Kriminologi Penyintas Kekerasan Sekolah: dari Film The Fallout ke MAN Padang

Ilustrasi sekolah. Foto: dok. penulis

Di adegan pembuka The Fallout, Vada Cavell bersembunyi di toilet sekolah bersama teman sekelasnya ketika suara tembakan terdengar dari luar. Kamera tidak menampilkan tubuh yang roboh atau darah yang berceceran; yang kita lihat justru napas pendek, tangan gemetar, dan kepanikan yang sayangnya sangat akrab bagi generasi muda Amerika yang tumbuh dengan latihan active shooter drill di sekolah.

Penonton tahu Vada selamat. Tetapi justru di situlah pertanyaan besarnya: selamat sampai kapan?

Budaya populer Amerika telah lama mencoba memproses penembakan di sekolah lewat berbagai cara. Ada film seperti Elephant (2003) yang membawa penonton ke koridor sekolah pada hari penembakan, ada We Need to Talk About Kevin (2011) yang masuk ke ruang bersalah keluarga pelaku, ada dokumenter seperti We Are Columbine (2019) yang mengajak para penyintas kembali ke lorong yang sama dua dekade kemudian, ada juga The Fallout (2021) yang menyorot heningnya kehidupan sehari-hari seorang remaja penyintas.

Tetapi semua karya itu, pada akhirnya, menunjuk ke satu kenyataan: penembakan di sekolah bukan tragedi satu hari. Ia terus hidup di tubuh para penyintas, keluarga korban, guru, dan komunitas sekolah yang pasca kejadian harus belajar hidup dalam normalitas baru yang menyisakan rasa waspada dan takut.

Bayangan itu terlihat jelas di Parkland, Florida. Penembakan di SMA Marjory Stoneman Douglas pada 14 Februari 2018 menewaskan 17 orang dan melukai sedikitnya 17 lainnya, lalu memicu gelombang aktivisme siswa yang bergema secara nasional.

Namun di balik narasi heroik March for Our Lives, ada fakta tersembunyi: pada Maret 2019, dua siswa penyintas Parkland dilaporkan meninggal karena bunuh diri dalam waktu berdekatan.

Beberapa hari setelahnya, ayah dari seorang korban meninggal dalam penembakan Sandy Hook juga dilaporkan bunuh diri. Tragedi yang semula dihitung lewat jumlah korban tewas di lokasi mendadak memanjang ke korban-korban susulan yang tidak tewas karena peluru, tetapi karena luka yang tak selesai.

Dalam kajian kriminologi, mereka inilah yang disebut “korban sekunder” dan “korban tersier” dari kejahatan kekerasan: kelompok yang tidak masuk statistik resmi, tetapi tetap menanggung konsekuensi langsung dan tidak langsung dari tindakan pelaku.

Liputan media

Liputan tentang bunuh diri penyintas Parkland pada 2019 memicu diskusi luas di Amerika Serikat mengenai hubungan antara trauma penembakan massal, gangguan stres pascatrauma, dan risiko bunuh diri. Laporan dan kajian yang muncul sesudahnya menegaskan bahwa dampak psikologis mass shooting jauh melampaui fase darurat.

National Center for PTSD, yang dikutip dalam liputan VOA, menyebut lebih dari seperempat penyintas penembakan massal mengalami gejala PTSD, sementara berbagai studi menunjukkan PTSD berkaitan dengan peningkatan risiko bunuh diri, terutama ketika bertemu dengan depresi, penyalahgunaan zat, dan dukungan sosial yang rapuh.

Dalam percakapan populer, trauma sering dibayangkan sebagai luka batin yang pada waktunya akan sembuh sendiri. Tetapi pada penyintas penembakan sekolah, trauma kerap menua bersama tubuh mereka. Ia hadir dalam keseharian: takut masuk kelas, panik mendengar suara pintu dibanting, sulit tidur, mudah tersulut, mati rasa, menjauh dari teman, atau menggunakan alkohol dan obat sebagai pelarian.

The Fallout menangkap fase senyap ini dengan cukup jujur: fase ketika seorang remaja selamat dari penembakan, tetapi diam-diam kehilangan alasan untuk tetap bertahan dengan pertanyaan tunggal yang tak seorang pun bisa menjawabnya, “mengapa aku selamat?”

Psikolog Thomas Joiner dalam buku Why People Die by Suicide menjelaskan bahwa risiko bunuh diri meningkat ketika seseorang berada di persimpangan tiga kondisi: merasa dirinya beban bagi orang lain, merasa tidak lagi benar-benar menjadi bagian dari dunia sosial, dan mulai kehilangan rasa takut terhadap kematian.

Pada penyintas penembakan sekolah, ketiganya bisa hadir sekaligus. Mereka dapat merasa bersalah karena selamat saat teman sekelas tewas; merasa tidak dipahami oleh keluarga, teman, bahkan sekolahnya sendiri; dan pernah melihat kematian dari jarak yang terlalu dekat untuk dilupakan. Yang tampak dari luar sebagai “anak murung”, “susah move on”, atau “terlalu sensitif”, sebenarnya adalah gejala kompleks dari trauma yang belum mendapat penanganan memadai.

Ketika Komunitas Ikut Gagal

Masalah lain yang jarang muncul di permukaan adalah bahwa setelah penembakan, yang runtuh bukan hanya kondisi mental individu, tetapi juga rasa aman kolektif. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar berubah menjadi ruang memorial, ruang latihan evakuasi, dan ruang perdebatan politik yang tidak selalu ramah bagi penyintas.

