Mengapa Bahasa Pemerintah Sering Sulit Dipahami Publik?
Master's graduate in Applied Linguistics/ Yogyakarta State University / Researcher
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari N Kurniadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Setiap hari masyarakat berinteraksi dengan berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga program ekonomi. Namun, sebelum masyarakat memahami sebuah kebijakan, mereka harus terlebih dahulu memahami bahasa yang digunakan untuk menjelaskannya.
Di sinilah sering muncul persoalan. Pemerintah memiliki bahasa administrasi dan regulasi yang berbeda dengan bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Istilah seperti optimalisasi, transformasi, akselerasi, mitigasi, dan implementasi sering muncul dalam pidato pejabat, dokumen kebijakan, maupun siaran pers pemerintah. Secara teknis, istilah tersebut memiliki makna tertentu. Namun, bagi sebagian masyarakat, kata-kata tersebut masih terasa abstrak dan jauh dari pengalaman sehari-hari.
Dalam perspektif linguistik, fenomena ini disebut sebagai perbedaan register bahasa. Setiap kelompok sosial memiliki gaya bahasa sesuai dengan kebutuhan dan lingkungannya. Dunia hukum memiliki bahasa hukum, dunia akademik memiliki bahasa ilmiah, dunia bisnis memiliki bahasa profesional, dan birokrasi memiliki bahasa administrasi.
Masalah muncul ketika bahasa yang digunakan dalam lingkungan birokrasi tidak diterjemahkan dengan baik ketika berkomunikasi dengan masyarakat umum.
Misalnya, pemerintah sering menggunakan istilah “optimalisasi program”. Dalam bahasa administrasi, optimalisasi berarti upaya meningkatkan efektivitas atau hasil dari suatu program. Namun, masyarakat mungkin lebih mudah memahami jika istilah tersebut diterjemahkan menjadi “memperbaiki program agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat”.
Contoh lain adalah istilah “transformasi digital”. Istilah ini banyak digunakan dalam berbagai program pelayanan publik. Bagi kalangan teknologi dan birokrasi, transformasi digital berarti perubahan sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi. Namun, bagi masyarakat, pertanyaan yang lebih sederhana adalah: apakah pelayanan menjadi lebih cepat? Apakah masyarakat tidak perlu lagi antre panjang? Apakah layanan bisa diakses melalui telepon genggam?
Makna kebijakan sebenarnya baru terasa ketika bahasa abstrak diterjemahkan menjadi pengalaman nyata.
Hal serupa juga terjadi pada istilah “mitigasi”. Dalam kebijakan kebencanaan, mitigasi berarti langkah untuk mengurangi risiko sebelum bencana terjadi. Namun, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana mungkin lebih mudah memahami kalimat seperti “mempersiapkan warga agar dampak banjir atau gempa dapat dikurangi”.
Penggunaan istilah teknis sebenarnya bukan sesuatu yang salah. Pemerintah membutuhkan bahasa formal untuk menyusun aturan, dokumen hukum, dan koordinasi antarinstansi. Kata “implementasi”, misalnya, memiliki fungsi penting dalam dokumen kebijakan karena menunjukkan tahap pelaksanaan sebuah program.
Namun, komunikasi publik membutuhkan lapisan bahasa tambahan. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan apa yang dilakukan, tetapi juga harus menjelaskan apa arti kebijakan tersebut bagi masyarakat.
Di sinilah pentingnya kemampuan menerjemahkan bahasa negara menjadi bahasa publik.
Sebuah kebijakan bantuan sosial, misalnya, tidak cukup dijelaskan sebagai “penguatan mekanisme distribusi bantuan berbasis data terpadu”. Masyarakat lebih membutuhkan penjelasan sederhana: siapa penerimanya, bagaimana cara mendapatkannya, kapan diberikan, dan apa manfaatnya.
Begitu pula dengan program pembangunan infrastruktur. Istilah “percepatan pembangunan konektivitas nasional” mungkin terdengar baik dalam dokumen resmi, tetapi masyarakat akan lebih mudah memahami jika dijelaskan melalui dampak langsung: jalan menjadi lebih mudah dilalui, waktu perjalanan lebih singkat, atau biaya transportasi menjadi lebih murah.
Karena itu, persoalannya bukan apakah pemerintah harus meninggalkan bahasa teknis. Bahasa teknis tetap diperlukan untuk memastikan ketepatan administrasi dan regulasi. Tantangannya adalah bagaimana bahasa tersebut dapat dijembatani agar tidak menciptakan jarak dengan masyarakat.
Bahasa adalah bagian dari keberhasilan sebuah kebijakan. Program yang baik tetapi disampaikan dengan bahasa yang sulit dipahami berpotensi kehilangan makna di tingkat publik.
Bahasa yang sederhana bukan berarti mengurangi kualitas kebijakan. Justru, bahasa yang mudah dipahami menjadi tanda bahwa sebuah kebijakan benar-benar berorientasi kepada masyarakat.