Cegah Korban Baru Perekrutan Tentara Bayaran Rusia, Komisi I Minta BIN-TNI Ikut Terlibat

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI turut dilibatkan untuk mencegah bertambahnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban eksploitasi sindikat perekrutan tentara bayaran Rusia.
Menurut Dave, pengungkapan sindikat perekrutan WNI untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia merupakan persoalan serius. Maka dari itu, penanganannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
"Di dalam negeri, pengungkapan jaringan perekrutan ini penting untuk menegakkan hukum dan mencegah korban baru. Penanganannya bisa melalui koordinasi antarlembaga, termasuk aparat keamanan, BIN, dan TNI sesuai tugas dan kapasitas masing-masing, termasuk dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bagi TNI," kata Dave saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11).
"Komisi I DPR RI akan mencermati langkah pemerintah, khususnya Kemlu, dalam melindungi dan mengupayakan pemulangan WNI. Negara harus hadir melindungi warganya, terutama mereka yang diduga menjadi korban penipuan dan eksploitasi lintas negara," lanjutnya.
Dave menilai, praktik perekrutan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan persoalan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ada dugaan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan WNI karena mereka berpotensi dikirim ke wilayah konflik tanpa mengetahui risiko pekerjaan yang sebenarnya.
"Menurut saya, terungkapnya sindikat perekrutan WNI untuk menjadi tentara bayaran di Rusia merupakan persoalan serius. Praktik ini tidak hanya menyangkut penempatan tenaga kerja di luar negeri, tetapi juga dugaan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan warga negara Indonesia di wilayah konflik," ujar Dave.
"Iming-iming gaji besar tidak boleh dijadikan cara untuk mengeksploitasi masyarakat dengan menyembunyikan risiko pekerjaan yang sebenarnya," sambungnya.
Selain mencegah munculnya korban baru, Dave meminta pemerintah memprioritaskan penelusuran keberadaan dan kondisi seluruh WNI yang telah diberangkatkan ke Rusia.
"Kemlu melalui KBRI Moskow perlu berkoordinasi dengan otoritas Rusia untuk memperoleh informasi mengenai identitas, lokasi, status, dan keselamatan mereka. Langkah ini penting agar pemerintah mengetahui kondisi masing-masing WNI dan dapat menentukan upaya perlindungan yang tepat," jelasnya.
Dave juga meminta Kemlu mengupayakan pemulangan WNI yang menjadi korban melalui jalur diplomatik dan perlindungan konsuler.
"Terutama bagi WNI yang menjadi korban penipuan atau perdagangan orang," tuturnya.
Di samping itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) dinilai dapat memberikan dukungan melalui komunikasi dan koordinasi pertahanan dengan otoritas Rusia.
"Setiap langkah harus mempertimbangkan kondisi dan keselamatan WNI agar proses pemulangan dapat dilakukan melalui jalur yang aman dan sesuai ketentuan," ucap Dave.
Sebelumnya, sejumlah warga Indonesia diduga menjadi korban sindikat perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia. Mereka dijanjikan pekerjaan di luar negeri, mulai dari pekerja konstruksi hingga petani buah, dengan iming-iming gaji dan bonus besar.
Polisi mengungkap sindikat tersebut di Bogor hingga Pemalang. Dalam pengungkapan di Bogor, polisi menyebut sekitar 200 orang telah diberangkatkan. Dua orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus di Bogor bermula dari dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sebuah penginapan di kawasan Taman Sari. Polisi kemudian menyelidiki kasus tersebut dan mengamankan 22 calon korban pada 19 Oktober 2026 sekitar pukul 23.20 WIB. Seluruhnya laki-laki berusia 30 tahun ke atas.
Para korban mengaku mendapat tawaran pekerjaan melalui media sosial maupun perantara sejak pertengahan 2026. Mereka dijanjikan pekerjaan di luar negeri dengan gaji dan bonus besar, tetapi diduga justru direkrut untuk menjadi tentara bayaran di Rusia.
Sementara itu, di Pemalang, Jawa Tengah, enam warga dilaporkan menjadi korban perekrutan serupa.
Perekrutnya merupakan warga negara Rusia dan Ukraina yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya menjanjikan gaji sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta untuk kontrak kerja selama satu tahun.
