata, pasar bebas justru akan menempatkan negara berkembang pada posisi terbawah dalam rantai produksi. Negara berkembang hanya dijadikan sebagai penyedia bahan baku murah dan konsumen barang jadi berteknologi tinggi. Oleh karena itu, negara di bawah kepemimpinan Prabowo memilih untuk melakukan intervensi dengan mengambil peran aktif melalui regulasi untuk mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Negara hadir dan berperan menyediakan infrastruktur dasar, menjamin kepastian hukum, serta memegang kendali atas sektor-sektor strategis.

Secara sederhana, pendekatan ini menganggap bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam dan menyerahkan semuanya pada pasar bebas. Agar bisa bersaing secara adil di kancah global, negara perlu hadir untuk melindungi, membangun, serta mengarahkan industri dalam negeri agar tidak terus-menerus tertinggal oleh negara-negara maju.

Dampak Ekonomi dan Hilirisasi

Jika mengacu pada data statistik, model kapitalisme negara ini terbukti memberikan lonjakan angka yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Sebelum hilirisasi ketat diberlakukan pada tahun 2017, nilai ekspor bijih nikel mentah Indonesia hanya berada di kisaran US$ 3,3 miliar atau setara dengan Rp 60 triliun (Data Kementerian ESDM, 2020). Saat hilirisasi atau kebijakan pengolahan di dalam negeri diterapkan, terbukti mampu mendongkrak angka tersebut secara drastis hingga mencapai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 727,32 triliun pada tahun 2025 ( Data Kementerian ESDM & Kementerian Investasi/BKPM, 2025).

Pertumbuhan kinerja ekspor hilirisasi ini terus berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana Dewan Ekonomi Nasional (DEN, 2026) mencatat realisasi nilai ekspor produk turunan nikel telah menembus US$ 25,96 miliar (setara Rp 472 triliun) hanya dalam delapan bulan pertama tahun 2026, memacu optimisme pencapaian target ambisius US$ 45 miliar di akhir tahun 2026.

Secara sederhana, lonjakan angka-angka ini menunjukkan bahwa larangan menjual bahan mentah ke luar negeri sangat efektif. Alih-alih merugi, negara justru memperoleh pemasukan yang berkali-kali lipat lebih besar karena yang kita jual adalah barang setengah jadi atau barang jadi yang sudah diolah di dalam negeri.

Berdasarkan kalkulasi rasio nilai tambah industri pertambangan (Kementerian ESDM & Badan Pusat Statistik, 2025), pengolahan bijih mentah menjadi nikel sulfat meningkatkan nilai tambah 11,4 kali lipat, prekursor nikel 19,4 kali lipat, katoda nikel 37,5 kali lipat dengan standar kualitas global London Metal Exchange (LME), hingga puncaknya pada manufaktur sel baterai yang mencapai 67,7 kali lipat. Dampaknya, pendapatan negara tidak lagi hanya bergantung pada pajak ekspor bahan mentah yang kecil, melainkan beralih ke pajak perusahaan, dividen BUMN, dan royalti yang jauh lebih besar serta stabil. Selain itu, data BKPM (2025) menunjukkan bahwa hilirisasi berhasil memicu pemerataan spasial pembangunan, menggeser paradigma pertumbuhan yang selama ini Javasentris menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kawasan industri smelter di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

Singkatnya, data ini menunjukkan bahwa kebijakan menyetop ekspor bahan mentah dan mewajibkan pengolahan domestik memberikan dampak yang luar biasa. Bukan hanya membuat pendapatan negara melonjak berkali-kali lipat lewat produk bernilai tambah tinggi, langkah ini juga berhasil meratakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru ke luar Pulau Jawa.

Namun, harus dipahami juga bahwa, keberhasilan model kapitalisme negara ini sangat bergantung pada kuatnya lembaga pengelola modal negara. Di berbagai negara dengan model serupa seperti Singapura dengan Temasek Holdings atau Norwegia dengan Government Pension Fund, negara bertindak sebagai pengelola modal profesional yang punya orientasi jangka panjang. Jika kita tarik ke model kebijakan ekonomi ala Prabowo, terlihat bahwa Indonesia kini sedang memperkuat lembaga pengelola yang setara melalui penguatan BUMN holding industri pertambangan (MIND ID) serta optimalisasi lembaga pengelola investasi nasional (Sovereign Wealth Fund).

Langkah penggabungan aset ini memberikan kewenangan strategis bagi pemerintah untuk menguasai sektor-sektor penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pertama, negara bisa mengambil alih kepemilikan mayoritas di perusahaan tambang asing lewat skema divestasi. Kedua, pemerintah mewajibkan kerja sama (joint venture) yang disertai alih teknologi serta peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal. Ketiga, arus investasi diarahkan secara terpusat untuk membangun rantai pasok dari hulu hingga hilir, khususnya demi mendukung ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicles). Tanpa campur tangan model kapitalisme negara ini, proyek besar yang berisiko tinggi dan butuh modal raksasa mustahil bisa dikerjakan oleh swasta murni yang biasanya menghindari risiko jangka panjang.

Evaluasi dan Mitigasi

Meskipun, dengan data yang ada, terlihat kapitalsme negara ala Prabowo ini ini cukup menjanjikan, namun tentu di lain sisi tetap menyimpan risiko bawaan. Di negara-negara yang ekonomi politiknya menunjukkan campur tangan negara yang terlalu besar tanpa pengawasan ketat beresiko memicu praktik pemburuan rente (rent-seeking), birokrasi yang tidak efisien, hingga crony capitalism.

Agar tidak berujung pada kegagalan struktural, ada tiga agenda korektif penting yang harus dijalankan secara disiplin.

Agenda pertama adalah menegakkan tata kelola perusahaan yang bersih (Good Corporate Governance) di semua lini BUMN dan pengelola modal negara agar manajemen terhindar dari intervensi politik. Agenda kedua adalah menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan dan sosial (ESG) secara ketat pada aktivitas smelter dan penggunaan energi bersih, sebagai syarat mutlak agar produk kita bisa diterima di pasar global yang semakin pemilih. Agenda ketiga adalah memperkuat hubungan antara industri pengolahan besar dan industri kecil-menengah (IKM) lokal, sehingga keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati di dalam kawasan industri eksklusif, melainkan merata dirasakan oleh ekonomi rakyat.

Gagasan kapitalisme negara ini menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi adalah keharusan sejarah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Melalui sinergi regulasi, modal BUMN, dan investasi, kita berharap, Indonesia sukses melangkah maju dalam rantai pasok global. Namun, kunci keberhasilan ke depannya terletak pada konsistensi eksekusi, penegakan hukum, serta tata kelola yang bersih. Dengan pengawalan berintegritas tinggi, kita berharap model state capitalism ini mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, berdaya saing global, dan berkeadilan sosial.