Karhutla Indonesia: Kabut Asap Lintas Batas sebagai Ancaman Keamanan Global

Ilustrasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Foto: AI Generated)

Saat musim kemarau tiba, langit di beberapa bagian Asia Tenggara mengalami perubahan warna. Kabut abu-abu kecokelatan tebal menerobos ke paru-paru jutaan orang dengan pelan, menutup jarak pandang dan mengganggu aktivitas kota. Karhutla, atau kebakaran hutan dan lahan, kembali menarik perhatian media dan pemerintah nasional dan internasional. Namun, Karhutla masih sering dipandang sebatas persoalan tata kelola hutan dalam negeri atau krisis lingkungan musiman, padahal dampaknya dapat meluas hingga melintasi batas negara dan mengancam kehidupan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Cara pandang yang terbatas ini membuat penanganan Karhutla cenderung berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang tuntas. Padahal, di era globalisasi, asap akibat Karhutla tidak mengenal batas negara. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh negara tempat kebakaran terjadi, tetapi juga oleh negara-negara tetangga. Oleh karena itu, Karhutla tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai krisis lingkungan domestik, melainkan juga sebagai masalah keamanan internasional karena polusi udara lintas batas dapat mengganggu kesehatan, aktivitas sosial, dan perekonomian masyarakat di kawasan terdampak.

Bukan Sekadar Musibah Pergeseran Makna Keamanan Global

Barry Buzan dan Ole Waever dari Copenhagen School menciptakan konsep Keamanan Non-Tradisional (Non-Traditional Security) dan Teori Sekuritisasi (Securitization Theory), yang menawarkan pisau analisis untuk memahami fenomena ini. Menurut perspektif konvensional tentang keamanan yang berasal dari era Perang Dingin, agresi militer, konflik bersenjata, dan persaingan alutsista selalu dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Namun, Copenhagen School memasukkan aspek baru ke dalam definisi keamanan, seperti keamanan lingkungan (environmental security) dan keamanan manusia.

Menurut Teori Sekuritisasi, ketika sebuah masalah non-militer dianggap mengancam eksistensi (threat existential) suatu masyarakat atau negara, hal itu dapat diprioritaskan sebagai masalah keamanan tingkat tinggi (high politics). Dalam konteks Karhutla, kebakaran hutan telah berkembang dari sekadar krisis ekologi tradisional menjadi ancaman eksistensial. Jika tidak dilindungi, Karhutla akan tetap menjadi masalah politik internasional dan hanya ditangani dengan hati-hati ketika krisis sudah terlanjur membesar.

Kebakaran hutan mirip dengan serangan nir-militer yang berjalan secara diam-diam dan perlahan. Berbeda dengan senjata api konvensional, kabut asap beracun merusak struktur sosial-ekonomi masyarakat dari dalam. Ia merusak sistem pendukung kehidupan, mengurangi kualitas sumber daya manusia, dan merampas hak-hak warga negara yang paling penting, seperti menikmati udara bersih, bekerja, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Pandangan bahwa keamanan hanya berkaitan dengan perlindungan wilayah dari agresi militer asing sudah tidak cukup untuk memahami berbagai ancaman di era globalisasi. Asap beracun akibat Karhutla dapat melintasi batas negara dan mengancam kesehatan serta kehidupan masyarakat tanpa dapat dicegah oleh sistem pertahanan militer. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan tidak selalu berbentuk serangan bersenjata, tetapi juga dapat berasal dari kerusakan lingkungan yang berdampak lintas negara.

Oleh karena itu, Karhutla perlu dipandang sebagai masalah keamanan internasional yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari negara-negara terdampak. Dengan begitu, penanganannya tidak hanya berfokus pada kebakaran di wilayah asal, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pencegahan dampak kabut asap di kawasan Asia Tenggara.

Dampak Kabut Asap terhadap Kesehatan dan Ekonomi Lintas Negara

Kenapa Karhutla harus dianggap sebagai krisis keamanan global? Jawabannya terlihat jelas apabila kita mengamati dampak sistemik lintas batas yang ditimbulkannya secara terus-menerus. Karhutla bukan lagi krisis lokal ketika dampaknya sudah menjangkau wilayah geografis yang luas, melampaui yurisdiksi hukum satu negara, dan memicu efek domino yang merusak berbagai sektor vital kehidupan masyarakat di tingkat regional.

