Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik

Ilustrasi gambar masyarakat : https://www.pexels.com/photo/people-on-the-street-2926723/

Menurut laporan survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Senin (11/7/2022), kepercayaan publik terhadap partai politik temuan survei nasional 11 – 21 Februari 2022 berada di posisi paling rendah dibanding institusi negara/politik lainnya. Indikator Politik melakukan survei ini pada 16-24 Juni 2022 terhadap 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Survei itu mencatat partai politik hanya menerima kepercayaan dari 56,6% responden. Jauh tertinggal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipercaya oleh 93,3% responden.Setelah TNI, responden paling banyak percaya pada presiden dengan tingkat kepercayaan 84,5%. Diikuti Polri 76,4%, Kejaksaan Agung 74,5%, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 73,2%. Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menerima kepercayaan dari 64,6% responden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 62,6%.

Institusi demokrasi yang penting seperti partai politik, mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif lebih rendah dibanding institusi demokrasi yang lain. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap parta politik, penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri, dan menunjukan bahwasanya rakyat memiliki partispasi politik yang tinggi. Pada saat musim pemilu tiba para kader partai politik berbondong - bondong mengambil hati masyarakat dengan berbagai aksi kampanye, mengapa demikian?. Hal ini tentu saja dikarenakan partai politik membutuhkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan peran politik. Tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, maka mustahil sebuah partai politik bisa memperoleh kekuasaan, dan menjalankan semua program kerjanya.

Permasalahan Internal Partai

Permasalahan Ini menimbulkan tanda tanya, karena bagaimana bisa sebuah institusi yang seharusnya memiliki kedekatan dengan rakyat, malah justru menjadi lembaga yang tidak banyak mendapatkan kepercayaan dari rakyat ?. Salah satu faktor utama dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik sebenarnya tak lepas dari dalam partai politik itu sendiri, mulai dari banyaknya elit partai yang tersandung kasus korupsi hingga banyaknya kebijakan yang dibuat partai politik ketika telah menduduki bangku dewan perwakilan rakyat malah tidak mewakili rakyat dan justru malah merugikan rakyat itu sendiri.

Dalam hal ini saya berasumsi, sepertinya masyarakat pun sudah bosan dan tidak peduli dengan janji-janji manis yang dibuat saat menjelang pemilu. Ditambah lagi sederet pengurus partai politik yang banyak tersandung kasus, semakin membuat kepercayaan rakyat semakin hilang. Selain itu, partai politik perlu memperhatikan bahwa dalam pemilu masyakarakat lebih memilih tokoh calon pemimpin ketimbang partai politik pengusung, maka diperlukan sosok pemimpin yang kuat, memiliki track record yang baik, prestasi, dan keahlian dalam menjalan demokrasi nantinya. Oleh karena itu, partai politik memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Urgensi Kepercayaan

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin menguat. Bagi masyarakat, partai politik tidak memberikan dampak positif untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara, sebagian besar malah menciptakan kondisi politik yang tidak beraturan. Krisis kepercayaan ini dilatar belakangi karena adanya kinerja buruk partai politik yang ditunjukkan melalui banyaknya kader partai politik terlibat kasus korupsi, dan kader partai tidak berpihak kepada rakyat. Kinerja buruk kader partai ini membuat masyarakat pesimis terhadap partai politik sebagai pilar demokrasi. Sejatinya kader partai politik harus mampu menjaga nilai-nilai demokrasi kapanpun dan dimanapun terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, kesetaraan, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan kebijakan publik.