Benarkah Jokowi Diktator?

".... Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama." (Pidato pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI, 20 Oktober 2014)

Terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden RI mungkin tak pernah dibayangkan orang sepuluh tahun lalu. Ia bukan bagian dari trah elit kekuasaan di Indonesia sebelumnya. Tetapi tanpa disangka ia sekarang menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Karir politik Jokowi dibangun dari bawah. Sebelum masuk ke politik, Jokowi adalah pengusaha tingkat Kotamadya. Kemudian ia terpilih menjadi walikota Solo. Di periode pertama, ia sukses membangun kota Solo. Kemudian maju kembali untuk periode kedua. Menariknya di periode kedua tersebut, perolehan suaranya sangat fantastis yaitu 90,09 persen.Artinya, hampir 100% warga Solo memilihnya dan percaya padanya untuk memimpin Kota Budaya itu.

Sukses di Solo, Ia dicalonkan sebagai Gubernur di Jakarta. Sebagai calon kuda hitam yang berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok ia awalnya tak diperhitungkan. Tapi di akhir pemilihan, ia menjungkir balikan calon petahana. Ia sukses terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

Dan, dua tahun kemudian ia menjadi Presiden.

Apa yang dilakukan Jokowi merombak pandangan awam soal kekuasaan di Indonesia. Bahwa orang biasa saja dengan kerja keras dan prestasi, bisa menjadi walikota, gubernur, dan Presiden. Ia membuktikan sendiri bahwa semua orang itu sama di hadapan konstitusi Negara.

Seperti ungkapannya kemarin (09/08), "Dalam negara konstitusi, tidak ada warga negara kelas satu ataupun kelas dua. Namun yang ada adalah warga negara Republik Indonesia."

Dalam ucapannya itu, ia sebenarnya telah membuktikannya. Semua orang harus punya kesempatan yang sama. Karena itu, ruang diskriminasi atas nama perbedaan apapun harus dihapuskan. Konstitusi neggara kita menjamin itu.

Meskipun demikian, naiknya Jokowi sebagai Presiden tidak hanya diiringi pujian, tapi juga kritik dan cacian padanya. Banyak orang menuduhnya sebagai Presiden Ndeso, kurang wibawa, bahkan tak sedikit juga yang menyebutnya klemar-klemer. Ternyata tuduhan itu meleset.

Langkah politik Jokowi justru membuktikan sebaliknya. Banyak hal ia bersikap tegas dan keras, seperti soal radikalisme agama dan penegakan UU yang tak pandang bulu. Tetapi saat ia bersikap tegas, tuduhan sebaliknya mampir padanya. Ia dituduh Diktator dan Otoriter.

Kritik dan cacian seperti tak ada habisnya. Itu yang membuat Jokowi bingung. "Ada yang menyampaikan, Presiden ndeso, Presiden klemar-klemer, tidak tegas. Eh begitu kita menegakkan UU balik lagi, loncat menjadi otoriter, menjadi diktator. Yang benar yang mana?," kata Jokowi.

Tetapi terlepas dari itu, Jokowi sejauh ini masih tunduk pada Konstitusi, sebagaimana yang Ia sampaikan saat pelantikannya. Ia tidak bertindak sewenang-wenang sebagai pemimpin negara. Dan tak ada kekuasaan yang absolut di tangannya.

Itu ditegaskan sendiri oleh Presiden dan bisa kita buktikan sendiri saat ini. "Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Jokowi.

Meskipun masih banyak PR yang harus dibenahi saat ini, tetapi apa yang dikerjakan pemerintahan Jokowi telah menunjukan banyak perubahan. Kita wajib dukung. Kritik sangat diperbolehkan, tapi tidak dengan ujaran kebencian yang membabi buta.