Sebagian siswa pindah, sebagian keluarga memilih diam, sebagian lain didorong menjadi wajah aktivisme publik, seolah setiap korban selamat harus otomatis berubah menjadi simbol ketahanan. Dalam situasi seperti itu, penyintas sering kehilangan tempat yang benar-benar netral untuk pulih.

Sosiolog klasik Émile Durkheim menjelaskan, bunuh diri tidak pernah semata urusan individu; ia juga berhubungan dengan integrasi sosial dan stabilitas norma dalam komunitas. Setelah penembakan sekolah, dua hal ini sama-sama terguncang. Ikatan pertemanan rusak, kepercayaan terhadap institusi melemah, dan rutinitas yang dulu memberi rasa aman berubah menjadi pengingat harian akan kematian.

Dengan kata lain, penyintas tidak hanya membawa trauma di dalam diri, tetapi juga hidup di lingkungan yang sering gagal memberi struktur pemulihan yang konsisten.

Di titik ini, kriminologi tidak lagi hanya bicara soal pelaku dan hukuman, tetapi juga soal bagaimana suatu komunitas merespons kejahatan sehingga secara tidak sengaja justru menciptakan risiko baru bagi korban selamat.

Pelajaran Pencegahan

Pelajaran paling penting dari berbagai penembakan di sekolah adalah bahwa respons terhadap tragedi tidak boleh berhenti pada pengamanan lokasi, penindakan pelaku, dan ritual belasungkawa. Pencegahan bunuh diri harus menjadi bagian eksplisit dari penanganan pascatragedi.

Itu berarti sekolah dan negara perlu menyiapkan layanan kesehatan mental jangka panjang, bukan hanya konseling darurat beberapa hari setelah insiden. Guru, orang tua, dan teman sebaya juga harus dibekali kemampuan mengenali tanda bahaya: penarikan diri ekstrem, penyalahgunaan zat, perubahan perilaku mendadak, ucapan putus asa, atau rasa bersalah berlebihan karena selamat.

Yang juga penting adalah cara media membingkai tragedi. Selama ini media sangat cepat menjadikan pelaku sebagai pusat cerita, tetapi jauh lebih lambat mengikuti kehidupan penyintas beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Padahal dari sudut pencegahan bunuh diri, fase yang paling menentukan justru sering datang ketika sorotan publik sudah padam.

Di situlah film seperti The Fallout, dokumenter seperti We Are Columbine, atau buku seperti Parkland karya Dave Cullen memainkan perannya—bukan sebagai rekomendasi tontonan atau bacaan semata, melainkan sebagai pengingat bahwa ada luka yang terus bekerja setelah berita tak lagi ditayangkan.

Bagi pembaca Indonesia, isu ini tidak lagi bisa diposisikan sebagai tragedi yang jauh dan khas Amerika Serikat. Peristiwa pemboman di MAN Padang yang melibatkan R, siswa kelas 12, menunjukkan bahwa kekerasan ekstrem di lingkungan pendidikan adalah kemungkinan yang nyata, sekaligus membuka pertanyaan tentang bagaimana kita membaca dampaknya.

Fakta bahwa R mengaku terinspirasi dari kasus serupa di SMAN 72 Jakarta pada November 2025 menegaskan adanya pola imitasi dalam kekerasan remaja—bahwa satu peristiwa dapat menjadi referensi bagi peristiwa berikutnya, terutama ketika ia beredar luas dalam ruang publik tanpa diimbangi literasi dan mitigasi yang memadai.

Dalam konteks ini, respons institusi menjadi krusial. Pernyataan kepala sekolah MAN bahwa kegiatan belajar mengajar telah kembali berjalan hanya satu hari setelah insiden patut dipertanyakan, bukan karena sekolah harus berhenti tanpa batas, tetapi karena pemulihan psikologis tidak tunduk pada logika administratif.

Dengan kata lain, keputusan “memulihkan” jadwal belajar tidak sama dengan memulihkan rasa aman siswa. Tanpa peta risiko yang memperhitungkan kondisi psikologis, normalitas yang dipaksakan justru bisa berubah menjadi bentuk penyangkalan yang dilembagakan.

Dalam kajian trauma, dikenal delayed trauma atau delayed-onset PTSD: gejala baru muncul secara jelas setelah lewat beberapa minggu atau bulan, bukan di hari-hari pertama. Gagasan tentang trauma yang bekerja secara tertunda sudah lama dibahas, mulai dari konsep afterwardness (Nachträglichkeit) yang dikenalkan Sigmund Freud hingga kajian psikoanalitik dan psikiatri kontemporer yang menunjukkan bahwa sebagian penyintas baru mengalami lonjakan gejala justru ketika hidup dipaksa kembali “normal”.

Artinya, keputusan sekolah untuk segera membuka kelas dan menganggap situasi pulih dalam 24 jam pertama berisiko menyingkirkan kemungkinan bahwa reaksi paling berat dari siswa justru akan muncul belakangan—ketika sorotan publik sudah hilang, tetapi tubuh dan ingatan mereka terus bekerja.

Peluru memang berhenti. Ledakan mereda. Kelas kembali dibuka. Tetapi bagi sebagian penyintas, tragedi baru saja dimulai.