Saat Algoritma Ikut Berpolitik: Siapa yang Menentukan Informasi yang Kita Lihat?

Hal seperti menjadi makin penting pada saat politik masuk ke dalam kehidupan digital kita sehari-hari. Pada pemilu 2024, media sosial tidak lagi sekadar pelengkap kampanye. Media sosial menjadi salah satu ruang yang penting untuk menyampaikan pesan politik, membangun citra dari kandidat politik, mengajak Masyarakat untuk turut berpartisipasi, juga untuk makin menarik perhatian para pemberi suara. KPU bahkan bekerja sama dengan TikTok untuk memperkuat sosialisasi informasi kepemiluan dan partisipasi Masyarakat. KPU menyebut lebih dari separuh audiens TikTok merupakan pemilih muda, sehingga platform tersebut dinilai strategis untuk menyebarkan informasi Pemilu 2024.

Di sisi lain, perkembangan seperti ini merupakan kabar baik bagi demokrasi. Informasi politik menjadi lebih mudah untuk diakses sehingga menjadikan Masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan pendapat mereka. Di satu sisi ada pertanyaan yang seringkali luput dari perhatian kita: Ketika kita merasa bahwa kita bebas untuk memilih informasi politik, apakah kita dapat sepenuhnya menentukan apa informasi yang kita lihat.

Dari Editor ke Algoritma

Pada media konvensional, informasi yang hadir ke Masyarakat telah melalui proses seleksi. Editor, wartawan, dan pemilik media memiliki peran dalam menentukan media mana yang dianggap layak untuk diberitakan. Dalam komunikasi politik proses ini dapat dipahami melalui konsep gatekeeping, yaitu proses Ketika pihak tertentu menentukan informasi apa yang dapat diteruskan ke khalayak. Namun, di era media sosial, gatekeeper bukan hanya lagi seorang manusia. Algoritma platform turut menentukan mana konten yang akan muncul kepada pengguna. Riwayat tontonan, interaksi yang dilakukan pengguna, akun yang diikuti pengguna, hingga jenis konten yang sering mendapat perhatian dari pengguna dapat sangat memengaruhi pengalaman seseorang Ketika membuka media sosial. Berakibat, dua orang yang sama dapat melihat informasi politik yang berbeda.

Dari sinilah persoalannya. Sebelumnya Masyarakat hanya menghadapi pertanyaan “berita mana yang dipilih media?’,’ maka kini muncul pertanyaan baru: “konten apa yang dipilihkan oleh sistem untuk saya?” Algoritma bukan actor utama dalam arti memiliki pilihan politik seperti manusia. Namun, sistem rekomendasi memiliki kemampuan konten yang lebih banyak diperhatikan oleh pengguna. Di dalam konteks politik, kemampuan tersebut menjadi penting karena perhatian publik merupakan sumber kekuatan yang sangat berharga.

Ketika yang Ramai Dianggap Penting

Kondisi tersebut berkaitan dengan teori agenda-setting. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Di era media sosial, proses tersebut menjadi semakin kompleks karena agenda publik tidak hanya dibentuk oleh media massa. Politisi, tim kampanye, influencer, pengguna biasa, dan algoritma platform semuanya dapat berkontribusi terhadap isu yang menjadi ramai.

Misalnya, ketika sebuah isu politik terus muncul di linimasa, dibicarakan oleh banyak akun, dan mendapatkan ribuan komentar, masyarakat dapat menganggap isu tersebut sebagai persoalan politik yang sangat penting. Padahal, sesuatu yang ramai belum tentu merupakan sesuatu yang paling penting bagi kepentingan publik.

Media sosial akhirnya menciptakan ekonomi perhatian: siapa yang mampu mendapatkan perhatian paling besar, dialah yang memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi percakapan publik.

Masalahnya, perhatian sering kali lebih mudah diperoleh melalui konten yang mengejutkan, kontroversial, atau emosional daripada melalui penjelasan politik yang panjang dan kompleks.

Ketika Politik Dikemas Menjadi Konten

Persoalan berikutnya adalah framing. Satu peristiwa politik dapat disampaikan dengan cara yang berbeda. Sebuah kebijakan dapat dibingkai sebagai keberhasilan oleh satu kelompok, tetapi dianggap sebagai kegagalan oleh kelompok lainnya. Peristiwa yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda karena informasi tersebut dikemas melalui sudut pandang tertentu.

Di media sosial, framing menjadi semakin kuat karena informasi politik sering dikemas dalam bentuk video pendek, meme, potongan pernyataan, judul provokatif, atau narasi yang sederhana. Format semacam ini memang membuat politik lebih mudah dipahami dan menarik bagi pengguna. Namun, penyederhanaan juga dapat membuat persoalan politik yang sebenarnya kompleks kehilangan konteks. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak lagi bertanya, “Apa yang sebenarnya terjadi?,” tetapi lebih cepat bertanya, “Saya harus berada di pihak yang mana?”

Ketika Linimasa Menjadi Ruang Gema

Masalah lain muncul ketika pengguna terus-menerus mendapatkan informasi yang sesuai dengan pandangannya. Seseorang yang sering berinteraksi dengan konten politik tertentu dapat semakin sering menemukan konten dengan perspektif serupa. Lama-kelamaan terbentuk apa yang dikenal sebagai echo chamber, yaitu kondisi ketika seseorang berada dalam lingkungan informasi yang terus mengulang pandangan yang relatif sama.

