Fadli Zon Sebut Rekonstruksi Desa Adat Sade Butuh Rp 25-30 M, Dikebut Tahun Ini

Menteri Kebudayaan Fadli Zon memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sebelumnya ludes terbakar mencapai Rp 25-30 miliar. Ia pun menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dikejar untuk dilakukan hingga selesai pada tahun ini.
“Soal kebakaran Desa Sade, NTB, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, saya juga sudah bicara dengan Mensesneg, tinggal bagaimana karena ada beberapa kementerian/lembaga juga yang terlibat,” kata Fadli dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Fadli mengatakan koordinasi penanganan tersebut nantinya akan dilakukan di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan. Hal itu dilakukan agar intervensi pemerintah tidak tumpang tindih, termasuk dalam hal pembiayaan rekonstruksi.
“Ini supaya tidak overlap, pembiayaannya yang dibutuhkan berapa. Karena setahu saya kurang lebih untuk rekonstruksi itu mungkin di antara Rp 25 sampai Rp 30 miliar rupiah kalau tidak salah ya, dengan jumlah 75 rumah adat, 65 kios, ada 1 masjid, dan juga kawasan area,” ujarnya.
Akan tetapi, Kementerian Kebudayaan masih mengkaji secara lebih rinci kebutuhan rehabilitasi.
“Nah, ini yang sedang kita kaji termasuk juga bagaimana desain rekonstruksinya karena itu beberapa rumah adat itu sangat berdekatan,” katanya.
Selain membangun kembali bangunan yang terbakar, pemerintah juga akan mengevaluasi aspek keselamatan di kawasan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan instalasi listrik yang perlu mendapat perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Aliran listriknya juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya. Ini yang menjadi banyak kasus di daerah yang ada rumah-rumah adat terutama yang berbahan kayu mudah sekali terbakar. Jadi kalau sudah terbakar satu, itu sulit sekali untuk mengendalikannya,” ujar Fadli.
Menurut dia, evaluasi tersebut penting dilakukan sebelum proses rekonstruksi dimulai. Pemerintah ingin pembangunan kembali Desa Adat Sade dibarengi dengan memperbaiki aspek keamanan dan mitigasi bencana.
“Jadi saya kira ini juga sebelum direkonstruksi perlu ada satu, penelaahan supaya ini tidak terulang kembali, termasuk juga penataan mungkin rumah-rumah adatnya yang begitu mepet ya, kecil apa itu mungkin bahaya sekali gitu ya. Mungkin ini perlu kita butuhkan. Begitu ada itu, kita akan lakukan intervensi. Sekarang pun sudah koordinasi terus dengan sejumlah lembaga,” tuturnya.
Desain Rekonstruksi Harus Pertahankan Ciri Khas Sade
Fadli memastikan pembangunan kembali Desa Adat Sade tetap mempertahankan karakter dan ciri khas budaya masyarakat setempat. Menurut dia, penataan ulang kawasan bukan berarti menghilangkan bentuk maupun identitas adat yang selama ini menjadi daya tarik Desa Adat Sade.
Ia mengatakan pemerintah justru ingin membuat desain kawasan yang lebih terintegrasi, aman, dan nyaman bagi wisatawan tanpa menghilangkan karakter tradisionalnya.
“Tentu ya (tidak akan menghilangkan ciri khas). Pasti dong. Pasti. Saya kira mereka yang tahu karena pengetahuannya juga ada di masyarakat adat setempat,” tegasnya.
Terkait waktu pelaksanaan, Fadli mengatakan pemerintah masih menunggu proses koordinasi antarkementerian/lembaga serta penyusunan desain rekonstruksi. Setelah kedua hal tersebut rampung, intervensi pemerintah dapat segera dilakukan.
“Setelah selesai dikoordinasi dan juga desainnya seperti apa,” katanya.
Fadli pun berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi Desa Adat Sade dapat dilakukan dan diselesaikan pada tahun ini.
“Mudah-mudahan bisa (dikejar tahun ini), mudah-mudahan ya nanti,” katanya.
DPR Dorong Revitalisasi Desa Adat Sade
Di dalam rapat, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani turut mendorong pemerintah segera melakukan revitalisasi terhadap Desa Adat Sade. Ia menyebut kawasan tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat NTB, tetapi juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
“Oleh sebab itu momentum rapat ini tentu ya kami ingin mendorong mudah-mudahan ada celah Pak Menteri, entah bagaimana caranya diatur nanti apakah melalui RU atau direktif khusus Presiden untuk melakukan revitalisasi terhadap Desa Adat Sade ini,” ujarnya.
Lalu menilai kawasan tersebut menjadi salah satu representasi kekayaan budaya dan warisan leluhur yang selama ini dikenal oleh wisatawan.
“Karena memang jujur saja Desa Adat Sade ini juga merupakan salah satu kebanggaan bagi kami di Nusa Tenggara Barat dan saya rasa tidak hanya kami saja di Nusa Tenggara Barat, ini juga sudah menjadi salah satu kebanggaan Indonesia,” katanya.
Ia menggambarkan kondisi Desa Adat Sade setelah kebakaran yang menurutnya telah menghancurkan berbagai bangunan dan aktivitas budaya yang sebelumnya menjadi daya tarik kawasan tersebut.
“Luar biasa kebakaran yang terjadi di sana meluluhlantakkan semua yang mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke Sade itu sekarang sudah rata, Bu. Tidak kita temukan lagi ketika masuk kemudian disambut dengan tradisi peresean, kemudian keliling-keliling ke rumah adat yang di sana sekarang itu sudah luluh lantah dan rata dengan tanah,” ungkapnya.
“Oleh sebab itu melalui momen pembahasan anggaran ini tentu saya berharap kepada kita semua tentunya teman-teman anggota Komisi X mari kita sama-sama dorong, ini bukan karena saya dari Lombok tidak, tetapi ini juga menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang merupakan peninggalan dari leluhur kita. Dan terkait hal-hal lain terutama pengajuan anggaran tambahan ya tentu kita sangat mendukung sekali dan ini luar biasa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan,” pungkas Lalu.
