US-ABC Beri 8 Rekomendasi agar Ekonomi RI Bisa Tembus 8%, Ini Isinya
PerbesarUS-ASEAN Business Council (US-ABC) menyampaikan delapan rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Hal ini tertuang dalam US-ASEAN Business Council White Paper edisi Oktober 2026.
Country Representative Indonesia US-ABC, Bhredipta Socrana, menilai target tersebut bukan hal yang mustahil maupun tidak realistis, tetapi membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
“Sebetulnya angka 8 persen itu tidak tidak mungkin dan bukan tidak realistis. Namun, itu membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat,” kata Bhredipta dalam US-ASEAN Business Council Media Briefing di Jakarta, Jumat (30/10).
Bhredipta menyinggung kembali soal Indonesia pernah mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen pada era 1980-an, seiring lonjakan penerimaan dari sektor minyak. Memasuki menjelang 1990-an, pertumbuhan ekonomi memang mulai melambat, tetapi masih mampu bertahan di kisaran 6,9 persen.
“Karena apa? Karena ada proses industrialisasi. Proses ini menunjukkan adanya kepercayaan antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk sama-sama melakukan kegiatan ekonomi,” lanjut Bhredipta.
Menurut Bhredipta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak seharusnya hanya dipandang sebagai angka pencapaian, melainkan sebuah tonggak untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemerintah. Sehingga, aktivitas perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan Indonesia dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bhredipta mencontohkan kontribusi perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan, vaksin, dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup. Selain itu, iklim usaha yang stabil dan kepastian kebijakan dinilai dapat membuat kegiatan industri lebih terencana dan terukur.
“Kemudian dengan adanya kegiatan perekonomian yang stabil, dengan adanya jaminan bahwa kegiatan perusahaan itu bisa tetap berlangsung tanpa ada kekhawatiran terkait perubahan kebijakan yang secara mendadak, maka kegiatan pelaku industri bisa lebih terencana, bisa lebih terukur,” jelasnya.
Kepastian hukum dan kebijakan juga dinilai penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja serta membuka peluang bagi pelaku usaha lokal agar dapat terlibat dalam rantai nilai dan rantai pasok global.
Bhredipta pun menginformasikan kontribusi perusahaan-perusahaan anggotanya yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan ada yang telah hadir selama sekitar 100 tahun.
“Adanya perusahaan kami sudah di Indonesia sudah selama 100 tahun, adanya sudah memberikan dukungan kepada BUMN-BUMN bahkan sebelum BUMN itu menjadi bagian dari BUMN pemerintah Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan,” lanjut Bhredipta.
Kemudian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Bhredipta menilai investasi menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang paling potensial. Hal ini mengingat konsumsi domestik dan belanja pemerintah memiliki keterbatasan, baik dari sisi regulasi maupun ketersediaan pasokan. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor juga bergantung pada aktivitas serta kepastian usaha.
“Di mana untuk menumbuhkan investasi tersebut, salah satu kunci pentingnya adalah kepercayaan yang tumbuh antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat secara general,” ucapnya.
Bhredipta juga mengidentifikasi tiga aspek utama untuk membangun kepercayaan tersebut, yakni kejelasan dan konsistensi, kemampuan dan proporsionalitas, serta kemitraan, yang juga dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di tingkat daerah yang dapat menghambat kegiatan usaha.
“Apakah ada disrupsi supply chain, apakah ada krisis geopolitik, apakah ada kondisi-kondisi eksternal yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan industri. Ini sudah menjadi satu tantangan yang harus diselesaikan bersama, agar keberlangsungan usaha tetap ada,” ucap Bhredipta.
Oleh karena itu, US-ABC menyusun delapan rekomendasi untuk mendukung upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Rekomendasi itu diarahkan untuk membantu mengatasi berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi dunia usaha sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Salah satu isu yang disoroti Bhredipta adalah regulasi di sektor digital. US-ABC menilai penyusunan kebijakan perlu disertai kejelasan mengenai tujuan, mekanisme implementasi, serta kesiapan regulator dan sistem pendukung.
“Tetapi ketika ada kesulitan untuk memahami apa sih dimaksud oleh regulasi ini, tujuannya apa, bagaimana implementasinya, sudah siap atau belum regulatornya, ini perlu ada diskusi dan kita harus realistis terhadap apa sih objektif dari policy-nya,” jelasnya.
Berikut delapan rekomendasi US-ABC agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat capai 8%:
1. Memodernisasi proses impor melalui penyederhanaan persyaratan dan penetapan tenggat waktu yang realistis dengan mekanisme monitoring dan eskalasi yang jelas.
2. Memperkuat kepercayaan terhadap standar dan sertifikasi dengan kriteria yang transparan, mengakui hasil penilaian dari lembaga luar negeri yang kredibel, dan memperluas kapasitas pengujian terakreditasi.
3. Meningkatkan kapasitas teknis pemerintah di bidang digital melalui uji coba sebelum implementasi secara luas serta pemanfaatan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan keamanan siber secara produktif dan aman.
4. Meningkatkan kepastian regulasi melalui konsultasi yang bermakna, panduan implementasi yang jelas, masa transisi yang memadai, dan koordinasi pusat-daerah.
5. Memposisikan pemerintah sebagai mitra investasi jangka panjang melalui BKPM, dan memperkuat mekanisme penanganan kendala dan eskalasi.
6. Memperluas transfer pengetahuan dan penguatan kapasitas lokal melalui kemitraan komersial dan penyelarasan persyaratan TKDN dengan kapasitas industri dalam negeri.
7. Menyeimbangkan stabilitas cadangan devisa dan fleksibilitas reinvestasi melalui evaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang melibatkan pemerintah, industri, dan perbankan.
8. Mewujudkan komitmen perdagangan melalui peta jalan implementasi, melibatkan industri terdampak, dan pengukuran hasil dari aspek-aspek terkait.