Indonesia Maju, tetapi Siapa yang Tertinggal?

Ilustrasi kesenjangan pembangunan yang masih menjadi tantangan menuju Indonesia yang lebih adil dan merata,walkspx.pixlesh

Setiap kali pemerintah meresmikan jalan tol baru, pelabuhan modern, atau kawasan industri, kita sering mendengar kalimat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara maju. Optimisme itu memang beralasan. Pembangunan berlangsung di banyak wilayah, investasi

terus didorong, dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang kerap dibanggakan. Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, ada pertanyaan yang jarang dibahas secara mendalam: ketika Indonesia melaju, apakah seluruh rakyat benar-benar ikut melangkah?

Kemajuan tidak boleh hanya diukur dari beton yang berdiri atau angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Pembangunan baru memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik yang tinggal di pusat kota maupun di daerah terpencil. Sayangnya, realitas menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia memang mengalami perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Nilai Gini Ratio nasional pada September 2025 tercatat sebesar 0,363, dengan ketimpangan di wilayah perkotaan tetap lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Artinya, perbaikan telah terjadi, tetapi pemerataan manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. (Badan Pusat Statistik Indonesia⁠)

Kesenjangan itu tidak selalu tampak dalam bentuk kemiskinan yang ekstrem. Ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ada sekolah yang telah memanfaatkan teknologi digital secara optimal, sementara sekolah lain masih kekurangan ruang kelas dan akses internet. Ada masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan dalam hitungan menit, sementara sebagian lainnya harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk bertemu tenaga medis. Ada anak muda yang mudah memperoleh peluang kerja karena tinggal di pusat ekonomi, sementara yang lain harus meninggalkan kampung halamannya demi mencari masa depan yang lebih baik.

Inilah alasan mengapa pembangunan tidak boleh dipahami hanya sebagai proyek fisik. Jalan yang mulus memang penting, tetapi jalan itu harus menghubungkan kesempatan. Bandara yang megah memang membanggakan, tetapi kemegahan itu harus membuka akses ekonomi bagi masyarakat sekitar. Gedung-gedung tinggi akan kehilangan maknanya apabila masih ada warga yang merasa tidak ikut menikmati hasil pembangunan.

Lebih dari sekadar persoalan ekonomi, ketimpangan juga dapat memengaruhi rasa kebangsaan. Ketika suatu daerah merasa terus tertinggal, muncul perasaan bahwa pembangunan hanya berpihak pada wilayah tertentu. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, kepercayaan terhadap negara dapat melemah dan identitas kedaerahan menjadi lebih dominan daripada identitas sebagai bangsa Indonesia. Di sinilah isu etnonasionalisme menjadi relevan. Persatuan tidak hanya dijaga melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga melalui keadilan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.

Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang lebih inklusif. Pemerataan bukan berarti setiap daerah harus memiliki pembangunan yang sama, melainkan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, internet yang merata, lapangan kerja yang layak, serta dukungan bagi ekonomi lokal harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.

Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal arah pembangunan tersebut. Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton yang mengamati angka-angka statistik. Mereka harus menjadi penyampai gagasan, penggerak perubahan, dan pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari seberapa cepat negara bertumbuh, tetapi juga dari seberapa sedikit rakyat yang tertinggal.

Indonesia memang sedang maju. Namun, kemajuan itu baru pantas dirayakan apabila tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena tempat tinggalnya, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan dasar, dan tidak ada lagi daerah yang merasa menjadi penonton di negeri sendiri. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukanlah seberapa tinggi ia membangun, melainkan seberapa luas manfaat pembangunan itu dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.