Ekonomi Tumbuh, Tetapi Daya Beli Rakyat Jangan Sampai Tertinggal

Ilustrasi gambar Dibuat Penulis dengan (AI Generated)

Pertumbuhan ekonomi sering terdengar meyakinkan ketika disampaikan melalui angka. Namun bagi masyarakat, ukuran ekonomi tidak selalu berhenti pada persentase pertumbuhan, neraca perdagangan, atau stabilitas inflasi. Ekonomi akan terasa nyata ketika harga kebutuhan pokok dapat dijangkau, pekerjaan tersedia, pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan masa depan terasa lebih pasti.

Perdebatan mengenai arah ekonomi Indonesia kembali menjadi perhatian ketika pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan sekaligus menghadapi tekanan harga pangan dan ketidakpastian ekonomi global. Inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional, tetapi tekanan dari kelompok pangan patut menjadi perhatian karena kenaikan harga kebutuhan dasar langsung dirasakan masyarakat.

Di sinilah persoalan politik dan ekonomi bertemu. Kebijakan ekonomi bukan sekadar persoalan angka dalam laporan pemerintah. Setiap keputusan mengenai anggaran, subsidi, pajak, bantuan sosial, investasi, maupun belanja negara pada akhirnya memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli pada kuartal IV 2026. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya menjaga konsumsi masyarakat sebagai salah satu penggerak ekonomi. Namun, stimulus tidak seharusnya hanya dilihat dari besar kecilnya anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menerima manfaatnya dan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Bantuan sosial, subsidi upah, insentif pajak, dan berbagai stimulus ekonomi memang dapat menjadi bantalan ketika daya beli menghadapi tekanan. Tetapi kebijakan semacam itu juga perlu dibarengi dengan evaluasi yang terbuka. Jangan sampai kebijakan hanya menghasilkan angka penyaluran yang tinggi, sementara dampak ekonominya tidak cukup kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah disiplin fiskal. Pemerintah telah menekankan efisiensi penggunaan anggaran negara dan menargetkan penghematan melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa.

Efisiensi tentu diperlukan. Negara tidak boleh menghabiskan uang rakyat tanpa perhitungan yang jelas. Tetapi efisiensi juga tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemotongan anggaran. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat publik yang dapat diukur.

Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Di satu sisi, belanja negara diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, ruang fiskal harus dijaga agar tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar pada masa mendatang. Karena itu, kebijakan ekonomi membutuhkan keseimbangan antara pertumbuhan, perlindungan sosial, dan keberlanjutan keuangan negara.

Tekanan terhadap harga pangan juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Data pemerintah menunjukkan inflasi pangan bergejolak meningkat, antara lain dipengaruhi harga beras, cabai, daging ayam, dan komoditas pangan lainnya. Kondisi cuaca dan dampak El Niño turut menjadi risiko terhadap produksi pangan.

Masalah pangan tidak dapat diselesaikan hanya dengan operasi pasar ketika harga sudah naik. Pemerintah perlu memperkuat produksi, distribusi, cadangan pangan, dan perlindungan petani secara bersamaan. Jika produksi terganggu, distribusi tidak efisien, dan biaya produksi meningkat, maka masyarakat akan tetap menghadapi harga tinggi meskipun berbagai intervensi dilakukan.

Di titik ini, politik ekonomi seharusnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana membagi manfaat pertumbuhan tersebut secara lebih luas.

Bank Indonesia sendiri mempertahankan BI-Rate pada 5,75 persen pada September 2026 sembari memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Bank Indonesia juga mencatat adanya tekanan terhadap rupiah di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas rupiah penting karena perubahan nilai tukar dapat memengaruhi biaya impor, harga bahan baku, dan pada akhirnya harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Karena itu, kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan dengan koordinasi yang baik.

Namun masyarakat tidak membutuhkan sekadar narasi bahwa ekonomi berada dalam kondisi terkendali. Masyarakat membutuhkan bukti yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketika pemerintah berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, indikator keberhasilannya seharusnya tidak hanya dilihat dari angka makroekonomi. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, memperkuat UMKM, menjaga harga pangan, dan mengurangi kesenjangan.

Inilah tantangan politik ekonomi yang sebenarnya. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan tanpa pemerataan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menikmati hasil pembangunan.

Karena itu, masyarakat perlu terus mengawasi kebijakan ekonomi secara kritis. Bukan untuk menolak setiap kebijakan pemerintah, tetapi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan yang jelas, dasar yang kuat, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi situasi yang tidak sederhana. Ada peluang pertumbuhan, tetapi ada pula tekanan dari harga pangan, kondisi global, nilai tukar, serta kebutuhan menjaga kesehatan APBN. Pemerintah perlu menjawab semua tantangan tersebut secara terbuka dan terukur.

Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi bukan hanya ketika angka pertumbuhan terlihat bagus di atas kertas. Keberhasilan yang lebih bermakna adalah ketika masyarakat dapat merasakan bahwa pendapatan mereka cukup, kebutuhan pokok terjangkau, pekerjaan tersedia, dan negara hadir ketika tekanan ekonomi datang.

Ekonomi yang sehat bukan sekadar ekonomi yang tumbuh. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang pertumbuhannya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.