Bukan Soal “Bodoh,” tetapi Soal Bahasa Presiden

Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara peluncuran Gerakan PANSar Murah Nasional sekaligus Malam Puncak HUT ke-28 PAN di Plenary Hall, JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Foto: Youtube/PAN TV

Presiden boleh marah. Presiden boleh membantah. Presiden bahkan boleh mengkritik keras orang-orang yang dianggapnya keliru. Tetapi ketika seorang Presiden menggunakan kata “goblok” untuk menyebut pihak yang dianggapnya terlalu pintar, persoalannya bukan lagi sekadar soal emosi. Persoalannya adalah kualitas bahasa seorang kepala negara ketika berhadapan dengan kritik.

Di sinilah problem komunikasinya menjadi polemik.

Bagaimana seorang pemimpin berbicara tentang kejujuran intelektual dengan bahasa yang merendahkan lawan bicara?

Dalam linguistik, kata tidak berdiri sendirian. Makna sebuah kata ditentukan pula oleh siapa yang mengucapkannya, kepada siapa kata itu diarahkan, dalam situasi apa, dan dengan kekuasaan seperti apa kata itu disampaikan. Kata “goblok” mungkin dianggap biasa dalam percakapan informal. Tetapi ketika keluar dari mulut Presiden Republik Indonesia, bobot pragmatik dan sosialnya berubah.

Presiden bukan sekadar individu yang sedang berdebat. Ia adalah simbol institusi negara. Karena itu, masalahnya bukan apakah kata “goblok” tersedia dalam bahasa Indonesia. Tentu saja tersedia. Masalahnya adalah kepantasan pragmatik: apakah kata tersebut tepat digunakan oleh seorang kepala negara ketika merespons kritik?

Di sinilah komunikasi Presiden patut dikritisi.

Jika yang dipersoalkan adalah analisis seorang pakar, bantahlah analisisnya. Jika datanya salah, tunjukkan datanya. Jika argumentasinya lemah, bongkar kelemahannya. Jika tuduhannya merupakan fitnah, jelaskan bagian mana yang tidak benar dan berikan bukti pembanding. Jangan mengubah perdebatan mengenai benar dan salahnya sebuah argumen menjadi persoalan pintar dan gobloknya seseorang. Sebab ketika bahasa bergeser dari kritik terhadap gagasan menjadi serangan terhadap orang, substansi perdebatan justru menghilang.

Lebih problematis lagi, Presiden menggunakan konstruksi “pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar.” Secara linguistik, kalimat ini bukan sekadar kritik terhadap individu tertentu. Ia membangun kategori sosial: mereka yang mengklaim dirinya pakar, tetapi kemudian ditempatkan dalam posisi yang diragukan kepakarannya.

Padahal, negara demokratis justru membutuhkan ruang di mana pakar dapat mengkritik pemerintah tanpa harus takut kehilangan legitimasi hanya karena kritiknya tidak menyenangkan penguasa.

Tentu, kritik dari pakar tidak otomatis benar. Pakar juga bisa keliru. Akademisi juga bisa bias. Pengamat juga bisa membuat analisis yang buruk. Tetapi kesalahan seorang pakar seharusnya dibuktikan melalui argumentasi, data, dan metodologi, bukan dibalas dengan label penghinaan.

Ironisnya, Presiden sendiri memahami bahwa potongan ucapannya akan terus diulang. Ia menyadari bahwa satu kalimat dapat dipotong, disebarkan, dan dikonsumsi publik di luar konteks pidato. Justru karena itu, seorang Presiden seharusnya lebih berhati-hati memilih kata.

Di era media sosial, satu kata dapat mengalahkan satu jam pidato. Publik mungkin lupa seluruh argumentasi tentang pembangunan, kesejahteraan, atau kejujuran intelektual. Tetapi mereka akan mengingat satu kata: “goblok.”

Inilah yang disebut problem efektivitas komunikasi. Pesan yang hendak disampaikan bisa kalah oleh cara pesan tersebut disampaikan.

Bahasa presiden seharusnya tidak hanya terdengar tegas. Ia harus presisi. Bukan hanya berani, tetapi terukur. Bukan hanya mampu membangkitkan tepuk tangan pendukung, tetapi juga mampu menjelaskan sesuatu kepada mereka yang berbeda pandangan.

Sebab ukuran komunikasi seorang presiden bukan seberapa keras ia dapat berbicara. Ukuran sebenarnya adalah seberapa kuat ia dapat memenangkan argumen tanpa merendahkan orang yang berbeda pendapat.