Atlet Menanggung Risiko, Siapa Bertanggung Jawab?
Doktor Kriminologi Universitas Indonesia, Jurnalis Senior Nusantara TV
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nastiti Lestari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dua atlet meninggal dalam rangkaian Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2026. Syabilla Rizkia Putri Raharja, atlet selam asal Jepara, meninggal setelah mengalami insiden ketika berlomba di perairan terbuka. Ayudiah Rivana, pesilat Kota Semarang, meninggal dalam perawatan setelah menjalani operasi cedera jari yang dialaminya saat bertanding.
Kematian keduanya membawa pertanyaan yang tidak selesai dengan belasungkawa: bagaimana risiko dibentuk dan tanggung jawab dibagikan ketika atlet menanggung akibat paling akhir dari penyelenggaraan olahraga? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab melalui sebuah autopsi kriminologis.
Urgensinya semakin nyata setelah Kukuh Angga W, pesilat asal Blora, mengalami kejang usai menerima bantingan pada 27 Oktober. Wasit melakukan hitungan sebelum memanggil tim medis. Ketua KONI Jawa Tengah menjelaskan bahwa tindakan itu mengikuti ketentuan pertandingan yang dirujuk karena bantingan dinilai bukan pelanggaran. Kukuh kemudian mendapat perawatan dan, menurut keterangan KONI pada 29 Oktober, telah diizinkan pulang.
Persoalan kewenangan pertolongan juga menjadi sorotan ketika pebulu tangkis Tiongkok Zhang Zhijie kolaps dan mengalami kejang dalam Kejuaraan Asia Junior di Yogyakarta pada Juni 2024, lalu meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. PBSI menjelaskan bahwa petugas medis harus menunggu izin wasit untuk memasuki lapangan. Penjelasan ini memunculkan pertanyaan tentang hubungan antara aturan pertandingan dan kebutuhan pertolongan segera.
Dalam kompetisi, atlet dituntut menghadapi benturan, mengatasi kelelahan, dan menguji batas kemampuan. Namun, kesediaan menerima risiko pertandingan bukan persetujuan untuk menanggung seluruh risiko penyelenggaraan. Atlet tidak menentukan sendiri kelayakan arena, kecukupan penyelamat, kewenangan tenaga medis, atau aturan penghentian pertandingan.
Produksi risiko
Sosiolog Diane Vaughan, dalam The Challenger Launch Decision (1996), menunjukkan pentingnya menelusuri kegagalan keselamatan melampaui kesalahan individu hingga budaya dan proses pengambilan keputusan organisasi. Pemeriksaan tidak cukup berhenti pada tindakan orang terakhir sebelum bencana, tetapi perlu menjangkau kondisi yang membentuknya.
Karena itu, pertanyaannya bukan hanya siapa yang terlambat menolong. Perlu ditelusuri siapa yang menentukan kecukupan petugas, menguji kesiapan, menindaklanjuti peringatan, dan berwenang menghentikan pertandingan. Kesalahan di lapangan mungkin merupakan ujung persoalan yang terbentuk sebelum atlet memasuki arena.
Dalam kasus Kukuh, penjelasan bahwa wasit mengikuti aturan tidak menutup pemeriksaan. Tidak adanya pelanggaran oleh lawan merupakan penilaian atas teknik pertandingan, bukan dengan sendirinya penilaian atas kebutuhan pertolongan atlet. Kepatuhan tidak selalu menjamin keselamatan; prosedur pun perlu diuji.
Perubahan aturan bulu tangkis setelah insiden Zhang memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dapat diperbaiki. Pada November 2024, BWF mengumumkan bahwa dokter turnamen diperbolehkan masuk lapangan tanpa arahan referee jika terdapat dugaan henti jantung atau gegar otak disertai kehilangan kesadaran. Ketentuan ini tidak berlaku otomatis pada pencak silat, tetapi memberikan pelajaran: aturan pertandingan perlu memberi ruang yang jelas bagi pertolongan darurat.
Vaughan juga menjelaskan normalisasi penyimpangan: praktik berisiko perlahan dianggap wajar karena sebelumnya tidak menghasilkan bencana. Konsep ini bukan vonis terhadap penyelenggara Porprov, melainkan dasar untuk memeriksa apakah kekurangan ditoleransi, peringatan diabaikan, atau keselamatan dikalahkan oleh tuntutan kelancaran acara.
“Selama ini aman” bukan bukti pengamanan memadai. Boleh jadi kelemahannya belum bertemu keadaan yang berakibat fatal.
Tanggung jawab yang Menghilang
Pembagian kerja dapat menyisakan celah ketika setiap pihak membatasi tanggung jawabnya: panitia merujuk aturan, petugas mengikuti instruksi, dan pengambil keputusan menyerahkan pelaksanaan kepada tenaga teknis. Kemungkinan ini perlu diuji, bukan diasumsikan telah terjadi.