Dilihat dari dimensi keamanan manusia (human security), Karhutla telah berubah menjadi krisis kesehatan publik transnasional. Ratusan ribu hingga jutaan orang di berbagai negara tetangga dipaksa menghirup udara beracun berpartikel kecil yang berbahaya bagi organ pernapasan. Rumah sakit kebanjiran pasien, aktivitas pendidikan terhenti karena sekolah-sekolah terpaksa diliburkan, dan kelompok masyarakat paling rentan seperti bayi, anak-anak, serta lansia dipertaruhkan jiwanya. Dampak mematikan ini menyebar tanpa mengenal status sosial maupun batas kewarganegaraan.

Sementara dari dimensi keamanan ekonomi (economic security), kabut asap lintas batas terbukti ampuh melumpuhkan rantai pasok dan fondasi perekonomian kawasan. Pembatalan ratusan penerbangan domestik dan internasional menjadi pemandangan lumrah, aktivitas pelabuhan terganggu, penutupan sektor pariwisata terjadi secara beruntun, hingga penurunan produktivitas kerja masyarakat secara masal. Semua ini mengakibatkan kerugian finansial yang mencapai nilai miliaran dolar AS, sebuah nilai kerugian yang sangat sepadan dengan dampak kerusakan akibat konflik berskala sedang.

Isu kabut asap ini secara berulang memicu ketegangan diplomatik yang cukup tajam antarnegara di kawasan. Hubungan bilateral sering kali memanas akibat tuduhan pencemaran udara lintas batas, tuntutan ganti rugi, hingga aksi saling tuduh mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan siapa yang menjadi korban. Ketika sebuah fenomena ekologi mampu merusak kesehatan publik secara massal, menggoncang stabilitas ekonomi kawasan, dan mengikis rasa saling percaya antarnegara, fenomena tersebut telah memenuhi seluruh syarat untuk didefinisikan sebagai krisis keamanan internasional.

Keterbatasan Diplomasi dan Jalan Menuju Keamanan Kolektif

Meskipun dampaknya sudah begitu merusak, respons dunia internasional dan pemerintah kawasan terhadap Karhutla masih sangat lambat serta terikat pada cara-cara konvensional yang kaku. Di tingkat regional seperti Asia Tenggara, keberadaan perjanjian kerangka kerja sama seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) sering kali tumpul dan kehilangan taringnya. Kebijakan bersama kerap kali membentur tembok tebal komitmen diplomasi tradisional yang terlalu mengagungkan prinsip non-intervensi dan norma ASEAN Way.

Negara-negara di kawasan cenderung bersikap enggan atau ragu-ragu untuk bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum transnasional karena masih memegang teguh konsep kedaulatan kaku yang menganggap Karhutla sebagai urusan domestik masing-masing negara sumber. Pemahaman kedaulatan tradisional ini justru menciptakan celah keamanan yang sangat menguntungkan bagi aktor-aktor non-negara yang tidak bertanggung jawab, seperti korporasi multinasional dan pembakar lahan ilegal, untuk terus mengambil keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik lintas negara.

Untuk mengatasi persoalan ini, Indonesia sebagai salah satu negara kunci di Asia Tenggara memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Di tingkat domestik, Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan, memperluas program restorasi gambut dengan melibatkan masyarakat lokal, serta memanfaatkan teknologi pemantauan satelit secara real-time untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Indonesia tidak seharusnya hanya bertindak ketika Karhutla sudah terjadi, tetapi juga perlu mengutamakan pencegahan. Melalui langkah tersebut, Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinan lingkungan yang tegas, transparan, dan bertanggung jawab.

Karhutla harus diletakkan pada posisi yang sama krusialnya dengan ancaman kejahatan transnasional atau agresi keamanan lainnya. Penanganan Karhutla di masa depan membutuhkan kesadaran bersama bahwa keselamatan ekologi adalah bagian tak terpisahkan dari stabilitas nasional maupun internasional.

Selama dunia internasional dan para pemimpin kawasan, termasuk Indonesia, masih memandang Karhutla sekadar sebagai bencana ekologis musiman dan bukan sebagai ancaman keamanan yang mendesak, selama itu pula kita membiarkan asap lintas batas terus melintasi kedaulatan, merenggut kesehatan publik, dan mengancam masa depan bersama.