Warga Muda Kawal Peluang Politik Dinasti di Pilkada
Nana Nurwaesari adalah mahasiswi Pascasarjana Ilmu Politik UNAS dan lulusan Ilmu Politik International Islamic University Malaysia. Ia merupakan penggiat kajian Ekonomi Politik dan gerakan masyarakat sipil. Ia dapat ditemui di Instagram @waesarinana
Tulisan dari Nana Nurwaesari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tinggal menghitung bulan. Pilkada yang dicanangkan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, tentunya sudah mulai dipersiapkan dengan baik oleh para penyelenggara. Di sisi lain, para kandidat tentu perlu mempersiapkan diri agar dapat bertanding secara suportif. Namun, ada satu isu menarik yang mencuat menjelang Pilkada 2020 ini yaitu, Politik Dinasti.
Isu Politik Dinasti hadir ketika putra sulung Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo. Pencalonan ini juga diikuti oleh menantu pertama Presiden Jokowi ke panggung politik Pilkada. Dalam Pilkada 2020 ini, pemuda memiliki peran yang sangat vital untuk mengawal proses pesta demokrasi daerah ini agar dapat dimenangkan oleh para kandidat dengan kemampuan memimpin yang baik, bukan hanya sekadar memiliki garis keturunan dari tokoh politik tertentu.
Pada Jumat malam, 14 Agustus 2020, Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan webinar mingguan yang dinamakan Warga Muda Jaga Pilkada yang sudah diselenggarakan sebanyak sembilan kali. Dengan mengusung tema “Politik Dinasti dalam Pilkada Langsung”, webinar ini menghadirkan Jojo Rohi (Deputy Sekjen Komite Independent Pemantau Pemilu), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Direktur Eksekutif Netgrit), M. Syamsul Hidayat S.Sos (Ketua Umum PGK DPW Banten), serta Heru Gian Setiono selaku Koordinator Warga Muda Jaga Pilkada.
Berbicara tentang Politik Dinasti, penerapan Politik Dinasti yang sesungguhnya adalah proses pemilihan pemimpin yang tidak melibatkan rakyat sama sekali. Biasanya, proses pemilihan ini dilakukan secara langsung oleh pemilik kekuasaan dengan menunjuk salah seorang dengan garis keturunan yang sama sabagai pengganti. Proses seperti ini biasanya terjadi pada kerajaan-kerajaan.
Lantas, apakah majunya putra dan menantu Presiden RI dapat dikatakan sebagai upaya dari Politik Dinasti? Sebagai negara Demokrasi, semua orang berhak mencalonkan dirinya untuk dipilih sebagai pemimpin, dan setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih kandidat yang mereka inginkan. Oleh karena itu, fenomena anak dan menantu maju dalam pencalonan adalah hal yang sah-sah saja.
Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian adalah proses kaderisasi yang dilakukan oleh setiap Partai Politik. Salah satu fungsi utama Partai Politik adalah mencetak para pemimpin baru dengan proses kaderisasi yang benar, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang baik sebagaimana yang masyarakat perlukan. Sayangnya, banyak Partai Politik yang tidak menjalankan fungsi ini. Alih-alih menerapkan proses kaderisasi yang bertahap, Partai Politik sering tergiur dengan tokoh-tokoh terkenal seperti artis, pelawak, bahkan para kandidat yang memiliki hubungan darah secara langsung dengan para pemimpin sebelumnya.
Langkah ini diambil tentunya demi satu tujuan yaitu, mendapatkan suara terbanyak agar bisa meraih ‘kursi politik’ yang diharapkan. Pertanyaannya, apabila Partai Politik yang seharusnya menjadi benteng untuk menyeleksi kandidat-kandidat berkualitas tidak berperan dengan baik, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat? Semua narasumber di Warga Muda Jaga Pilkada #9 sepakat bahwa kunci pemberantasan Politik Dinasti ada ditangan para pemilih.
Masyarakat dituntut untuk menjadi pemilih yang cerdas. Melalui pendidikan politik, pemuda diharapkan cerdas dalam menyeleksi kandidat mana yang memang memiliki kapabilitas untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Jojo Rohi menyarankan anak muda untuk berinisiatif bersama Non-Government Organization (NGO) atau Organisasi Masyarakat Sipil lainnya untuk membuat pergerakan dalam mencari tahu latar belakang, portofolio, serta mengawasi sikap dan sifat para kandidat yang akan dipilih nanti. Tujuannya agar masyarakat dapat meyakinkan diri apakah kandidat tersebut layak untuk mereka pilih? Terlepas dari para kandidat memiliki hubungan darah dengan tokoh politik terkenal atau tidak, kapabilitas perlu menjadi acuan dasar untuk pemilihan di setiap bentuk pesta demokrasi.
Heru Gian Setiono selaku Koordinator Warga Muda Jaga Pilkada menggarisbawahi bahwa praktik Politik Dinasti ini sudah terjadi dari zaman kerajaan dahulu, sehingga tidak heran jika praktik ini masih terus terjadi sampai sekarang, walau dalam konteks dan mekanisme yang berbeda. Dengan demikian, pemuda-pemudi bangsa diharapkan jangan sampai lengah! Jangan sampai Politik Dinasti menjadi sebab utama kemunduran demokrasi di Indonesia.
Di akhir webinar, semua narasumber berpesan agar pemuda-pemudi Indonesia terus mengawal pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil, serta tidak bersikap apatis terhadap Partai Politik dan Pilkada, karena yang muda, yang harus jaga Pilkada.