Pendidikan dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda

Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Najwa Dira Savanja tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pendidikan kerap kali dipandang sebagai penopang utama menuju kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda tentunya dipersiapkan untuk menjadi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga matang secara moral dan sosial. Namun, di balik wajah ideal pendidikan, nyatanya terdapat realitas bahwa ia kerap menjadi ajang persaingan kepentingan elit politik. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua pemerintahan menjadikan pendidikan sebagai sebuah instrumen strategis, baik untuk membangun bangsa maupun untuk memperkuat otoritas. Kondisi ini lantas menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pendidikan masih bisa bersifat objektif, atau justru telah menjadi alat politik yang membentuk paradigma generasi muda?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan situasi saat ini, di mana kebijakan pendidikan sering kali berubah seiring dengan pergantian rezim politik. Perubahan kurikulum yang terlalu sering, pengendalian isi buku pelajaran, hingga pengaruh ideologi tertentu dalam sistem pendidikan mencerminkan adanya intervensi politik yang kuat. Generasi muda, sebagai penerima utama pendidikan, sangat potensial menjadi pihak yang paling terpengaruh. Di satu sisi, politik dapat menanamkan nilai nasionalisme dan solidaritas, tetapi di sisi lain ia juga dapat mengerdilkan daya kritis generasi muda dengan indoktrinasi ideologi sempit.
Pendidikan dan Politik: Hubungan yang Tidak Terpisahkan
Pendidikan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari politik. Hal ini disebabkan karena politiklah yang menentukan arah, tujuan, serta kebijakan suatu pendidikan. Mulai dari kurikulum, pendanaan, hingga orientasi moral yang diajarkan di sekolah, semuanya ditentukan oleh keputusan politik. Hal ini tampak jelas ketika kurikulum kerap kali direvisi untuk menyesuaikan dengan visi pemerintah yang sedang berkuasa.
Selain itu, politik juga menentukan siapa yang mendapat akses lebih besar terhadap pendidikan, sehingga pendidikan juga dianggap sebagai alat distribusi kesempatan sosial. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya sebagai ruang akademik, melainkan juga ajang ideologis yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara.
Pengaruh Politik dalam Pembentukan Karakter Generasi Muda
Intervensi politik dalam dunia pendidikan tentunya berimplikasi langsung pada pembentukan karakter generasi muda. Melalui kurikulum, negara dapat menanamkan nilai-nilai tertentu, seperti nasionalisme, patriotisme, dan kepatuhan terhadap aturan. Dampak positifnya, pendidikan dapat berperan sebagai penjaga solidaritas sosial dan memperkuat ikatan kebangsaan. Namun, dampak negatifnya juga tidaklah kecil: pendidikan bisa menjadi sarana indoktrinasi politik yang membuat generasi muda kehilangan ruang untuk dapat berpikir kritis dan reflektif.
Jika dikaitkan melalui teori fungsionalisme Emile Durkheim, pendidikan memang berfungsi menjaga keteraturan sosial dengan menanamkan nilai kolektif. Akan tetapi, fungsi ini dapat berubah menjadi masalah ketika politik memaksakan nilai yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Pendidikan yang seharusnya mampu membentuk individu berkarakter justru dapat mengarahkan mereka menjadi penerima pasif ideologi dominan.
Tantangan dan Dilema: Netralitas Pendidikan di Tengah Tarik-Menarik Politik
Netralitas pendidikan sering kali digembar-gemborkan, tetapi dalam praktiknya sulit dicapai. Setiap rezim elit politik memiliki kepentingan untuk menanamkan ideologi yang sesuai dengan visi kekuasaannya. Hal ini yang kemudian menciptakan dilema: pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia kritis, tetapi dikendalikan untuk mendukung stabilitas politik.
Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, pendidikan merupakan alat kelas dominan untuk mereproduksi struktur kekuasaan. Melalui sistem pendidikan, ideologi elit politik dapat diturunkan ke generasi muda sehingga ketidaksetaraan dalam sistem sosial dan politik tetap bertahan. Pendidikan akhirnya tidak lagi menjadi ‘ruang pembebasan’, melainkan menjadi mekanisme halus untuk mengendalikan kesadaran masyarakat.
Membangun Pendidikan yang Kritis dan Demokratis
Pada akhirnya, pendidikan memang tidak dapat dilepaskan dari dunia politik, akan tetapi bukan berarti harus tunduk pada kepentingan politik praktis. Yang dibutuhkan ialah pendidikan yang kritis dan demokratis. Pendidikan yang memberi ruang bagi generasi muda untuk mampu berpikir mandiri, menimbang berbagai perspektif, dan berani mengkritik kekuasaan. Pendidikan harus dapat menjadi alat emansipasi, bukan alat indoktrinasi. Guru, orang tua, dan masyarakat menjadi peran penting untuk dapat memastikan bahwa pendidikan tidak hanya sebatas alat mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk kesadaran kritis generasi muda.
Jika politik terus menerus mendominasi pendidikan, maka generasi muda hanya akan tumbuh sebagai korban polarisasi ideologi yang dangkal. Namun, jika pendidikan diarahkan untuk membebaskan, generasi muda tentu akan lahir sebagai agen perubahan sosial yang mampu menjaga demokrasi dan menolak penuh segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, membangun pendidikan yang kritis dan demokratis bukan hanya kebutuhan akademik, melainkan sebagai syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa yang adil, berdaya, dan berkeadaban.
