Keinginan Puan Maharani: Program Dinikmati Rakyat dan Birokrasi Tak Melarat

“… sebagai Menko PMK, tentu saja target saya tidak muluk-muluk. Saya tidak mau terlalu banyak program. Saya mau program yang memang bisa dinikmati rakyat dan tidak terlalu banyak proses birokrasi berbelit-belit. Itu saja” _ Puan Maharani

Kalimat itu disampaikan Puan Maharani pada Kompas.com, beberapa waktu ketika dirinya dilantik sebagai Kemenko PMK. Terpilihnya Puan Maharani sebagai Menko PMK, awalnya cukup menghebohkan dengan segala asumsi, yang sejatinya tidak mendasar. Ketidak sukaan personal terhadap Puan Maharani yang dilebih-lebihkan, terutama oleh lawan politik yang sejak awal terlihat “genjen” pada pemerintahan.

Apa yang disampaikan oleh Puan Maharani, kemudian diplintir seolah-olah ia tidak bisa bekerja, bahkan tidak tahu apa yang akan dikerjakannya. Padahal, melihat dari pernyataan Puan Maharani jelas hal itu disampaikan dalam konteks universalitas tugas Kemenko PMK sesuai degan pemahamannya. Puan Maharani tidak berbicara teknis karena keseluruhan program dan kebijakan harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang.

Puan Maharani tidak mau mendahului “rancang bangun” yang sudah ditentukan oleh negara. Ia tinggal mengikuti semua yang sudah ditentukan, lalu menentukan prioritas berdasarkan konsep yang secara teknis bisa diaplikasikan di lapangan. Tentu saja, secara koordinatif Puan Maharani membawahi delapan (8) Kementerian Teknis yang dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan.

Puan Maharani, dalam posisinya sebagai Menko PMK, tidak merasa lebih tinggi secara personal ketimbang Kementerian lainnya. Puan Maharani lebih suka kerja bareng, bergotong royong. Puan Maharani hanya lebih tinggi posisinya secara struktural, maka ia pun suka belajar dan menimba ilmu dari siapapun.

Maka secara tegas Puan Maharani menyampaikan tidak mau muluk-muluk dalam membuat program dan kebijakan. Dua hal penting yang menjadi pertimbangan Puan Maharani adalah; bisa dinikmati oleh rakyat dan proses birokrasi yang tidak berbelit-belit.

Pada perkembangannya, program dan kebijakan Puan Maharani bisa dirasakan dan dinikmati oleh rakyat. Sebut saja kebijakan koordinatif Puan Maharani seperti KIP, KIS, BPJS Kesehatan, KKS, PKH, BMT, Bantuan Beras Sejahtera, bantuan pemanfaatan air bersih, revitalisasi pendidikan vokasional, serta berbagai program pemberdayaan rakyat lainnya adalah sebagian kecil dari program Puan Maharani yang bisa dinikmati. Ini bukan hanya asumsi tapi berdasarkan hasil survey dari Populi Centre: Public Opinion & Policy Research pada 02 November 2017.

Selain itu, semua program dan kebijakan yang dilahirkan tidak memerlukan peraturan birokrasi yang berbelit-belit. Puan Maharani selanjutnya mengadakan rapat-rapat koordinatif, bekerja berdasarkan fiksasi data yang valid, lalu eksekusi. Puan Maharani berpikir, bahwa semua peraturan bisa dikomunikasikan yang penting bisa bergotong royong untuk kerja bersama.

Puan Maharani memang tidak “sangar” sebagaimana beberapa Menteri yang sibuk mengurusi teknis, sebab kerangka kerja Puan Maharani adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) kebijakan. Bagi Puan Maharani yang penting bekerja, hasilnya nyata. Bukan soal berita. Pada akhirnya, berdasarkan laporan tiga tahun kerjanya, Puan Maharani menunjukkan progress pembangunan manusia dan kebudayaan yang luar biasa.