Antara Data dan Empati dalam Komunikasi Kesehatan Publik

Sumber foto: https://fikes.esaunggul.ac.id/7221-2/#

Pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, belakangan ini telah memicu polemik dan kontroversi yang tampaknya tak kunjung reda. Dua pernyataan yang diucapkannya menjadi sorotan publik. Pertama, ia menyatakan bahwa laki-laki dengan lingkar pinggang 33 inci ke atas pasti mengalami obesitas dan akan "menghadap Allah" lebih cepat. Kedua, ia mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan 15 juta Rupiah per bulan lebih pintar dan sehat dibandingkan mereka yang hanya berpenghasilan 5 juta Rupiah per bulan (CNN Indonesia, 2024).

Kedua pernyataan ini menuai kritik tajam karena dianggap terlalu menyederhanakan isu kesehatan dan sosial yang kompleks. Dalam artikel ini, kita akan membahas kedua pernyataan tersebut secara mendalam, mengevaluasi argumen yang muncul, dan merenungkan pentingnya komunikasi yang tepat dalam isu kesehatan masyarakat.

Pernyataan pertama Menkes berfokus pada hubungan antara lingkar pinggang, obesitas, dan harapan hidup. Ia menyebut bahwa laki-laki dengan lingkar pinggang 33 inci atau lebih dikategorikan sebagai obesitas dan memiliki risiko kematian lebih cepat. Pernyataan ini tampaknya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya obesitas, yang memang menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kemenkes, sekitar 23% penduduk Indonesia berusia 18 tahun ke atas mengalami obesitas. Artinya, satu dari lima orang dewasa di negeri ini berhadapan dengan kondisi ini, yang meningkatkan risiko penyakit seperti jantungan, diabetes, dan stroke.

Namun, pernyataan tersebut menuai kritik karena terkesan terlalu absolut. Obesitas memang secara ilmiah dikaitkan dengan berbagai risiko kesehatan, tetapi tidak serta merta menentukan umur seseorang. Banyak faktor lain yang mempengaruhi harapan hidup, seperti genetika, pola makan, aktivitas fisik, dan akses ke pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

Seorang individu dengan lingkar pinggang besar belum tentu memiliki kesehatan buruk jika ia menjalani gaya hidup sehat. Sebaliknya, seseorang yang tampak kurus atau memiliki lingkar pinggang kecil bisa saja menghadapi masalah kesehatan serius atau meninggal lebih cepat karena faktor lain, seperti penyakit bawaan atau kecelakaan.

Realitas ini diperkuat oleh pengamatan sosial sehari-hari. Banyak orang yang tampak gemuk hidup panjang dan sehat, sementara ada pula yang tampak fit namun meninggal di usia muda. Pernyataan bahwa lingkar pinggang 34 inci ke atas berarti "menghadap Allah lebih cepat" terasa berlebihan dan tidak sensitif, terutama karena isu hidup dan mati sering kali dianggap sebagai ranah takdir Ilahi dalam budaya Indonesia.

Seorang pejabat publik seharusnya berhati-hati agar pesan kesehatannya tidak disalah artikan sebagai vonis, melainkan sebagai pengingat untuk menjaga pola hidup sehat. Pesan yang lebih tepat mungkin adalah menekankan pentingnya olahraga, pola makan seimbang, dan pemeriksaan kesehatan rutin, tanpa menghubungkannya langsung dengan prediksi kematian.

Pernyataan kedua Menkes lebih kontroversial lagi. Ia menyatakan bahwa individu dengan gaji 15 juta Rupiah per bulan lebih pintar dan sehat dibandingkan mereka yang berpenghasilan 5 juta Rupiah per bulan. Menurut saya terdapat kekeliruan logika kausalitas. Hanya karena ada korelasi antara pendapatan dan akses kesehatan atau pendidikan, bukan berarti satu menyebabkan yang lain secara langsung dan universal False Cause (Post hoc ergo propter hoc).

Pernyataan ini tampaknya ingin menunjukkan bahwa kekayaan membawa keunggulan dalam hal kesehatan dan intelektualitas, tetapi justru memicu reaksi keras karena dianggap menggeneralisasi dan mengabaikan kompleksitas kehidupan nyata.

