BI Beberkan Strategi Jaga Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah
·waktu baca 4 menit
PerbesarBank Indonesia (BI) mengungkap sejumlah strategi untuk menjaga inflasi tetap terkendali di tengah tekanan eksternal, mulai dari volatilitas harga komoditas global hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Deputi Gubernur BI, Ricky Gozali, menyebut inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,08% secara tahunan atau year on year (yoy) pada Mei 2026. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tetapi masih dalam rentang sasaran inflasi 2,5% ±1%. Secara nasional, kondisi tersebut menunjukkan stabilitas harga masih terjaga.
Meski demikian, Ricky masih mencatat tekanan inflasi di beberapa wilayah. Ia menilai stabilitas harga nasional harus ditopang oleh stabilitas harga dan pasokan pangan di setiap daerah.
“Kita menghadapi volatilitas harga komoditas, kemudian juga pembatasan ekspor komoditas, serta kenaikan biaya logistik dan impor. Selain itu juga tekanan terhadap minat tukar rupiah juga turut memberikan tekanan kenaikan harga, khususnya harga pangan impor dan berbagai sarana produksi dari pertanian,” ucap Ricky dalam acara Economic Conference of The National Sustainable Food Program di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Rabu (10/6).
Oleh karena itu, Ricky menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga domestik, tetapi juga meredam dampak imported inflation akibat pergerakan nilai tukar.
“Sehingga daya beli masyarakat dapat terlindungi dan berkesinambungan menuju pertumbuhan ekonomi dan tetap terjaga,” ucap Ricky.
Dalam pelaksanaannya, BI bersama pemerintah terus memperkuat sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi tersebut dijalankan berdasarkan strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Koordinasi antara TPIP dan TPID ini dilakukan melalui pemantauan harga serta pasokan secara berkala, kemudian juga penguatan dari cadangan pada pangan, kemudian pelaksanaan pasar murah, fasilitas distribusi, serta perluasan kerja sama antar daerah,” jelas Ricky.
Koordinasi juga diarahkan untuk mengantisipasi periode peningkatan permintaan saat hari besar keagamaan serta risiko gangguan produksi akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrem.
Dengan pendekatan tersebut, TPIP dan TPID diharapkan mampu mengidentifikasi risiko lebih dini, menjaga ketersediaan pasokan, serta memastikan kebijakan pengendalian inflasi dilakukan tepat sasaran.
Ricky menambahkan, sinergi antara TPIP, TPID, dan BI juga diwujudkan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat pengendalian inflasi melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Tidak hanya merespons gejolak harga jangka pendek, tetapi juga memperkuat produksi dan distribusi pangan secara berkelanjutan.
“Dari sisi produktivitas, program diarahkan pada penyediaan sarana produksi, kemudian juga pemanfaatan dari teknologi dan digitalisasi pertanian, selanjutnya peningkatan kapasitas petani, pengembangan klaster, serta pemuatan pasca-panen dan hilirisasi,” ucap Ricky.
Sementara dari sisi distribusi, program ini mendorong kerja sama antardaerah, fasilitasi transportasi pangan, penguatan hubungan produsen dengan off-taker, serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Mengoptimalkan Insentif KLM
Selain itu, Ricky menuturkan BI mengoptimalkan kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk pertanian, industri pengolahan, dan hilirisasi pangan.
“Dukungan ini diharapkan untuk memperluas akses petani dan pelaku usaha terhadap sarana produksi, teknologi, serta pasar,” lanjut Ricky.
Ia menekankan, skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian yang dipengaruhi musim dan siklus produksi.
“Dengan demikian, program dan komoditas tidak diseragamkan, intervensi disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap wilayah untuk peningkatan produksi beras, cabai, bawang merah, ikan, maupun pemuatan dari distribusi,” ucap Ricky.
Melalui koordinasi TPIP dan TPID, seluruh program tersebut diarahkan untuk mencapai tiga sasaran utama, yakni menjaga inflasi pangan bergejolak tetap terkendali, menjaga kesinambungan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok agar manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen maupun petani.
Ricky pun menegaskan GPIPS tidak hanya menjadi instrumen stabilisasi harga, tetapi juga bagian dari upaya membangun sistem pangan yang lebih produktif, terintegrasi, dan menyejahterakan.
“Sasaran ini bukan sekadar menjaga stabilitas harga hari ini, tetapi membangun sistem pangan nasional yang semakin tangguh menghadapi perubahan iklim, tekanan global, dan peningkatan kebutuhan menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” tutup Ricky.