Di Balik Sekolah Gratis, Ada Biaya yang Tak Pernah Tercatat
Seorang Mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Jakarta
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Najwa Karimah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“Pendidikan gratis belum tentu menghadirkan kesempatan yang setara.”
Pendidikan sering disebut sebagai jalan paling adil untuk mengubah kehidupan seseorang. Melalui pendidikan, setiap anak diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih cita-cita, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Negara pun telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan, mulai dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga penghapusan berbagai pungutan di sekolah negeri. Di atas kertas, akses terhadap pendidikan memang semakin terbuka.
Namun, benarkah pendidikan telah benar-benar dapat diakses secara setara oleh semua anak?
Pertanyaan ini menjadi penting karena persoalan pendidikan hari ini tidak lagi berhenti pada apakah seorang anak dapat bersekolah atau tidak. Tantangan yang semakin terasa justru muncul setelah mereka berhasil masuk ke ruang kelas. Di balik sekolah yang diklaim “gratis”, terdapat berbagai pengeluaran yang sering kali luput dari perhatian, tetapi sangat menentukan kualitas pengalaman belajar peserta didik.
Seorang siswa mungkin tidak lagi dibebani uang pangkal atau SPP. Akan tetapi, ia tetap membutuhkan ongkos transportasi untuk pergi ke sekolah setiap hari, kuota internet untuk mengakses materi pembelajaran, telepon genggam atau laptop ketika guru memberikan tugas berbasis digital, biaya mencetak laporan, membeli buku pendamping, hingga mengikuti kegiatan sekolah yang memerlukan iuran tertentu. Tidak sedikit pula siswa yang merasa perlu mengikuti bimbingan belajar, kursus bahasa asing, atau pelatihan tambahan agar mampu bersaing dalam seleksi perguruan tinggi maupun dunia kerja.
Jika dihitung satu per satu, biaya tersebut mungkin terlihat kecil. Namun, ketika seluruh kebutuhan itu hadir secara bersamaan, beban yang ditanggung keluarga menjadi tidak sedikit. Pada titik inilah pendidikan yang tampak gratis di atas kertas belum tentu benar-benar murah dalam kenyataan.
Perubahan cara belajar setelah pandemi semakin memperjelas kondisi tersebut. Teknologi memang membuka peluang pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Namun, pada saat yang sama, ia juga menghadirkan kebutuhan baru yang tidak semua keluarga mampu memenuhinya. Gawai, internet, hingga perangkat digital kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian dari proses belajar sehari-hari. Akibatnya, kemampuan ekonomi keluarga ikut menentukan sejauh mana seorang anak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
Kondisi ini menciptakan bentuk ketimpangan yang sering kali tidak terlihat. Dua siswa dapat belajar di kelas yang sama, diajar oleh guru yang sama, bahkan menggunakan kurikulum yang sama. Namun, kesempatan mereka untuk berkembang belum tentu setara. Ada siswa yang dapat mengakses berbagai sumber belajar, mengikuti perlombaan, membeli buku tambahan, hingga memperoleh pendampingan belajar di luar sekolah. Di sisi lain, ada siswa yang harus membatasi penggunaan internet agar kuota tidak cepat habis, meminjam telepon genggam milik orang tua, atau bahkan bekerja setelah pulang sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Perbedaan tersebut mungkin tidak tercermin dalam aturan sekolah, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan belajar akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, melainkan juga oleh kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan yang mengiringi proses pendidikan.
Biaya-biaya tersebut sering kali dianggap sebagai konsekuensi yang wajar dari proses belajar. Padahal, justru di sanalah letak persoalannya. Ketika berbagai kebutuhan penunjang pendidikan semakin bergantung pada kemampuan ekonomi keluarga, kesempatan belajar yang dimiliki setiap anak pun menjadi berbeda. Sekolah memang membuka pintunya untuk semua, tetapi tidak semua peserta didik memiliki bekal yang sama untuk memanfaatkan setiap peluang yang tersedia.
Akibatnya, kesenjangan pendidikan hari ini tidak selalu terlihat dari angka partisipasi sekolah. Sebagian besar anak memang berhasil mengenyam pendidikan dasar, tetapi pengalaman belajar yang mereka rasakan bisa sangat berbeda. Ada yang dapat mengikuti lomba karena mampu membayar biaya pendaftaran dan transportasi. Ada yang rutin mengikuti bimbingan belajar sehingga lebih siap menghadapi ujian. Sebaliknya, tidak sedikit siswa yang memilih mengurungkan niat mengikuti kegiatan akademik maupun nonakademik karena khawatir akan membebani orang tuanya.
Situasi seperti ini perlahan membentuk ketimpangan yang lebih halus. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan potensinya, sementara mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah harus puas dengan apa yang tersedia di sekolah. Padahal, prestasi tidak hanya dibangun dari kemampuan individu, tetapi juga dari akses terhadap berbagai fasilitas dan pengalaman belajar yang mendukung.
Fenomena tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari banyaknya anak yang berhasil masuk sekolah. Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bertahan, berkembang, dan meraih prestasi selama menjalani proses pendidikan. Sekolah gratis memang merupakan langkah besar yang patut diapresiasi, tetapi akses yang setara tidak otomatis menghadirkan kesempatan yang setara.
Pemerintah tentu telah berupaya memperluas akses pendidikan melalui berbagai program bantuan. Namun, tantangan pendidikan saat ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Bantuan biaya pendidikan perlu diiringi dengan perhatian terhadap kebutuhan belajar yang terus berkembang, mulai dari pemerataan akses internet, penyediaan perangkat belajar digital bagi siswa yang membutuhkan, penguatan perpustakaan sekolah, hingga dukungan transportasi bagi peserta didik di wilayah terpencil. Kebijakan semacam ini mungkin tidak selalu menjadi sorotan, tetapi dampaknya akan jauh lebih nyata dalam membantu anak-anak belajar tanpa dibayangi keterbatasan ekonomi.
Di sisi lain, sekolah juga dapat menjadi ruang yang lebih peka terhadap kondisi sosial peserta didiknya. Tidak semua tugas harus mengharuskan siswa mencetak dokumen berwarna, membeli bahan presentasi, atau menggunakan aplikasi berbayar. Hal-hal yang tampak sederhana sering kali menjadi pengeluaran tambahan yang cukup berarti bagi sebagian keluarga. Karena itu, setiap kebijakan di tingkat sekolah sebaiknya mempertimbangkan keragaman kondisi ekonomi peserta didik agar tidak tanpa sadar menciptakan hambatan baru dalam proses belajar.
Pada akhirnya, pendidikan yang setara bukan hanya soal membuka akses masuk ke ruang kelas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang yang sama untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik tanpa dibatasi oleh biaya-biaya yang selama ini jarang diperhitungkan. Selama kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar terbaik masih bergantung pada kemampuan membeli kuota internet, memiliki perangkat digital, atau mengikuti berbagai kegiatan tambahan, maka pekerjaan rumah kita belum selesai.
Sekolah gratis adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, keberhasilan pendidikan tidak boleh berhenti pada angka partisipasi atau klaim bahwa biaya sekolah telah dihapuskan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah setiap anak benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil? Jika jawabannya belum, maka mungkin yang perlu kita benahi bukan hanya kebijakan pendidikan, melainkan juga berbagai biaya yang selama ini tidak pernah tercatat, tetapi diam-diam menentukan masa depan begitu banyak anak Indonesia.