Secara logika, Ini bertentangan dengan prinsip dalam filsafat ilmu bahwa realitas (terutama realitas sosial dan biologis) bersifat multi-kausal dan kompleks. Penghasilan yang lebih tinggi memang dapat memberikan akses lebih baik ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan pendidikan—faktor yang mendukung kesehatan dan perkembangan intelektual.

Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang berpenghasilan tinggi yang menderita penyakit akibat stres, gaya hidup tidak sehat, atau kurangnya waktu untuk berolahraga (Putri et al., 2020).

Sebaliknya, individu dengan penghasilan rendah sering kali menjalani hidup sehat karena mengandalkan pola makan sederhana, aktivitas fisik dari pekerjaan sehari-hari, dan dukungan sosial yang kuat. Contohnya, masyarakat pedesaan di Indonesia, yang mungkin tidak memiliki penghasilan bulanan tetap, sering kali menunjukkan tingkat kesehatan yang baik berkat gaya hidup natural dan solidaritas mekanik yang erat.

Soal kepintaran, pernyataan ini juga rapuh. Kecerdasan tidak bisa diukur semata-mata dari penghasilan. Pendidikan, lingkungan sosial, dan kesempatan belajar memainkan peran besar dalam membentuk intelektualitas seseorang. Banyak individu berpenghasilan rendah yang menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup, sementara tidak sedikit orang kaya yang bergantung pada privilege tanpa mengasah kemampuan intelektual mereka.

Studi seperti World Happiness Report bahkan menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan—yang sering dikaitkan dengan kesehatan mental—lebih dipengaruhi oleh faktor seperti hubungan sosial dan rasa komunitas, bukan hanya uang (Helliwell et al., 2023)..

Pernyataan ini juga berpotensi menyinggung karena seolah-olah menilai derajat manusia berdasarkan materi. Di Indonesia, di mana nilai-nilai kesederhanaan dan solidaritas masih kuat, mengaitkan kesehatan dan kepintaran dengan gaji bulanan terasa tidak relevan dan tidak adil.

Masyarakat pun membuktikan hal ini dengan contoh nyata: ada orang kaya yang sakit-sakitan dan ada pula yang miskin namun sehat dan cerdas. Dengan demikian, pernyataan Menteri ini gagal mencerminkan realitas yang beragam dan kompleks.

Kedua pernyataan Menkes menunjukkan bahwa niat baik untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat bisa berbalik menjadi bumerang jika tidak disampaikan dengan hati-hati. Sebagai pejabat publik, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang berbasis fakta ilmiah, inklusif, dan sensitif terhadap nilai-nilai budaya.

Obesitas memang perlu menjadi perhatian, tetapi bukan dengan cara menakut-nakuti atau memberikan vonis kematian. Demikian pula, isu kesehatan dan kecerdasan seharusnya tidak dikaitkan secara simplistik dengan penghasilan, karena hal ini justru dapat memicu persepsi diskriminatif.

Komunikasi publik yang efektif harus berfokus pada solusi, bukan generalisasi. Misalnya, alih-alih mengatakan bahwa lingkar pinggang besar berarti kematian lebih cepat, Menteri bisa mendorong kampanye gaya hidup sehat dengan slogan seperti "Jaga Pinggang, Jaga Kesehatan." Begitu pula, daripada membandingkan kesehatan berdasarkan gaji, ia bisa menekankan pentingnya akses kesehatan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi.

Polemik seputar pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana menyampaikan isu kesehatan kepada publik. Obesitas adalah tantangan nyata yang perlu ditangani, tetapi tidak dengan cara yang membuat masyarakat merasa dihakimi.

Dengan demikian, problem utama dari pernyataan Menkes bukan terletak pada niat baik di baliknya, melainkan pada bentuk penyampaian dan asumsi logis serta etis yang ia bawa. Kampanye kesehatan publik yang baik seharusnya mengedukasi tanpa merendahkan, membangun kesadaran tanpa mengintimidasi, dan menghormati keberagaman manusia tanpa menyederhanakannya menjadi data statistik belaka.