Pekerjaan boleh terbagi, tetapi tanggung jawab atas keselamatan tidak boleh terputus. Pemeriksaan perlu menelusuri siapa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahaya, siapa berwenang mengendalikannya, dan siapa wajib memastikan pengendalian berjalan. Ketiganya merupakan arah penelusuran, bukan pengganti pembuktian unsur pidana.
Dalam kasus Syabilla, polisi menyatakan telah memeriksa sepuluh saksi dan mendalami dugaan kelalaian. KONI Jawa Tengah juga menonaktifkan technical delegate selam. Langkah organisasi ini bukan penetapan kesalahan pidana dan tidak semestinya membatasi pemeriksaan pada petugas teknis.
Jika ditemukan kekurangan, penelusuran perlu menjangkau keputusan anggaran, penilaian kelayakan arena, penempatan personel, dan pengawasan. Menetapkan pihak yang dikenai sanksi belum tentu mengungkap mekanisme yang menghasilkan kegagalan.
Melampaui Batas Pidana
UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mewajibkan penyelenggara memenuhi persyaratan keselamatan dalam Pasal 52 dan memuat ketentuan pidananya dalam Pasal 103 ayat (1). Pemenuhan kewajiban ini perlu diperiksa sebagai langkah pencegahan, bukan hanya sebagai respons setelah jatuh korban.
Kasus terbaru di Spanyol memperlihatkan bahwa insiden pertandingan pun dapat menjadi objek pemeriksaan hukum. Polisi membuka penyelidikan setelah Jesús de Miguel, penyerang klub Tenerife, meninggal seusai berbenturan dengan kiper lawan. Penyelidikan itu bukan penetapan kesalahan pidana. Demikian pula dalam Porprov, adanya korban tidak otomatis membuktikan kejahatan, tetapi sebutan “risiko olahraga” bukan alasan untuk menghentikan pemeriksaan.
Perspektif kerugian sosial (social harm) memperluas perhatian pada bahaya dan penderitaan akibat praktik organisasi, tidak terbatas pada tindakan yang telah dinyatakan sebagai kejahatan. Belum adanya tersangka tidak membuktikan keselamatan telah terjamin. Batas pembuktian pidana tidak semestinya menjadi batas perhatian terhadap korban.
Pembedaan ini semakin penting setelah perkembangan terbaru kasus Ayudiah. Pada 10 November, Kapolrestabes Semarang menyatakan penyelidikan dihentikan setelah keluarga menolak ekshumasi. Keterangan tersebut menjelaskan keputusan polisi untuk tidak melanjutkan pendalaman, bukan memastikan penyebab kematian Ayudiah.
Meninggal setelah operasi tidak dengan sendirinya berarti meninggal akibat operasi. Namun, berhentinya penyelidikan juga tidak menjawab seluruh pertanyaan mengenai penanganan dan keselamatan penyelenggaraan. Pilihan keluarga patut dihormati tanpa menjadikannya pengganti evaluasi atas keputusan dan prosedur organisasi.
Siapa Menentukan Sebab?
Pertanggungjawaban juga dipengaruhi oleh cara kejadian dijelaskan. Sebutan “risiko olahraga” mengarahkan perhatian pada sifat cabangnya, sementara “sesuai prosedur” menekankan kepatuhan petugas. Keduanya belum menjawab apakah bahaya telah dikendalikan secara layak.
Institusi menguasai dokumen, laporan petugas, catatan keputusan, dan penjelasan teknis. Pemeriksaan harus menguji bahan-bahan tersebut, bukan sekadar mengulang kesimpulan awal institusi. Keluarga tidak semestinya dibebani untuk membuktikan sendiri seluruh kelemahan penyelenggaraan sebelum memperoleh penjelasan.
Permintaan evaluasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga perlu diterjemahkan menjadi pemeriksaan dengan cakupan, penanggung jawab, dan tenggat tindak lanjut yang jelas. Evaluasi yang diumumkan mencakup kesiapan fasilitas, tenaga medis, prosedur darurat, dan pendampingan atlet yang cedera. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya rapat atau dokumen baru, melainkan peningkatan kemampuan mencegah dan merespons bahaya.
Autopsi kriminologis bukan untuk buru-buru menyebut setiap tragedi sebagai kejahatan, melainkan membongkar keputusan dan pembagian kewenangan yang membentuk risiko. Ia menuntut agar kemungkinan pelanggaran tidak tertutup oleh sebutan “kecelakaan” dan agar pemeriksaan tidak berhenti pada individu ketika kondisi yang membentuk tindakannya berada dalam kendali organisasi.