Dalam kondisi seperti ini, perbedaan pendapat menjadi semakin sulit ditemui. Bukan karena pandangan berbeda tidak ada, tetapi karena pandangan tersebut mungkin tidak masuk ke dalam lingkungan informasi yang dikonsumsi seseorang. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa pendapatnya adalah pendapat mayoritas hanya karena hampir semua konten yang muncul di linimasanya mengatakan hal yang sama. Padahal, linimasa pribadi bukanlah gambaran keseluruhan masyarakat.

Pemilu 2024 Menunjukkan Risikonya

Fenomena ini bukan sekadar kemungkinan teoritis. Dalam pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu menemukan 341 dugaan pelanggaran konten internet. Dari jumlah tersebut, 326 atau sekitar 96 persen merupakan dugaan ujaran kebencian, sementara dugaan berita bohong tercatat lima kasus. Bawaslu juga menyebut ujaran kebencian sebagai tren pelanggaran tertinggi di media sosial pada pengawasan Pemilu 2024. Dalam pemetaan berdasarkan platform, Facebook mencatat 33,2 persen, Instagram 29,9 persen, X 28,5 persen, TikTok 7,9 persen, dan YouTube 0,6 persen.

Data tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memang telah menjadi bagian penting dari pertarungan komunikasi politik. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan politik, tetapi juga ikut memproduksi, menyebarkan, dan memperkuat pesan tersebut. Di sinilah algoritma menjadi penting untuk diperhatikan. Ketika sebuah konten mendapatkan banyak interaksi, konten tersebut berpotensi mendapatkan perhatian yang lebih luas. Jika konten yang mendapatkan perhatian adalah konten provokatif atau penuh kebencian, maka persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang membuat konten, tetapi bagaimana konten tersebut dapat beredar dan memperoleh perhatian publik.

Bukan Berarti Media Sosial Harus Disalahkan

Namun, menyalahkan algoritma sepenuhnya juga bukan solusi. Media sosial telah memberikan manfaat besar bagi demokrasi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik, mengawasi pemerintah, mengikuti perkembangan politik, dan berdiskusi mengenai persoalan publik tanpa harus menunggu ruang yang disediakan media konvensional. Bahkan, Bawaslu sendiri menilai media sosial dapat membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, meskipun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi.

Dengan kata lain, persoalannya bukan apakah media sosial baik atau buruk bagi demokrasi. Persoalannya adalah bagaimana media sosial digunakan dan bagaimana masyarakat memahami cara kerja ruang digital tersebut.

Kita perlu menyadari bahwa apa yang muncul di linimasa bukanlah cermin netral dari seluruh realitas politik. Ada proses seleksi, rekomendasi, pengemasan, dan pengulangan yang terjadi di baliknya.

Siapa yang Sebenarnya Menentukan?

Mungkin jawaban dari pertanyaan dalam judul artikel ini bukan sekadar “algoritma.” Informasi politik yang kita lihat merupakan hasil interaksi banyak pihak: platform dan algoritmanya, media, politisi, tim kampanye, influencer, pembuat konten, serta kita sendiri sebagai pengguna.

Kita ikut menentukan apa yang muncul di linimasa melalui apa yang kita tonton, sukai, komentar, bagikan, dan ikuti. Karena itu, pengguna bukan hanya korban dari algoritma. Kita juga memiliki peran dalam membentuk lingkungan informasi kita sendiri.

Inilah alasan mengapa literasi digital menjadi semakin penting dalam demokrasi. Masyarakat tidak cukup hanya mampu menggunakan media sosial. Masyarakat juga harus mampu mempertanyakan informasi yang diterimanya.

Sebelum mempercayai sebuah konten politik, kita perlu bertanya: siapa yang membuatnya? Apa sumber informasinya? Apa konteks lengkapnya? Mengapa konten ini muncul berulang kali di hadapan saya? Apakah ada sudut pandang lain yang belum saya lihat?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut dapat menjadi bentuk kecil dari partisipasi demokratis.

Pada akhirnya, algoritma memang dapat ikut menentukan apa yang kita lihat, tetapi algoritma tidak seharusnya menentukan apa yang kita percaya.

Demokrasi membutuhkan masyarakat yang tidak hanya aktif berbicara, tetapi juga mampu berpikir kritis. Kita boleh memiliki pilihan politik yang berbeda. Kita boleh tidak setuju. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak membuat kita berhenti memeriksa fakta atau menganggap kelompok lain sebagai musuh.

Di era ketika politik semakin dekat dengan layar ponsel, mempertahankan demokrasi bukan hanya soal siapa yang memenangkan pemilu. Demokrasi juga tentang siapa yang mengendalikan informasi, bagaimana informasi itu dibentuk, dan seberapa kritis kita sebagai masyarakat dalam menerimanya.

Sebab, jika kita tidak pernah bertanya mengapa sebuah informasi terus muncul di hadapan kita, mungkin suatu hari kita bukan lagi sekadar menggunakan media sosial untuk melihat politik. Kita justru sedang melihat politik melalui apa yang dipilihkan media sosial untuk kita.